CILACAP, EDUKATOR–Sebanyak 145.245 murid sekolah dasar (SD) di Kabupaten Cilacap menerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah cakupan yang mencapai ratusan ribu penerima, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap kini fokus membenahi legalitas dan standar operasional dapur produksi agar kualitas serta keamanan pangan tetap terjamin.
Data Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap mencatat, selain murid SD, program nasional ini juga menyasar 75.789 murid SMP, 61.321 murid SMA, serta 40.449 anak PAUD/TK. Pada kelompok rentan, MBG menjangkau 73.563 jiwa, terdiri atas balita, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagai bagian dari percepatan penurunan stunting.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap, Hamzah Syafroedin, menegaskan besarnya jumlah penerima manfaat menuntut kesiapan infrastruktur dan pengawasan ketat.
“Dengan jumlah sasaran yang sangat besar, kami harus memastikan dapur produksi memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan distribusi bahan pangan berjalan lancar,” ujar Hamzah dalam Diskusi Panel Forkopimda di Ruang Gadri, Rumah Dinas Bupati Cilacap, Rabu (18/2/2026).
Legalitas Dapur Masih Dikebut
Koordinator MBG Wilayah Cilacap, Irfan Anjas Purwo, memaparkan perkembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) per 9 Februari 2026. Dari total 168 SPPG yang direncanakan, 123 telah operasional, sementara 45 lainnya masih menunggu penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Terkait SLHS, dari total 168 SPPG:
71 telah terbit,
25 dalam proses revisi,
25 sudah mendaftar,
47 belum mendaftar sama sekali.
Di sisi perlindungan tenaga kerja, 106 SPPG telah mengajukan BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan 62 belum. Untuk sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), baru 29 SPPG tersertifikasi, sementara 139 belum.
Adapun sertifikasi halal baru dimiliki 42 SPPG, sedangkan 126 belum tersertifikasi. Untuk sertifikasi koki/chef, 92 SPPG telah tersertifikasi dan 76 belum.
Selain itu, dalam pendistribusian paket 3B (balita, ibu hamil, ibu menyusui), tercatat 85 SPPG sudah berjalan, sementara 83 lainnya belum.
“Kami terus berkoordinasi dengan perangkat daerah untuk mendorong percepatan sertifikasi dan kelengkapan administrasi, agar pelayanan kepada ratusan ribu penerima manfaat dapat berjalan optimal,” kata Irfan.
Komitmen Pemkab Jaga Mutu dan Dampak Ekonomi
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menegaskan, kendala yang muncul merupakan bagian dari proses penguatan sistem.
“Kami berharap program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya anak-anak sebagai penerima manfaat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi warga,” tegasnya.
Menurut Syamsul, Pemkab berkomitmen mempercepat pemenuhan standar operasional sekaligus menjaga kualitas dan keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat MBG di wilayahnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan dapur MBG, mulai dari penyediaan bahan pangan, pengelolaan dapur, hingga penguatan koperasi desa. Dengan demikian, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memperluas perputaran ekonomi lokal.
Dengan total penerima manfaat mencapai ratusan ribu murid dan puluhan ribu kelompok rentan, Pemkab Cilacap kini berpacu menyempurnakan aspek legalitas dan sertifikasi dapur MBG agar program nasional tersebut berjalan aman, berkualitas, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. (Prasetiyo)
