JAKARTA, EDUKATOR –Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendapat pagu anggaran sebesar Rp61,1 triliun pada 2027, dengan alokasi terbesar dalam program kerja prioritas nasional diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN, yakni mencapai Rp14,09 triliun. Anggaran tersebut juga menopang berbagai program pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, pendidikan dasar gratis, digitalisasi hingga Program Indonesia Pintar (PIP).
Besaran anggaran itu disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan RI, Jumat (14/8/2026).
Dari total Rp61,1 triliun, anggaran terdiri atas Rupiah Murni Rp61,0 triliun, Badan Layanan Umum (BLU) Rp30,8 miliar, serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp9,05 miliar. Dari Rupiah Murni tersebut, Rp2,69 triliun merupakan anggaran operasional dan Rp58,36 triliun untuk kebutuhan nonoperasional.
Rp55,51 Triliun Untuk Program Prioritas
Atip menjelaskan, sekitar Rp55,51 triliun dari pagu Kemendikdasmen akan digunakan untuk menjalankan sejumlah program kerja prioritas nasional pada 2027.
Alokasi terbesar diberikan untuk peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sebesar Rp14,09 triliun. Menurut Atip, besarnya anggaran tersebut berkaitan dengan semakin banyaknya guru di sekolah negeri maupun swasta yang telah memiliki sertifikat pendidik.
“Peningkatan kesejahteraan guru menjadi anggaran terbesar,” ujar Atip.
Program prioritas berikutnya adalah Program Indonesia Pintar (PIP) dengan anggaran Rp13,79 triliun. Program tersebut ditargetkan menjangkau 18 juta murid, dengan penetapan penerima berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sementara itu, revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan mendapat alokasi Rp9,28 triliun. Program ini menjadi salah satu agenda utama pemerintah dan ditargetkan seluruh sekolah di Indonesia selesai direvitalisasi pada 2028.
“Ini bagian dari program masif yang dicanangkan oleh Bapak Presiden,” kata Atip.
Pendidikan Gratis dan Digitalisasi Diperkuat
Kemendikdasmen juga mengalokasikan Rp7,21 triliun untuk program Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT). Program tersebut ditujukan untuk memberikan layanan pendidikan bermutu bagi murid yang memiliki prestasi dan bakat istimewa, dengan pendidikan yang terintegrasi dari jenjang SMP hingga SMA.
Selanjutnya, digitalisasi pendidikan memperoleh Rp5,83 triliun. Pemerintah juga menyiapkan Rp5 triliun untuk bantuan pendidikan dasar gratis sebagai langkah awal menuju pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun, khususnya untuk memastikan pendidikan dasar dapat ditempuh tanpa pungutan biaya.
Adapun bantuan perlengkapan sekolah mendapat alokasi Rp250 miliar, sedangkan program Studio Guru memperoleh Rp40 miliar.
Beasiswa Dan Kompetensi Guru Tetap Diperhatikan
Selain program prioritas nasional, Kemendikdasmen menyiapkan sejumlah anggaran untuk mendukung pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Dukungan bagi penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dialokasikan Rp176,5 miliar.
Pemerintah juga menyediakan Rp123,6 miliar untuk Beasiswa ADEM, Rp245,8 miliar untuk beasiswa prestasi, serta Rp210 miliar untuk beasiswa kualifikasi akademik S1/D4 guru.
Pengembangan kompetensi STEM, MIPA, dan digitalisasi pembelajaran bagi guru mendapat Rp152,1 miliar. Sementara itu, program upskilling/reskilling pendidik dan tenaga kependidikan berstandar industri dialokasikan Rp133,9 miliar.
Untuk peningkatan dan penjaminan mutu satuan pendidikan, pemerintah menyiapkan Rp227,3 miliar. Adapun pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pendidikan mendapat alokasi Rp1,59 triliun.
Rangkaian alokasi tersebut menunjukkan arah kebijakan Kemendikdasmen pada 2027 yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga memperluas akses pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru, memperkuat bantuan bagi murid, serta mendorong transformasi pembelajaran berbasis teknologi.(Iko)
