Suasana sebuah pasar yang menjual aneka kebutuhan, termasuk sembako. (Ilustrasi AI)
PURWOKERTO, EDUKATOR–Indeks Harga Konsumen (IHK) di wilayah Banyumas Raya, khususnya Purwokerto dan Cilacap, tetap terkendali meski mengalami inflasi pada Maret 2026. IHK merupakan indikator yang menunjukkan perubahan harga kebutuhan sehari-hari masyarakat, sehingga mencerminkan apakah biaya hidup sedang naik atau turun.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, kenaikan harga secara bulanan terjadi, namun laju inflasi tahunan justru menurun dibandingkan bulan sebelumnya.
“Berbagai langkah pengendalian inflasi terus diperkuat, mulai dari pelaksanaan pasar murah, pemantauan harga dan pasokan, hingga fasilitasi distribusi pangan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Purwokerto, Christoveny dalam keterangan pers di Purwokerto, Kamis (2/4/2026).
Di Purwokerto, inflasi tercatat sebesar 0,68 persen secara bulanan atau month to month (mtm), yakni kenaikan harga dibanding Februari 2026. Sementara itu, inflasi sejak awal tahun atau year to date (ytd) mencapai 1,10 persen, dan inflasi tahunan atau year on year (yoy) sebesar 3,31 persen, yaitu dibandingkan Maret 2025. Angka ini lebih rendah dibanding Februari 2026 yang mencatat 0,78 persen (mtm), 0,42 persen (ytd), dan 4,14 persen (yoy).
Kondisi serupa terjadi di Cilacap. Inflasi Maret 2026 tercatat 0,70 persen (mtm), 1,08 persen (ytd), dan 3,51 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 0,80 persen (mtm), 0,37 persen (ytd), dan 4,22 persen (yoy).
Tekanan Permintaan Selama Ramadan
Kenaikan harga pada Maret terutama dipicu meningkatnya permintaan masyarakat selama Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi di kedua wilayah.
Di Purwokerto, kelompok ini mencatat inflasi 1,74 persen (mtm) dengan andil terbesar. Kenaikan harga beras, daging ayam ras, bensin, minyak goreng, serta tarif angkutan antarkota menjadi faktor dominan. Namun, laju inflasi tertahan oleh penurunan harga emas perhiasan, tarif kereta api, serta beberapa komoditas pangan seperti bawang putih dan bawang merah.
Di Cilacap, kelompok yang sama mencatat inflasi 1,68 persen (mtm). Kenaikan harga beras, daging ayam ras, tarif angkutan, telur ayam ras, dan bensin menjadi pendorong utama, sementara deflasi pada cabai rawit, emas perhiasan, dan bawang merah membantu meredam tekanan harga.
Faktor Global dan Transportasi
Selain faktor musiman, kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi tren harga crude palm oil (CPO) di pasar global. Di sektor transportasi, penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada awal Maret turut memberi andil terhadap inflasi.
Momentum mudik dan arus balik Lebaran juga meningkatkan permintaan angkutan antarkota, sehingga mendorong kenaikan tarif. Sementara itu, inflasi tahunan masih dipengaruhi efek basis rendah akibat diskon tarif listrik pada periode yang sama tahun lalu.
Strategi Pengendalian Inflasi
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Banyumas Raya terus memperkuat sinergi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) dengan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Berbagai langkah dilakukan selama Maret, seperti pasar murah, pasar tani, serta pemantauan harga di pasar tradisional dan modern. Selain itu, dilakukan pula panen cabai melalui program INFRATANI dan fasilitasi distribusi pangan guna menjaga pasokan tetap lancar.
Edukasi dan Langkah Ke Depan
TPID juga mengintensifkan edukasi belanja bijak melalui berbagai media, mulai dari billboard, bioskop, media sosial, hingga siaran radio. Upaya ini bertujuan menjaga ekspektasi inflasi masyarakat tetap stabil.
Ke depan, pengendalian inflasi akan diperkuat melalui peningkatan produksi pangan, pengembangan petani milenial, digital farming, serta kerja sama antar daerah. Dengan langkah tersebut, inflasi diharapkan tetap terkendali sesuai sasaran nasional sekaligus menjaga daya beli masyarakat. (Budi Yuswinanto/Prs)
