*Dua SPPG Diberhentikan Beroperasi
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono memimpin rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan MBG di Kabuaten Banyumas
PURWOKERTO, EDUKATOR – Maraknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kabupaten Banyumas mendorong pemerintah daerah melakukan langkah cepat. Pencegahan dini dinilai penting agar kasus keracunan tidak semakin meluas dan merugikan penerima manfaat program tersebut.
Terbaru, kasus keracunan menimpa 408 murid SD di Kecamatan Karanglewas dan 12 murid SD di Desa Sudagaran, Banyumas.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar rapat koordinasi lintas sektoral ,sekaligus evaluasi pelaksanaan MBG, di Pendopo Si Panji, Senin (29/9/2025). Acara ini dihadiri Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti, Kapolresta Banyumas, Dandim 0701 Banyumas, Forkompimda, Sekretaris Daerah, jajaran dinas terkait, hingga pimpinan yayasan mitra pelaksana program.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan, pengawasan menjadi kunci agar kasus keracunan tidak kembali terjadi. “Supaya permasalahan tidak membesar, kami sudah diskusi dengan Kapolresta. Kami akan membuat tim lintas sektoral untuk membantu mengawasi setiap dapur yang ada di Kabupaten Banyumas,” tegas Bupati Sadewo.
Tim ini, lanjutnya, melibatkan Forkopimca, dinas terkait (tidak hanya Dinas Kesehatan), tetapi juga Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, dan semuanya. “Dalam minggu ini tim harus sudah terbentuk,” tegasnya.
Selain pengawasan, tim juga diberi tugas memberikan sosialisasi dan pembelajaran terkait standar pengelolaan dapur. Forkopimca yang terdiri dari camat, kapolsek, dan danramil, diminta aktif melakukan kontrol dan tidak hanya menunggu laporan masalah.
Aspemkesra Sekda Banyumas, Nungky Harry Rachmat, melaporkan program MBG merupakan program unggulan pemerintah pusat dengan visi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui makanan sehat dan bergizi. Di Banyumas, program ini menargetkan 344.632 peserta didik mulai PAUD hingga SMA, 7.672 ibu hamil, 32.484 ibu menyusui, dan 13.081 balita stunting.
Namun, kata Nungky, pelaksanaan program tidak lepas dari tantangan. “Program ini menghadapi berbagai hambatan, mulai dari kebutuhan regulasi lokal, koordinasi antar sektor, hingga pengawasan distribusi makanan. Laporan terkait kualitas makanan dan dugaan keracunan menambah urgensi evaluasi serta pengawasan ketat,” ujarnya.
Saat ini dari total 86 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), 64 sudah beroperasi, sementara 22 masih menunggu izin. Program didukung 62 ahli gizi, 62 sarjana penggerak pembangunan Indonesia, serta 27 yayasan mitra pelaksana.
Dua SPPG Diberhentikan Beroperasi
Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Banyumas Lucky Ayu Purwatiningsih , menyebut sudah ada dua SPPG yang dihentikan operasionalnya sementara, karena dugaan Kasus Luar Biasa (KLB). Yakni SPPG Karanglewas Kidul dan SPPG Sudagaran.
“Antisipasi ini perlu dilakukan karena media sosial begitu masif memberitakan dugaan KLB. Dari badan misi nasional pun sudah memberi solusi untuk memberhentikan sementara SPPG yang bermasalah hingga waktu yang ditentukan,” jelasnya.
Lucky menambahkan, pihaknya rutin berkoordinasi dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk memantau perkembangan kasus. “Sejak Kamis hingga Minggu lalu, kami wajib memperbarui laporan jumlah kasus setiap pagi dan sore. Peran Puskesmas dan Dinas Kesehatan sangat penting agar pemantauan di dapur-dapur rawan bisa maksimal,” pungkasnya.(Prasetiyo)
