Oleh: Mayjen TNI (Purn) Fulad, S.Sos. M.Si
Mahasiswa S3 Ilmu Pertanian Unsoed
Pemerhati Pertanian, Aktivis Pertanian, dan Anggota Kelompok Tani
di Geopark Ciletuh, Sukabumi, Provinsi Jawa-Barat
Pendahuluan
KITA terbiasa membayangkan panglima sebagai sosok berseragam, memimpin pasukan di medan tempur, dan menentukan arah pertempuran melalui strategi militer. Namun, sejarah menunjukkan bahwa tidak semua kemenangan ditentukan oleh senjata. Ada kekuatan lain yang sering luput dari perhatian, tetapi justru menentukan kemampuan suatu bangsa untuk bertahan hidup: pangan.
Tidak ada tentara yang dapat berperang dengan perut kosong. Tidak ada negara yang dapat mempertahankan kedaulatannya jika rakyatnya kesulitan memperoleh makanan. Karena itu, dalam banyak peristiwa sejarah, pangan sesungguhnya adalah panglima yang bekerja dalam diam. Ia tidak mengeluarkan perintah, tetapi menentukan siapa yang mampu bertahan dan siapa yang akhirnya menyerah.
Ironisnya, kesadaran tersebut sering kali muncul setelah sebuah bangsa mengalami krisis. Jepang mempelajarinya dari trauma kelaparan pada masa Perang Dunia II. Indonesia mempelajarinya melalui perjuangan mempertahankan kemerdekaan ketika logistik menjadi persoalan hidup dan mati bagi para pejuang republik.
Hari ini, ketika dunia menghadapi perubahan iklim, konflik geopolitik, dan gangguan rantai pasok global, pelajaran itu kembali relevan. Pertanyaannya sederhana, tetapi sangat mendasar: apakah Indonesia telah benar-benar menempatkan pangan sebagai panglima?
Pelajaran dari Perang Gerilya Soedirman
Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II dan menduduki Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Banyak pihak mengira republik telah berakhir. Pemerintahan lumpuh, komunikasi terputus, dan kekuatan militer Indonesia berada dalam tekanan berat.
Dalam situasi itulah Panglima Besar Jenderal Soedirman mengambil keputusan yang kemudian menjadi legenda sejarah. Meski menderita penyakit paru-paru yang serius dan harus ditandu, beliau memilih memimpin perang gerilya daripada menyerah kepada keadaan.
Namun, ada satu pertanyaan yang jarang dibahas: bagaimana pasukan gerilya mampu bertahan berbulan-bulan di tengah hutan, pegunungan, dan keterbatasan logistik?
Jawabannya bukan semata-mata keberanian. Jawabannya adalah pangan.
Di berbagai daerah, rakyat membantu pasukan dengan apa yang mereka miliki. Ketika beras sulit diperoleh, singkong diolah menjadi oyek sebagai pengganti nasi. Dari desa ke desa, rakyat menjaga jalur logistik sederhana yang memungkinkan para pejuang tetap bertahan. Dalam keterbatasan yang nyaris total, lahirlah bentuk paling nyata dari ketahanan pangan nasional, yakni kemampuan rakyat menyediakan makanan bagi perjuangan bangsa.
Soedirman memahami bahwa perang bukan hanya soal senjata dan strategi tempur. Perang adalah soal kemampuan bertahan. Dan kemampuan bertahan selalu dimulai dari perut yang terisi.
Karena itu, logistik bukanlah urusan belakang. Logistik adalah bagian dari strategi.
Trauma Jepang dan Kesadaran tentang Kedaulatan Pangan
Apa yang dipahami Soedirman dalam perang gerilya dipahami pula oleh Jepang melalui pengalaman sejarah yang berbeda.
Kekalahan dalam Perang Dunia II meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat Jepang. Kelangkaan pangan dan ancaman kelaparan menjadi pengalaman kolektif yang membentuk cara pandang mereka terhadap keamanan nasional.
Sejak saat itu, Jepang mengambil keputusan strategis: pangan tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai komoditas ekonomi.
Meski hanya memiliki lahan pertanian yang terbatas, Jepang tetap melindungi petaninya melalui kebijakan harga yang menguntungkan, dukungan teknologi, penguatan koperasi pertanian, regenerasi petani muda, serta pengelolaan cadangan pangan nasional yang disiplin.
Bagi Jepang, biaya mempertahankan sektor pertanian bukanlah beban ekonomi. Itu adalah biaya menjaga kedaulatan.
Mereka memahami bahwa negara yang tidak mampu memberi makan rakyatnya akan selalu berada dalam posisi rentan ketika menghadapi krisis.
Pelajaran tersebut sesungguhnya sangat relevan bagi Indonesia, sebuah negara agraris yang justru menghadapi tekanan serius berupa alih fungsi lahan, menurunnya minat generasi muda menjadi petani, serta ketergantungan terhadap sejumlah komoditas pangan strategis dari luar negeri.
Ketika Pangan Menjadi Senjata Geopolitik
Jika pada masa Soedirman logistik menentukan hidup-matinya pasukan gerilya, maka pada abad ke-21 pangan telah menjelma menjadi instrumen geopolitik yang menentukan posisi suatu bangsa dalam percaturan dunia.
Perang Rusia-Ukraina memberikan pelajaran yang mahal bagi dunia. Konflik di kawasan Laut Hitam tidak hanya menghasilkan dampak militer dan politik, tetapi juga mengguncang pasokan gandum dan pupuk global. Harga pangan melonjak, inflasi meningkat, dan banyak negara menghadapi ancaman kerawanan pangan.
Perubahan iklim semakin memperumit situasi. Kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem mengganggu produksi pangan di berbagai belahan dunia. Dalam kondisi demikian, banyak negara mulai membatasi ekspor komoditas strategis untuk mengamankan kebutuhan domestik mereka.
Realitas ini menunjukkan bahwa ketika krisis datang, setiap negara akan lebih dahulu mendahulukan kepentingan rakyatnya sendiri.
Dalam konteks tersebut, ketergantungan yang berlebihan terhadap impor pangan bukan sekadar persoalan ekonomi. Ia adalah persoalan keamanan nasional.
Bangsa yang terlalu bergantung pada pasokan luar negeri akan selalu rentan terhadap gejolak harga, konflik internasional, gangguan transportasi, maupun keputusan politik negara pemasok.
Karena itu, sawah tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai tempat produksi pangan. Sawah adalah aset strategis nasional. Petani bukan sekadar pelaku ekonomi, melainkan penjaga garis depan ketahanan bangsa. Sementara itu, lumbung pangan merupakan bagian dari infrastruktur pertahanan negara yang sama pentingnya dengan pelabuhan, bandara, maupun pangkalan militer.
Menjadikan Pangan sebagai Doktrin Nasional
Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi kekuatan pangan dunia. Kita memiliki tanah yang subur, iklim tropis yang mendukung, sumber daya air yang melimpah, serta pengalaman panjang sebagai bangsa agraris.
Yang sering kali kurang adalah konsistensi kebijakan.
Pembangunan pangan tidak dapat bergantung pada program jangka pendek atau pergantian kepemimpinan. Diperlukan sebuah grand design ketahanan pangan nasional yang menjadi komitmen lintas pemerintahan.
Ada empat langkah mendasar yang perlu mendapat perhatian.
Pertama, melindungi lahan pertanian produktif sebagai aset strategis negara. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali harus dihentikan sebelum menggerus kapasitas produksi nasional.
Kedua, menjadikan petani sebagai subjek pembangunan melalui kepastian harga, akses pupuk tepat waktu, pembiayaan yang terjangkau, serta perlindungan terhadap risiko usaha tani.
Ketiga, memperkuat koperasi dan kelembagaan petani agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam rantai pasok pangan nasional.
Keempat, membangun cadangan pangan nasional dan sistem distribusi yang tangguh sehingga mampu menghadapi berbagai kemungkinan krisis pada masa depan.
Langkah-langkah tersebut bukan sekadar agenda pertanian. Ini adalah agenda kedaulatan nasional.
Penutup
Kini dunia memasuki era ketika pangan semakin sering digunakan sebagai instrumen kekuatan dan pengaruh. Krisis iklim, konflik geopolitik, dan ketidakpastian ekonomi global menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu ukuran utama kekuatan sebuah negara.
Sejarah telah memberi peringatan. Soedirman bertahan karena logistik rakyat. Jepang bangkit karena belajar dari kelaparan. Indonesia sesungguhnya memiliki sumber daya yang jauh lebih besar daripada keduanya.
Sebab, ketika sawah terakhir berubah menjadi beton, ketika petani terakhir meninggalkan lahannya, dan ketika bangsa ini sepenuhnya bergantung pada kapal-kapal impor, saat itulah kita akan menyadari bahwa ancaman terbesar terhadap kedaulatan bukan datang dari luar negeri, melainkan dari kelalaian kita sendiri.
Pangan adalah panglima. Ia tidak pernah berpidato, tidak pernah berbaris, dan tidak pernah mengangkat senjata. Namun, sepanjang sejarah, dialah yang menentukan apakah sebuah bangsa mampu bertahan, berdaulat, dan benar-benar merdeka.(*)
Jakarta, Juni 2026
