*Fokus Pendidikan Pengawasan Partisipatif dan Tolak Politik Uang
Ketua Bawaslu Purbalingga Misrad, SE (kiri) dan Kepala SMKN 1 Bojongsari Mulyadi ST menunjukkan naskah perjanjian kerja sama yag sudah ditandatangani kedua belah pihak. (Foto: Humas Bawaslu Purbalingga/EDUKATOR)
PURBALINGGA, EDUKATOR–Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga menjalin kerja sama strategis dengan SMKN 1 Bojongsari melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman, dan Memorandum of Agreement (MoA) atau Perjanjian Kerja Sama , Senin (23/2/2026). Acara berlangsung di Aula sekolah setempat.
Kolaborasi ini menitikberatkan pada pendidikan pengawasan partisipatif guna menyiapkan pemilih pemula yang sadar demokrasi dan berani melawan politik uang.
Acara penandatanganan Mou dan MoA antara Bawaslu Purbalingga dengan SMKN 1 Bojongsari. (Foto: Humas Bawaslu Purbalingga/EDUKATOR)
Hadir dalam penandatanganan itu jajaran komisioner Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan jajawan dewan guru serta karyawan SMKN 1 Bojongsari.
Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Misrad, SE menegaskan, kerja sama ini merupakan langkah konkret membangun demokrasi sehat sejak dini. Kerja sama ini adalah ikhtiar Bawaslu Purbalingga dalam membangun demokrasi yang lebih baik di Indonesia.
“Kami ingin para calon pemilih pemula tidak hanya sekadar mencoblos, tetapi benar-benar memahami esensi demokrasi serta sadar akan bahaya laten politik uang,” ujarnya.
Edukasi Demokrasi Sejak Bangku Sekolah
Misrad menjelaskan, MoU menjadi landasan awal komitmen bersama antarinstansi, sedangkan MoA memuat rincian teknis pelaksanaan program di lapangan.
Melalui kerja sama ini, Bawaslu akan menghadirkan program pendidikan pengawasan partisipatif yang menyasar siswa sebagai representasi pemilih pemula.
Menurutnya, pembekalan sejak bangku sekolah penting agar generasi muda tidak mudah terpengaruh praktik politik uang serta memahami peran strategisnya dalam menjaga integritas pemilu.
Sekolah Siap Dukung Penguatan Integritas
Kepala SMKN 1 Bojongsari, Mulyadi ST menyambut baik inisiatif tersebut, dan menilai sekolah memiliki tanggung jawab moral dalam memberikan pemahaman politik yang komprehensif kepada peserta didik sebelum mereka terjun ke masyarakat.
“Pemahaman demokrasi secara menyeluruh sangat diperlukan bagi siswa. Bagaimanapun juga, setelah lulus mereka akan kembali ke masyarakat dan diharapkan menjadi bagian dari penggerak demokrasi,” ungkapnya.
Mulyadi menambahkan, pihak sekolah mendukung penuh program edukasi ini agar siswa memiliki integritas tinggi saat menghadapi kontestasi politik di masa mendatang. Melalui kolaborasi ini, Bawaslu Purbalingga berharap lahir generasi pemilih pemula yang cerdas, kritis, dan berani menolak politik uang. (Prasetiyo)
