PURBALINGGA, EDUKATOR–Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE B.Econ MM menegaskan, dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2024/2025 jenjang SD dan SMP, tidak ada pungutan alias gratis, karena sudah dibiayai melalui APBD II Purbalingga. Untuk itu, agar PPDB berjalan transparan, akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan, tidak diskriminatif dan berkeadilan, semua pihak diminta ikut mengawasi, termasuk masyarakat.
“Yang mengawasi PPDB saat ini tidak hanya dari Dinas Pendidikan saja, tapi mulai tahun ini KPK juga ikut mengawasi. Kami minta juga kepada masyarakat untuk mengawal dan mengawasi PPDB, agar PPDB tahun pelajaran ini berjalan transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan berkeadilan, “ujar Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi pada cara Sosialisasi Penyelenggaraan PPDB Online SMP Kabupaten Purbalingga di Aula SMP Negeri 3 Purbalingga, Selasa (11/6/2024).
Untuk itu, Bupati Tiwi meminta kepada para kepala sekolah yang menjadi ujung tombak PPDB, agar bekerja sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Ikut hadir dalam sosialisasi itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga Drs Suroto, M.Si, perwakilan dari Dewan Pendidikan Drs Runtut Pramono, M.Pd, para pengawas SD dan SMP, Koorwilcam Dindikbud se-Purbalingga, perwakilan kepala SD dan SMP dan tokoh masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, juga ditandatangani naskah perjanjian kerjasama penyelenggaraan PPDB Online. Naskah perjanjian kerjasama ditandatangani Ketua MKKS SMP Kabupaten Purbalilngga Subarno S.Pd, Kepala Dindikbud Purbalingga Tri Gunawan Setyadi SH MH dan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi.
Bupati Tiwi menegaskan, PPDB merupakan langkah penting untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk itu, seluruh pihak yang terlibat, agar mematuhi mekanisme aturan PPDB yang telah ditentukan.
Bupati Tiwi juga mengakui, saat ini masih ada 1.023 Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah (AUSTS). Permasalahan yang ada, anak usia sekolah yang tidak sekolah dari jumlah penduduk Purbalingga 1, 2 juta itu, bukan hanya karena masalah ekonomi saja. Namun masih ada pandangan kolot bahwa pendidikan itu tidak penting.
“Saya prihatin, masih ada pandangan masyarakat di Purbalingga , untuk apa menyekolahkan anak perempuan sampai tinggi-tinggi. Toh akhirnya kerja membantu orang tua. Ini pandangan yang harus kita kikis, bahwa pendidikan harus merata di Purbalingga,” ujar Bupati Tiwi.
Untuk itu, lanjut Bupati Tiwi, pihaknya meminta kepada semua pihak, termasuk kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, para kepala skeolah, pengawas dna masyarakat untuk ikut menyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 12 tahun.
Jadwal PPDB
Sementara Kepala Dindikbud Purbalingga Tri Gunawan Setyadi melaporkan, PPDB Online diikuti 60 SMP, terdiri 52 SMP negeri dan 8 swasta. Dari 77 SMP, 17 SMP masih melaksanakan PPDB off line, karena berbagai keterbatasan yang ada. Pada tahun pelajaran 2024/2025 ini, daya tampung PPDB SMP di Purbalingga 11.776 siswa. Itu belum termasuk daya tampung MTs, yang jumlahnya cukup banyak.
Jadwal PPDB Online SMP, pendaftaran dimulai Senin 24 Juni 2024 pukul 00.00 hingga Sabtu (29/6/2024) jam 11.00 WIB melalui website www.purbalingga.siap-ppdb.com.
Selama waktu itu, juga ada tahap verifikasi berkas, analisis penyusunan peringkat, dan pengumuman 1 Juli 2024. Pendaftaran ulang 2-3 Juli, dan hari pertama masuk sekolah 22 Juli 2024.
Dalam hal ini, PPDB di jenjang SD, waktunya juga sama dengan SMP. Hanya saja, di SD tidak ada jalur prestasi. (Prasetiyo)