Oleh : Priyanto, M.Pd.I
Kepala SMP N 3 Kutasari dan Litbang MKKS SMP Kabupaten Purbalingga
INDONESIA memasuki era transformasi digital birokrasi dengan target ambisius: layanan publik yang cepat, transparan, dan inklusif. Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kunci utama keberhasilan agenda ini. Namun, di tengah dorongan teknologi, pertanyaannya tetap sama: sejauh mana ASN siap menghadapi tantangan birokrasi digital 2030, dan apakah peluang yang muncul lebih besar ketimbang ancamannya?
Secara kuantitatif, tantangannya tidak ringan. Berdasarkan data BKN 2023, jumlah PNS mencapai 3,7 juta, ditambah PPPK, sehingga transformasi digital harus mencakup jutaan pegawai dengan latar pendidikan, usia, dan kemampuan digital yang bervariasi.
Prestasi awal cukup menjanjikan. Indonesia mencatat kenaikan signifikan pada UN E-Government Survey 2024, didukung implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Meski demikian, fondasi teknologi yang baik tidak otomatis menjamin layanan efektif bila SDM belum siap. Kompetensi digital ASN masih bervariasi antar-instansi dan level jabatan.
Salah satu persoalan mendasar adalah digital mindset dan kepemimpinan digital. Survei Kementerian PANRB menunjukkan bahwa kemampuan memimpin dan beradaptasi dalam lingkungan digital belum merata. Strategi “one-size-fits-all” jelas tidak efektif; intervensi perlu tersegmentasi dan intensif pada kelompok yang tertinggal.
Risiko lain adalah beban ganda. Digitalisasi sering menambah beban kerja awal karena ASN harus menguasai sistem baru sambil menjalankan tugas rutin. Tanpa pendampingan, pelatihan tepat sasaran, dan penyederhanaan proses, transformasi berpotensi menimbulkan resistensi, kelelahan, dan kualitas layanan menurun.
Namun peluang strategis juga nyata. Kolaborasi internasional dan dukungan pendanaan, seperti proyek World Bank untuk identitas digital dan registrasi sipil, menunjukkan bahwa infrastruktur inti dapat diperkuat lebih cepat. Dengan data yang terintegrasi, layanan publik bisa lebih efisien, cepat, dan akuntabel. Tetapi manfaat ini hanya muncul jika ASN benar-benar mampu menggunakan teknologi secara efektif.
Prioritas kebijakan menuju 2030 jelas: Pertama, investasi kompetensi digital ASN. Literasi digital, data literacy, cyber hygiene, dan kepemimpinan digital secara berjenjang. Kedua, penyederhanaan proses birokrasi. Teknologi harus mengurangi, bukan menambah, beban kerja. Ketiga, insentif dan manajemen perubahan. Pengakuan kinerja digital, mentoring, dan pilot project yang bisa diskalakan. Keempat, monitoring berbasis indikator pengguna. Memastikan layanan digital benar-benar melayani publik.
Kementerian PANRB menegaskan transformasi digital sebagai fondasi kebijakan prioritas, namun implementasi di lapangan menentukan hasilnya. Unit kerja harus memahami konteks lokal, didukung pelatihan intensif, dan infrastruktur merata ke seluruh daerah. Tanpa itu, digitalisasi bisa menjadi topeng modernisasi sementara birokrasi lama tetap bertahan.
Singkatnya, birokrasi digital 2030 adalah peluang besar, tetapi juga ancaman nyata jika hanya dilihat sebagai proyek teknologi. Kuncinya bukan perangkat, melainkan manusia di baliknya. ASN yang melek digital, didukung kepemimpinan yang memahami transformasi, dan sistem yang memudahkan pelayanan. Jika pemerintah menempatkan investasi SDM, redesign proses, dan tata kelola data di urutan pertama, peluang akan menang. Jika tidak, ancaman birokrasi yang rumit dan terputus dari rakyat akan mengintai.
Indonesia punya momentum. Waktunya bertindak sistemik sebelum 2030 menjadi tanggal yang menandai kegagalan harapan, bukan kemenangan transformasi.(***)
