Oleh : Mayjen TNI (Purn) Fulad, S.Sos, M.Si
Penasihat Militer RI untuk PBB 2017–2019
Pendahuluan
Perang Iran dan Amerika Serikat di kawasan Teluk tahun 2026 tidak akan selesai di meja perundingan Washington atau melalui peluncuran rudal dari Teheran.
Konflik ini justru akan banyak ditentukan di ruang rapat tertutup di Beijing, di ruang veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York City, dan di ruang komando kapal perang Prancis di Teluk Aden.
Selama 70 hari terakhir sejak 28 Februari 2026, dunia menyaksikan dua perang berjalan bersamaan: perang militer antara AS dan Iran di Selat Hormuz, serta perang diplomatik antara China, Rusia, dan Eropa di belakang layar.
Memorandum 14 Poin: Hanya Jeda, Bukan Damai
Memorandum 14 poin yang diajukan Iran kepada Pakistan pada 30 April 2026 terlihat seperti kerangka perdamaian.
Isinya meliputi pembukaan Selat Hormuz, pembatasan program nuklir Iran, pelonggaran sanksi AS, ganti rugi, dan jaminan tidak adanya agresi militer.
Namun, dokumen ini pada dasarnya hanya gencatan senjata selama 30 hari, bukan penyelesaian komprehensif.
Faktanya, ketika delegasi AS dan Iran berdiskusi, Israel tetap menggempur Hizbullah di Lebanon dan Gaza. Di saat yang sama, Iran membalas dengan menyerang fasilitas energi di Fujairah pada 4 Mei 2026 menggunakan 12 rudal balistik dan empat drone.
Situasi ini menunjukkan pola klasik asymmetric decoupling: dua medan tempur, tiga aktor utama, dan nyaris tanpa koordinasi.
AS: Menarik Diri, Tetapi Tidak Lepas
Pemerintahan Donald Trump menghentikan sementara operasi “Project Freedom”, yaitu misi pengawalan kapal dagang keluar dari Selat Hormuz.
Sebagai gantinya, AS mengedarkan proposal “Maritime Freedom Construct”, sebuah koalisi maritim pascakonflik untuk membangun arsitektur keamanan baru di Timur Tengah.
Tujuan Washington cukup jelas: mencapai kesepakatan cepat dengan Iran terkait isu nuklir dan Selat Hormuz. Jika Israel ikut dimasukkan dalam meja negosiasi, proses diplomatik diperkirakan akan macet bertahun-tahun karena isu Palestina dan Yerusalem.
Namun penarikan sebagian peran AS ini menciptakan ruang kosong. Dan dalam geopolitik, ruang kosong hampir selalu diisi oleh kekuatan lain.
Eropa: Penjaga Jalur Dagang, Bukan Prajurit Perang
Eropa memilih jalur ketiga: tidak ikut perang, tetapi juga tidak tinggal diam.
Prancis telah mengerahkan kapal induk nuklir Charles de Gaulle ke Teluk Aden untuk mengawal kapal dagang yang terjebak di kawasan Hormuz.
Langkah ini menjadi bagian dari misi Franco-British yang melibatkan lebih dari 40 negara. Tujuannya bersifat defensif, yakni menurunkan premi asuransi pelayaran yang melonjak tinggi dan membuka kembali jalur perdagangan global.
Jerman juga menggerakkan aset angkatan lautnya untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam koalisi internasional tersebut.
Eropa memahami bahwa sekitar 20 persen minyak dan 30 persen LNG mereka melewati Selat Hormuz. Jika selat itu tetap tertutup, ekonomi Eropa akan terguncang serius.
Namun Eropa juga tidak ingin terseret ke perang terbuka antara AS dan Iran. Karena itu, mereka membangun misi yang disebut “purely defensive”, terpisah dari operasi Washington.
Langkah ini sejalan dengan gagasan strategic autonomy yang lama didorong oleh Emmanuel Macron.
China: Penekan Ekonomi yang Paling Menentukan
China adalah aktor paling penting, tetapi juga paling tenang.
Beijing merupakan pembeli terbesar minyak Iran. Sekitar 50 persen ekspor minyak Iran mengalir ke China, sementara hampir 30 persen impor LNG China melewati Selat Hormuz.
Jika jalur itu ditutup, ekonomi China akan ikut terganggu.
Karena itu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi segera bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Beijing dua hari lalu.
Pesan Wang Yi cukup tegas: gencatan senjata tidak boleh ditunda dan Selat Hormuz harus dibuka kembali.
China memang tidak secara terbuka menyalahkan Iran, tetapi tekanan diplomatiknya sangat nyata.
Di Dewan Keamanan PBB, China hampir pasti akan memveto resolusi AS yang menuntut Iran menghentikan serangan di Hormuz. Sebelumnya, Beijing juga memveto resolusi serupa pada April lalu dengan alasan resolusi tersebut bias dan dapat melegitimasi serangan AS terhadap Iran.
Posisi China cukup jelas: menolak dominasi politik AS, tetapi tetap menjaga stabilitas ekonomi global.
China tidak ingin Iran hancur karena negara itu merupakan bagian penting dari Belt and Road Initiative. Namun Beijing juga tidak ingin perang berkepanjangan yang mengganggu perdagangan dunia.
Rusia: Penjamin Politik yang Kehabisan Amunisi
Posisi Rusia relatif mirip dengan China. Moskow juga diperkirakan akan memveto resolusi AS di Dewan Keamanan PBB.
Alasannya, resolusi tersebut dinilai tidak mengecam serangan AS dan Israel terhadap Iran, sehingga dianggap mencerminkan standar ganda Barat.
Secara militer, Rusia dan China masih rutin menggelar latihan gabungan “Maritime Security Belt 2026” bersama Iran di Bandar Abbas. Namun latihan ini lebih bersifat simbolik.
Faktanya, stok rudal Rusia disebut terus menipis akibat perang di Ukraina. Karena itu, kemampuan Moskow untuk memasok Iran dalam skala besar juga terbatas.
Saat ini, Rusia lebih berperan sebagai political backer daripada military enabler.
Serangan Fujairah: Pesan untuk Semua Pihak
Serangan Iran ke Fujairah pada 4 Mei 2026 bukan tindakan tanpa perhitungan.
Fujairah merupakan jalur pipa alternatif milik Uni Emirat Arab apabila Selat Hormuz ditutup. Dengan menyerang Fujairah, Iran ingin mengirim pesan bahwa tidak ada jalur yang benar-benar aman jika Hormuz diblokade.
Tiga warga India dilaporkan terluka dalam serangan tersebut. Namun Iran sengaja menghindari korban dari negara-negara Barat untuk mencegah eskalasi langsung dengan AS dan Eropa.
Ini menunjukkan bahwa Iran masih bermain di batas merah: cukup agresif untuk menekan lawan, tetapi belum ingin memicu perang total.
Tiga Skenario ke Depan
Berdasarkan dinamika tiga kutub besar tersebut, ada tiga kemungkinan skenario.
Pertama, gencatan senjata 30 hari berjalan
Peluangnya sekitar 45 persen. AS dan Iran mencapai kesepakatan sementara. Selat Hormuz dibuka kembali. Eropa menjadi penjamin keamanan maritim, sementara China menjadi penjamin ekonomi Iran.
Ini adalah skenario yang paling mungkin terjadi, tetapi juga sangat rapuh. Situasi bisa runtuh sewaktu-waktu apabila Israel terus menyerang Hizbullah.
Kedua, perang proksi membeku
Peluangnya sekitar 35 persen. AS dan Iran berhenti bentrok langsung, tetapi Israel tetap menggempur Hizbullah dan Houthi.
Iran kemudian membalas melalui kelompok proksi di Yaman dan Irak. Hormuz dibuka sebagian, tetapi premi asuransi pelayaran tetap tinggi.
Ini menjadi status quo yang melelahkan semua pihak.
Ketiga, eskalasi total
Peluangnya sekitar 20 persen. Jika negosiasi gagal atau Israel menyerang fasilitas nuklir Iran, Teheran kemungkinan benar-benar menutup Selat Hormuz menggunakan ranjau dan rudal pantai.
Harga minyak bisa menembus 200 dolar per barel. AS akan dipaksa membuka blokade secara militer penuh.
China dan Rusia mungkin tidak terlibat langsung secara militer, tetapi dapat membantu Iran secara diam-diam.
Siapa Penentu Akhir?
Jawaban singkatnya: bukan AS, bukan Iran, dan bukan Israel.
China memegang kunci ekonomi Iran. Tanpa pembelian minyak dari China, ekonomi Iran dapat runtuh dalam hitungan bulan. Karena itu, jika Beijing memberi tekanan serius, Teheran kemungkinan akan mengikuti.
Rusia memegang kunci politik di PBB. Satu veto Rusia dapat menggagalkan resolusi AS. Namun Moskow juga tidak menginginkan perang yang lebih luas karena masih terikat konflik di Ukraina.
Sementara itu, Eropa memegang kunci ekonomi-maritim. Kapal perang Eropa mampu menurunkan premi asuransi dan membuka kembali jalur perdagangan tanpa harus masuk ke perang terbuka.
Dengan demikian, Perang Teluk 2026 justru menjadi konflik yang penentunya adalah tiga aktor non-kombatan.
Implikasi bagi Indonesia
Indonesia perlu belajar dari konflik ini. Sebagian besar jalur impor energi Indonesia juga bergantung pada jalur laut strategis seperti Selat Malaka.
Selat sempit merupakan titik lemah geopolitik yang sangat rentan.
Indonesia tidak bisa hanya menjadi penonton. Pengalaman di Aceh dan Timor Timur menunjukkan bahwa gencatan senjata tanpa pengawasan militer sering kali berubah menjadi jebakan konflik baru.
Jika PBB tidak bergerak cepat, maka ASEAN perlu mengambil peran lebih aktif.
Indonesia dapat mendorong pembentukan misi pengawas maritim gabungan, baik di Selat Hormuz maupun Selat Malaka.
Penutup
Perang Teluk 2026 menunjukkan satu kenyataan penting: di era multipolar, pemenang perang bukan lagi pihak yang memiliki rudal terbanyak.
Yang menentukan justru kekuatan ekonomi, pengaruh politik, dan kendali maritim.
Dan saat ini, pengaruh terbesar itu berada di tangan Beijing, Moskow, dan Brussels, bukan di Washington ataupun Teheran.
Tiga puluh hari masa gencatan senjata akan menjadi periode yang menentukan. Namun penentu akhir sesungguhnya adalah tiga kutub kekuatan yang bahkan tidak ikut menembak secara langsung.
Wallahu a’lam.
Jakarta, Mei 2026
