*Dinkominfo Kebut Fasilitasi Menuju Layanan Digital
PURBALINGGA, EDUKATOR–Sebanyak 24 desa yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Purbalingga hingga kini belum memiliki website resmi. Dari total 239 desa, baru 215 desa atau sekitar 90 persen yang telah terhubung secara digital.
Karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga , Jumat (13/2/2026) di Aula Dinkominfo Purbalingga memfasilitasi pembuatan domain bagi desa-desa yang belum memiliki website, agar seluruh desa segera online.
“Dinkominfo siap mendampingi dan memfasilitasi serta berkomitmen agar tahun ini semua desa memiliki website resmi yang aktif,” ujar Kepala Dinkominfo Purbalingga, R. Budi Setiawan.
Program Dinkominfo Purbalinga itu merupakan langkah nyata menuju Smart Village. Yakni konsep pembangunan desa berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi pemerintahan, serta memperluas akses informasi bagi masyarakat. Melalui digitalisasi, desa diharapkan mampu bekerja lebih efektif, responsif, dan partisipatif.
Website Jadi Sarana Keterbukaan
Upaya ini merupakan bagian dari misi reformasi birokrasi serta digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa sesuai amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008. Melalui website, pemerintah desa dapat menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat secara lebih cepat dan transparan.
Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Purbalingga, Febrian Prabawa Hakim, mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik adalah amanat undang-undang.
“Website desa menjadi sarana untuk menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat luas,” ujarnya.
Ia menambahkan, data seperti infografis kependudukan, potensi desa, hingga program pembangunan dapat ditampilkan sehingga mendorong partisipasi warga sekaligus membantu arah kebijakan pemerintah daerah.
Difasilitasi Gratis, Diminta Aktif Memperbarui
Pada sesi berikutnya, Kepala Bidang Informatika Dinkominfo Purbalingga, Baryati, menjelaskan bahwa domain website untuk 24 desa tersebut diberikan secara gratis oleh pemerintah kabupaten.
Menurutnya, desa yang menerima fasilitasi diharapkan tidak hanya memiliki website, tetapi juga rutin memperbarui informasi kegiatan dengan narasi ringkas dan mudah dipahami.
“Dua puluh empat desa ini akan menjadi percontohan website yang terintegrasi bagi desa-desa lainnya,” ujarnya. (Prasetiyo)
