BANJARNEGARA, EDUKATOR — Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kini gencar melakukan sosialisasi, pendampingan dan intervensi terhadap anak tidak sekolah (ATS) dengan turun langsung ke masyarakat. Saat ini, di Banjaregara terdapat 5729 anak uia sekolah yang tidak sekolah, karena berbagai alasan.
Sebagai piloting, dua desa yakni Desa Bandingan Kecamatan Rakit dan Desa Mertasari Kecamatan Purwanegara telah dikunjungi tim pendamping dari sejumlah Organisasi Peragkat Daerah (OPD) di Banjarnegara, terkait permasalahan anak tidak sekolah ini. Yakni dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dindikpora), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) serta Dinas Komiunikasi dan Informatika.
Pada Rabu, 10 Juli 2024 tim menyambangi Desa Mertasari Kecamatan Purwanegara. Rombongan dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Drs Sila Satria M.Si, didampingi Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Baperlitbang Fajar Anggun Sawitri, S.STP, M. Si. Di sini tercatat 17 anak yang putus atau tidak sekolah karena berbagai sebab.
Sehari sebelumnya, tim mengunjungi Desa Bandingan Kecamatan Rakit, dimana ditemukan 9 anak tidak sekolah.
Pada hari Rabu itu, orang tua dan anak yang putus sekolah dikumpulkan di Balai Desa Mertasari. Dari 17 yang diundang, ada 9 orang tua maupun anak yang hadir.
Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Drs Sila Satria M.Si, mengingatkan kepada para orang tua, untuk menyekolahkan putra-putrinya minimal sampai lulus SMA sederajat.
“Pendidikan merupakan kunci utama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Jadi jangan sampai anak-anak di desa ini tidak sekolah. Untuk it, mai kita sukseskan gerakan “Mayuh Sekoah Maning”,” ujar Sila Satria di sela-sela kunjungan ke Desa Mertasari.
Menurut Sila, Pemerintah Kabupaten serius dalam mendorong semua anak di Banjarnegara untuk bersekolah. Hal itu supaya anak-anak dapat melanjutkan pendidikan agar masa depannya lebih baik.
“Bila tidak sekolah akan sangat sulit bersaing di dunia global. Pendidikan tak harus di sekolah formal. Ada kejar paket atau penyetaraan, ada PKBM (Pusat Kegatan Belajar Masyarakat), ada SMP atau SMA terbuka. Tinggal kemauan untuk belajar,” imbuh Sila.
Sementara itu Kabid Pemerintahan dan Kesra Baperlitbang Banjarnegara, Fajar Anggun Sawitri, menambahkan, program pendampingan anak sekolah tersebut merupakan upaya bersama untuk mengurangi jumlah ATS di Banjarnegara.
“Kami akan terus melakukan pendataan, pemantauan, pendampingan dan intervensi untuk meminimalisir angka anak tidak sekolah. Sementara kita melakukan sampling di dua desa yaitu Bandingan Kecamatan Rakit dan Desa Mertasari Kecamatan Purwanegara. Selanjutnya akan dilakukan di desa-desa lainnya,” ujarnya.
Menurut Anggun, orang tua dan anak yang hari ini datang di Desa Mertasari telah dilakukan edukasi, pembinaan serta pendampingan, agar si anak mau bersekolah kembali. Sementara yang tidak hadir, dilakukan kunjungan oleh tim ke rumahnya didampingi Camat Purwanegara Waris Puji Rahayu, S. Sos, dan perangkat Desa Mertasari.
“Dari komunikasi dan kunjungan itu kami menemukan berbagai permasalahan. Kepada orang tua dan si anak kami berikan edukasi bahwa pendidikan itu penting jadi anak usia sekolah harus sekolah. Jika ada masalah bisa dicarikan solusi bersama,” ungkap Anggun.
Anggun berkomitmen bahwa timnya akan terus berkoordinasi dengan pihak desa, kecamatan, sekolah dan lembaga Pendidikan untuk menampung anak tidak sekolah, sehingga program kembali ke sekolah ini akan berhasil mengembalikan anak usia sekolah untuk kembali belajar.
Ditemui terpisah, Heru, warga Desa Mertasari, menyambut baik pendampingan dari Pemkab Banjarnegara. Heru hanya lulusan SMP, dan tidak melanjutan ke SMA/SMK< karena alasan ekonomi . Kini, Heru sehari-harinya berjualan martabak di Kota Banjarnegara.
Paket C
“Agar saya teta bisa jualan martabak, saya ingin melanjutkan sekolah melalui jalur penyetaraan Paket C, ” ujar Heru.
Untuk diketahi, di Kabupaten Banjarnegara saat ini tercatat ada 5729 anak tidak sekolah yang tersebar di 20 kecamatan. Alasan mereka beragam, mulai dari faktor ekonomi (terkendala biaya), si anak yang lebih suka mondok, ada yang telah bekerja hingga enggan kembali ke bangku sekolah, keluarganya broken home, hingga sudah tunangan. (Muji Pras)
