Mayjen TNI (Purn) Dr. (C) Fulad
Pemerhati Nahdlatul Ulama dan Warga Nahdliyin
Penasihat Militer RI untuk PBB 2017–2019
Pembina Gapoktan Geopark Ciletuh–Sukabumi
Pendahuluan
KURANG dari sebulan lagi, warga Nahdlatul Ulama akan menyelenggarakan Muktamar ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026. Muktamar bukan sekadar agenda lima tahunan untuk memilih kepemimpinan baru, melainkan momentum menentukan arah perjuangan organisasi yang selama hampir satu abad menjadi penyangga moderasi Islam, penjaga persatuan bangsa, dan rumah besar bagi jutaan warga nahdliyin.
Menjelang Muktamar tersebut, saya melihat dua wajah yang sama-sama nyata, tetapi berjalan pada arah yang berbeda.
Di satu sisi, ada para kiai yang sejak fajar menyingsing telah berada di pesantren. Mereka mengajar kitab kuning, membimbing santri, mendamaikan perselisihan masyarakat, memimpin doa bagi warga yang sedang berduka, dan memikirkan bagaimana pesantren tetap hidup di tengah berbagai keterbatasan. Mereka mengabdi tanpa sorotan kamera, tanpa fasilitas negara, bahkan sering kali tanpa kepastian kesejahteraan.
Di sisi lain, muncul kelompok elit organisasi yang lebih akrab dengan ruang-ruang kekuasaan daripada halaman pesantren. Mereka hadir dalam berbagai lobi politik, aktif membangun kedekatan dengan pusat pemerintahan, dan tidak jarang lebih sibuk membicarakan posisi strategis dibandingkan memperjuangkan kebutuhan riil warga NU di akar rumput.
Kedua realitas ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Sebab, apabila dibiarkan, jarak antara pesantren dan pusat pengambilan keputusan organisasi akan semakin melebar.
Padahal, sejak awal kelahirannya, NU dibangun bukan untuk mengejar kekuasaan, melainkan untuk menjaga agama, mendidik umat, dan merawat Indonesia.
Kiai: Garda Terdepan Penjaga Bangsa
Selama hampir satu abad, kekuatan utama NU tidak pernah berada di gedung-gedung megah ataupun di ruang kekuasaan. Kekuatan itu berada di pesantren.
Di sanalah karakter bangsa dibentuk. Di sanalah nilai Ahlussunnah wal Jamaah diwariskan. Di sanalah nasionalisme dipupuk tanpa harus dipertentangkan dengan nilai-nilai keislaman.
Para kiai sesungguhnya adalah penjaga garis depan kehidupan bangsa. Mereka menghadapi tantangan yang tidak ringan: kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, penyalahgunaan narkoba, radikalisme, disintegrasi sosial, hingga degradasi moral generasi muda.
Namun ironisnya, perjuangan besar itu sering berlangsung dengan sumber daya yang sangat terbatas. Banyak pesantren masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Para guru mengajar dengan pengabdian yang jauh melampaui penghargaan yang mereka terima. Sementara berbagai persoalan sosial masyarakat hampir selalu bermuara kepada para kiai untuk dicarikan jalan keluarnya.
Pengabdian mereka menjadi fondasi kokoh yang selama ini menjaga NU tetap dipercaya masyarakat.
Ketika Kekuasaan Menjadi Godaan
Tidak ada yang salah apabila warga NU berkiprah dalam pemerintahan. Sejak dahulu banyak kader NU yang menjadi pejabat negara dan memberikan kontribusi besar bagi bangsa.
Yang perlu diwaspadai adalah ketika orientasi organisasi perlahan bergeser. Ketika kedekatan dengan kekuasaan lebih dihargai daripada kedekatan dengan umat. Ketika akses politik menjadi ukuran keberhasilan organisasi. Dan ketika jabatan dipersepsikan sebagai tujuan, bukan sebagai sarana pengabdian.
Pada titik inilah muncul kekhawatiran bahwa sebagian elit lebih sibuk mengelola relasi politik daripada memperkuat basis pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi warga NU.
Jika kecenderungan ini terus berkembang, maka yang melemah bukan sekadar citra organisasi, melainkan juga kepercayaan masyarakat.
Khittah 1984 Bukan Dokumen Sejarah
NU pernah mengambil keputusan besar melalui Khittah 1984.
Keputusan itu bukan bentuk menjauh dari kehidupan berbangsa, melainkan upaya menjaga independensi moral organisasi agar mampu menjadi penyejuk bagi semua golongan.
Khittah mengajarkan bahwa NU harus menjadi kekuatan moral yang mampu mengingatkan siapa pun yang sedang berkuasa tanpa kehilangan kebebasan sikap.
Ketika NU terlalu dekat dengan kekuasaan, masyarakat akan mulai mempertanyakan objektivitas setiap sikap yang disampaikan organisasi. Kritik yang seharusnya lahir demi kepentingan bangsa bisa dianggap sekadar bagian dari dinamika politik.
Kepercayaan publik adalah modal terbesar NU. Modal itu tidak boleh dipertaruhkan.
Muktamar Harus Menentukan Arah
Muktamar bukan sekadar mekanisme memilih pengurus baru.
Muktamar ke-35 yang akan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026 akan menjadi salah satu momentum paling menentukan bagi NU. Keputusan-keputusan yang lahir dari forum ini akan memengaruhi arah organisasi dalam menghadapi tantangan kebangsaan, pendidikan, ekonomi umat, serta dinamika politik nasional pada tahun-tahun mendatang.
Muktamar adalah forum tertinggi untuk memastikan bahwa arah perjuangan organisasi tetap setia kepada cita-cita para muassis.
Yang paling dibutuhkan bukan siapa yang paling kuat membangun jaringan politik, melainkan siapa yang paling memahami denyut kehidupan pesantren, kegelisahan para santri, kebutuhan guru-guru ngaji, tantangan ekonomi warga, serta perubahan sosial yang sedang dihadapi umat.
NU akan tetap besar apabila keputusan-keputusan strategisnya lahir dari denyut kehidupan jamaah, bukan semata-mata dari dinamika elit.
Tiga Agenda Besar
Pertama, memperkuat kepemimpinan moral organisasi dengan menghadirkan figur-figur yang memiliki rekam jejak panjang dalam pengabdian kepada pesantren dan masyarakat.
Kedua, memperkuat ranting, cabang, pesantren, dan lembaga pendidikan sebagai pusat kehidupan NU. Organisasi yang kuat selalu bertumpu pada basis yang kuat.
Ketiga, membangun kemandirian ekonomi organisasi sehingga pesantren memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk berkembang tanpa ketergantungan yang berlebihan kepada kekuasaan mana pun.
NU Adalah Pilar Republik
Saya bukan bagian dari struktur NU. Namun, sebagai seorang prajurit yang telah mengabdi kepada negara, saya memahami betapa pentingnya keberadaan NU bagi keutuhan Indonesia.
Dalam berbagai masa sulit bangsa ini, NU selalu hadir sebagai peneduh, penengah, sekaligus penjaga persatuan. Ketika muncul ancaman ekstremisme, NU berdiri di garis depan menjaga Islam yang ramah dan cinta tanah air. Ketika bangsa menghadapi perpecahan, para kiai hadir merawat persaudaraan.
Karena itu, menjaga NU sesungguhnya bukan hanya kepentingan warga nahdliyin. Menjaga NU adalah bagian dari menjaga Indonesia.
Maka, menjelang Muktamar yang tinggal menghitung hari, pertanyaan penting yang layak direnungkan bersama bukanlah siapa yang akan memperoleh jabatan, melainkan ke mana arah organisasi ini akan dibawa.
Apakah NU akan semakin menguat sebagai kekuatan moral bangsa yang berpijak pada pesantren, atau justru semakin larut dalam pusaran perebutan pengaruh politik?
Sejarah mengajarkan bahwa organisasi besar tidak runtuh karena kekurangan anggota, melainkan karena kehilangan arah.
Semoga Muktamar menjadi momentum untuk memperteguh kembali Khittah, memperkuat pesantren, memuliakan para kiai, dan memastikan bahwa NU tetap berdiri sebagai penjaga moral bangsa: dekat dengan umat, bermartabat di hadapan kekuasaan, dan setia mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penutup
Dalam setiap perjalanan bangsa, selalu ada organisasi yang tidak hanya membangun anggotanya, tetapi juga membentuk watak sebuah negara. Nahdlatul Ulama adalah salah satunya. Selama hampir satu abad, NU telah melampaui batas sebagai organisasi keagamaan. Ia menjadi penjaga moderasi Islam, penyemai kebangsaan, rumah bagi jutaan umat, sekaligus benteng moral yang menjaga Indonesia tetap berdiri di tengah berbagai gelombang zaman.
Karena itu, Muktamar ke-35 pada 1–5 Agustus 2026 bukanlah sekadar forum pergantian kepemimpinan. Muktamar adalah ruang tempat sejarah ditulis. Di sanalah akan ditentukan apakah NU akan semakin meneguhkan dirinya sebagai kekuatan moral yang membimbing bangsa, atau perlahan terseret menjadi bagian dari dinamika kekuasaan yang sifatnya selalu sementara.
Kekuasaan akan datang dan pergi. Pemerintahan akan berganti. Jabatan akan berakhir. Namun kehormatan moral adalah warisan yang akan dikenang jauh melampaui usia sebuah kepemimpinan. Para muassis NU telah mewariskan kehormatan itu dengan ilmu, keteladanan, dan pengorbanan. Amanah itulah yang kini berada di tangan generasi penerus.
Sebagai seorang prajurit, saya meyakini bahwa pertahanan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tetapi juga oleh kekuatan moral bangsanya. Tentara menjaga batas wilayah negara, sementara para kiai menjaga batas-batas nurani bangsa. Ketika keduanya tetap teguh pada pengabdiannya, Indonesia akan tetap berdiri kokoh menghadapi tantangan zaman.
Menjaga Kepercayaan Umat
Karena itulah, menjaga Khittah bukan sekadar menjaga identitas organisasi. Menjaga Khittah berarti menjaga kepercayaan umat. Menjaga kepercayaan umat berarti menjaga persatuan bangsa. Dan menjaga persatuan bangsa adalah bagian dari menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Saya percaya para kiai memahami bahwa amanah terbesar bukanlah memenangkan sebuah kontestasi, melainkan memenangkan kepercayaan sejarah. Sebab, sejarah tidak pernah mengingat siapa yang paling lama memegang jabatan. Sejarah selalu mengingat siapa yang paling setia menjaga amanah.
Semoga Muktamar ini melahirkan kepemimpinan yang kembali menempatkan pesantren sebagai jantung perjuangan, ulama sebagai penuntun arah, dan umat sebagai tujuan utama setiap ikhtiar organisasi.
Dengan demikian, NU akan tetap menjadi mata air kebijaksanaan yang mengalirkan kesejukan bagi bangsa, sekaligus mercusuar moral yang menerangi perjalanan Indonesia menuju masa depan.(*)
