Kepala Unit Data Statistik dan Kehumasan KPw BI Purwokerto, Alnopri Hadi mewakili Kepala Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto Christoveny saat membuka Capacity Building Wartawan Banyumas Raya, di Hotel Gramm Ambarrukmo, Yogyakarta, Senin (28/7/2025).
YOGYAKARTA, EDUKATOR--Bank Indonesia terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, dan sistem keuangan nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“Ketiga peran tersebut menjadi sasaran utama BI yang dijalankan melalui sejumlah instrumen kebijakan strategis,” kata Kepala Unit Data Statistik dan Kehumasan KPw BI Purwokerto, Alnopri Hadi mewakili Kepala Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto Christoveny saat membuka Capacity Building Wartawan Banyumas Raya, di Hotel Gramm Ambarrukmo, Yogyakarta, Senin (28/7/2025).
.
Capacity Building dijadwalkan akan berlangsung hingga Rabu (30/7/2025), diikuti 30 jurnalis dari berbagai media, baik cetak, online, televisi maupun radio yang bertugas di Purwokerto, Purbalingga, Cilacap dan Banjarnegara.
Menurut Alnopri Hadi, stabilitas nilai rupiah dijaga melalui pengendalian inflasi dan nilai tukar, stabilitas sistem pembayaran dijalankan lewat kelancaran sistem serta ketersediaan uang rupiah yang berkualitas. Sedangkan stabilitas sistem keuangan dilakukan dengan membangun sistem yang tangguh terhadap gejolak internal maupun eksternal.
Dalam hal ini, lanjutnya, BI tetap menjalankan independensinya dalam pengambilan keputusan, namun tetap menjaga koordinasi dan transparansi dengan pemerintah.
“Di bidang pengendalian inflasi, BI masih mengacu pada sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen serta inflasi pangan 3-5 persen hingga tahun 2026,” jelasnya.
Pendekatan 4K
Strategi pengendalian inflasi ini terus dijalankan melalui pendekatan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif, ditambah penguatan digitalisasi data.
Selanjutnya dijelaskan, dalam forum High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah yang digelar pada awal Juli 2025, sejumlah langkah strategis diperkuat, antara lain optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), penguatan kerja sama antardaerah dan antarpelaku usaha, serta pemanfaatan sarana logistik untuk menahan fluktuasi harga pangan.
“Langkah-langkah ini sangat penting untuk menekan inflasi pangan yang kerap bersumber dari defisit komoditas dan panjangnya rantai pasok,” katanya.
Dijelaskan juga, data inflasi di wilayah kerja KPw BI Purwokerto per Juni 2025 mencatat tingkat inflasi tahun ke tahun (year-on-year/yoy) sebesar 2,00 persen di Purwokerto dan 2,18 persen di Cilacap.
Menurutnya, komoditas pangan masih menjadi pendorong utama inflasi karena dipengaruhi berkurangnya pasokan pascapanen raya serta meningkatnya permintaan selama momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha dan libur sekolah.
Di sisi lain, kinerja ekonomi Banyumas Raya pada Triwulan I 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 2,35 persen (yoy), dengan kontribusi positif dari Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, dan Purbalingga, serta dengan sektor industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan menjadi penopang utama. Sedangkan di Cilacap masih sedikit terkontraksi.
“Survei Konsumen Bank Indonesia pada Juni 2025 juga mencatat peningkatan optimisme masyarakat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Purwokerto mencapai 122,5, naik signifikan dibanding bulan sebelumnya dan lebih tinggi dari rata-rata nasional,” kata Alnopri. (Budi Yuswinanto/Prs)
