Oleh: Mayjend TNI (Purn.) Fulad, S.Sos, M.Si
Penasihat Militer RI untuk PBB 2017–2019
dan Kandidat Doktor lmu Pertanian Unsoed
Pendahuluan
KEMARIN kita berbicara tentang Presiden dan Ujian Keberanian. Hari ini, pertanyaan yang lebih mendasar harus diajukan: siapa sesungguhnya lawan yang sedang dihadapi negara?
Jawabannya bukan sekadar pekerja yang berdiri di tepi lubang tambang. Bukan pula sekadar lokasi yang dapat ditutup dengan papan larangan.
Yang sedang dihadapi adalah ekosistem ilegal, sebuah jaringan kepentingan yang memungkinkan kegiatan terlarang tumbuh, bertahan, berpindah, dan kembali hidup setelah ditertibkan.
Di dalamnya terdapat modal, pengelola, penampung, dokumen, jaringan perlindungan, celah pengawasan, bahkan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, menutup lubang hanyalah tindakan administratif. Memotong rantainya adalah tindakan kenegaraan.
Anatomi Sebuah Ekosistem Ilegal
Kejahatan sumber daya alam modern hampir tidak pernah berdiri sendiri. Di lapangan ada pekerja yang menggali demi upah dan kebutuhan hidup. Di belakang mereka terdapat pengelola yang mengatur operasi, orang-orang yang memahami celah regulasi, pemilik modal yang menyediakan pembiayaan, serta jaringan penampung yang memastikan hasil kerukan tetap memiliki pasar.
Dalam keadaan tertentu, ekosistem tersebut dapat bertahan karena pembiaran, lemahnya pengawasan, konflik kewenangan, atau penyalahgunaan kekuasaan.
Tentu tidak boleh ada generalisasi. Tidak semua pejabat, aparat, atau pengusaha terlibat. Tetapi justru karena itulah negara harus bekerja dengan hukum, data, dan pembuktian yang terang.
Prinsipnya sederhana: jangan hanya mencari tangan yang memegang cangkul. Cari tangan yang membiayai, mengendalikan, melindungi, dan menikmati keuntungan.
Apabila yang dihukum hanya pelaku paling bawah, sistem akan segera mencari pengganti. Pekerja dapat berganti. Kendaraan dapat dipindahkan. Lokasi dapat berubah. Nama usaha dapat diganti.
Tetapi modal dan jaringan akan tetap bekerja.
Di sinilah perbedaan antara penertiban biasa dan operasi negara yang serius: yang pertama mematikan aktivitas, yang kedua memutus kemampuan untuk menghidupkannya kembali.
Yang Dipertaruhkan Bukan Sekadar Lingkungan
Tambang ilegal tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan lingkungan. Kerusakan ekologis selalu memiliki dimensi ekonomi, sosial, pangan, bahkan keamanan.
Ketika negara berbicara tentang ketahanan pangan, tetapi sumber air, daerah tangkapan hujan, dan lahan produktif rusak, terdapat kontradiksi yang harus diselesaikan.
Ketika negara berbicara tentang kedaulatan sumber daya alam, tetapi kekayaan bumi dikuasai melalui kegiatan ilegal, yang hilang bukan hanya penerimaan negara.
Yang tergerus adalah kepercayaan rakyat.
Negara yang tidak mampu menjaga tanah, air, hutan, dan kekayaan alamnya sendiri akan perlahan kehilangan wibawa. Lebih berbahaya lagi apabila masyarakat sampai pada kesimpulan bahwa hukum hanya keras kepada mereka yang lemah, tetapi lunak kepada mereka yang memiliki uang, koneksi, dan pengaruh.
Pada titik itu, persoalan lingkungan telah berubah menjadi persoalan legitimasi negara.
Sebab negara bukan hanya hadir untuk membuat aturan. Negara hadir untuk memastikan bahwa aturan tersebut berlaku kepada semua orang.
Kepemimpinan Diuji Ketika Kepentingan Besar Berdiri di Depan
Karena itu, ujian terbesar Presiden bukan terletak pada kemampuan mengeluarkan perintah. Ujiannya terletak pada keberanian memastikan perintah tersebut berlaku sampai ke lapisan yang paling sulit disentuh.
Sejarah mengajarkan bahwa kepemimpinan yang kuat bukan kepemimpinan yang paling keras suaranya, melainkan yang paling konsisten antara keputusan, keteladanan, dan keberanian menanggung konsekuensinya.
Keteladanan Sayyidina Umar bin Khattab RA layak direnungkan. Kekuatan kepemimpinannya bukan hanya keberanian, tetapi juga keadilan, kesederhanaan, pengawasan terhadap pejabat, dan keberpihakan kepada rakyat.
Kekuasaan tidak ditempatkan sebagai kemewahan, melainkan sebagai amanah.
Pemimpin yang tidak diperbudak kepentingan materi lebih sulit dibeli. Pemimpin yang tidak takut kehilangan kenyamanan lebih mudah berkata benar. Dan pemimpin yang menyadari bahwa jabatan adalah amanah sementara akan lebih berani menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok.
Inilah karakter yang dibutuhkan ketika negara berhadapan dengan jaringan kepentingan yang mungkin telah hidup bertahun-tahun.
Tiga Langkah Memotong Rantai
Pertama, bergerak ke atas.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan. Telusuri pemodal, pengendali, penampung, penerima manfaat, dan aliran dananya.
Jika unsur hukumnya terpenuhi, instrumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) harus digunakan untuk mengejar dan menyita aset yang berasal dari kejahatan.
Keuntungan ilegal harus dilumpuhkan.
Sebab kejahatan yang masih menghasilkan keuntungan akan selalu menemukan orang baru untuk menjalankannya.
Kedua, bawa semuanya ke ruang terang.
Data perizinan, tata ruang, kepemilikan usaha, pengawasan, serta rantai distribusi harus dikelola secara transparan sesuai ketentuan hukum.
Negara harus membangun sistem pengawasan lintas lembaga yang kuat dan membuka ruang pengawasan publik.
Ekosistem ilegal tumbuh subur di ruang yang gelap. Semakin terang prosesnya, semakin sempit ruang bagi permainan di belakang layar.
Ketiga, pulihkan yang telah dirusak.
Penutupan bukan akhir. Negara harus memastikan rehabilitasi lingkungan, pemulihan sumber air, pengembalian fungsi lahan, serta pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak.
Sebab, penegakan hukum yang hanya menghasilkan penangkapan belum sepenuhnya menghadirkan keadilan.
Keadilan harus terlihat dalam dua hal: pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dan rakyat memperoleh kembali hak yang dirampas darinya.
Penutup
Persoalannya sekarang bukan lagi apakah negara mampu menutup lubang-lubang ilegal.
Tentu mampu.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah negara berani bergerak dari lubang itu menuju sumber kekuasaan yang membuatnya tetap terbuka?
Di situlah ujian sebenarnya.
Jangan biarkan negara terlihat kuat di depan kamera, tetapi kehilangan daya ketika berhadapan dengan jaringan yang bekerja di belakang layar. Jangan biarkan rakyat kecil menjadi korban pertama, sementara pemilik modal tetap menikmati hasilnya dari tempat yang aman.
Hukum tidak boleh menjadi palu yang hanya menghantam ke bawah. Hukum harus berdiri tegak, melihat ke atas, ke samping, dan ke mana pun kepentingan bersembunyi.
Rakyat tidak membutuhkan seremoni untuk menunjukkan keberanian. Yang dibutuhkan adalah keputusan yang tegas, konsisten, terukur, dan tidak pandang bulu.
Hukum harus lebih kuat daripada kepentingan.
Negara harus lebih besar daripada jaringan.
Dan kekayaan alam harus kembali ditempatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
Sejarah kelak tidak hanya mencatat berapa banyak lubang yang ditutup. Sejarah akan mencatat apakah pada suatu masa negara benar-benar berani memutus rantai yang selama ini membuat lubang-lubang itu terus terbuka.
Presiden sedang diuji oleh sejarah.
Dan sejarah tidak mengukur keberanian dari kerasnya kata-kata.
Sejarah mengukurnya dari keputusan yang berani diambil ketika kepentingan besar berdiri tepat di hadapan kekuasaan. (*)
Gombong, Agustus 2026
