Oleh: Priyanto, S.Pd.I, M.Pd.I
Kepala Bidang Pembinaan SMP
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga
SEORANG anak dapat hadir di sekolah setiap pagi, duduk di dalam kelas, mengerjakan tugas, bahkan memperoleh nilai yang baik. Namun, belum tentu ia merasa menjadi bagian dari sekolahnya. Ia mungkin memilih diam karena takut ditertawakan, menghindari kerja kelompok karena sering ditolak, atau enggan bertanya karena khawatir dianggap tidak mampu.
Anak seperti ini tidak selalu tercatat sebagai murid bermasalah. Akan tetapi, pengalaman belajarnya menyimpan persoalan mendasar: ia berada di sekolah, tetapi belum sepenuhnya merasa diterima.
Kita terbiasa mengukur keberhasilan pendidikan melalui nilai, prestasi, kelulusan, dan capaian akademik. Semua itu penting. Namun, ada pertanyaan yang tak kalah mendasar: apakah setiap anak merasa aman untuk belajar, dihargai dalam pergaulan, dan memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika kita membicarakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN). Tantangannya bukan sekadar menciptakan sekolah yang bebas dari kekerasan, melainkan membangun lingkungan yang memastikan setiap murid merasa dirinya berharga.
Sekolah yang aman bukan hanya sekolah yang tidak menyakiti, melainkan sekolah yang tidak membiarkan seorang anak tersisih.
Membaca Capaian, Mengenali Pekerjaan Rumah
Persoalan inklusivitas bukan semata-mata wacana normatif. Data pendidikan dapat membantu kita melihat sejauh mana lingkungan belajar telah memberikan ruang bagi keberagaman.
Rapor Pendidikan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sebagaimana dipublikasikan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, mencatat indeks iklim inklusivitas pada jenjang SMP umum sebesar 60,61. Angka ini meningkat 3,30 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 57,31. Pada SMP keagamaan, indeksnya mencapai 56,45, meningkat 2,63 poin dari 53,82.
Pada indikator lain, iklim keamanan SMP umum mencapai 73,32, naik 2,37 poin dari tahun sebelumnya. Sementara itu, iklim kebinekaan mencapai 76,40, meningkat 6,84 poin. Capaian tersebut menunjukkan adanya kemajuan pada sejumlah indikator lingkungan belajar di Kabupaten Purbalingga.
Namun, data tidak boleh dibaca hanya untuk merayakan kenaikan angka. Peningkatan indeks belum otomatis berarti setiap murid telah memperoleh pengalaman belajar yang aman dan inklusif. Angka agregat juga tidak dengan sendirinya memperlihatkan hambatan yang dialami seorang anak di kelas, aksesibilitas fasilitas sekolah, atau kualitas dukungan individual yang diterimanya.
Karena itu, capaian tersebut perlu ditempatkan sebagai pijakan untuk memperkuat kebijakan dan memperbaiki praktik pendidikan. Data harus membantu sekolah menentukan langkah berikutnya, bukan berhenti sebagai laporan administratif.
Pekerjaan rumahnya ialah memastikan bahwa kemajuan pada tingkat indikator benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari: ketika anak menyampaikan pendapat, bekerja bersama teman, meminta bantuan guru, atau mengikuti kegiatan sekolah tanpa merasa direndahkan karena perbedaannya.
Adil Tidak Selalu Berarti Sama
Setiap ruang kelas mempertemukan murid dengan kemampuan, minat, latar belakang keluarga, pengalaman sosial, dan kebutuhan belajar yang beragam. Ada anak yang cepat memahami penjelasan lisan, ada yang membutuhkan ilustrasi atau demonstrasi. Ada yang percaya diri berbicara di depan kelas, tetapi ada pula yang memerlukan waktu untuk membangun keberanian.
Di antara mereka terdapat peserta didik penyandang disabilitas dan anak yang membutuhkan dukungan khusus agar dapat berpartisipasi secara optimal.
Perbedaan tersebut bukan alasan untuk membatasi kesempatan belajar. Justru, keberagaman menuntut sekolah memperbaiki cara melayani murid.
Sayangnya, pembelajaran terkadang masih mengandaikan bahwa semua anak harus belajar dengan cara, kecepatan, dan bentuk penilaian yang sama. Ketika seorang murid tertinggal, perhatian lebih mudah diarahkan pada kekurangannya daripada pada hambatan yang dihadapinya.
Pola pikir ini perlu diubah. Pertanyaan “Mengapa anak ini tidak mampu mengikuti pelajaran?” perlu dilengkapi dengan pertanyaan yang lebih produktif: “Apa yang menghambat anak ini, dan bagaimana sekolah dapat membantunya?”
Perubahan cara bertanya menentukan tindakan berikutnya. Jika kesulitan dianggap semata-mata sebagai kelemahan anak, solusinya cenderung berupa tuntutan agar anak menyesuaikan diri. Sebaliknya, ketika sekolah bersedia memeriksa hambatan pembelajaran, guru dapat memperbaiki metode, menyediakan dukungan, dan membuka lebih banyak jalan bagi murid untuk mencapai tujuan belajar.
Adil, dengan demikian, tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang identik. Murid yang menghadapi hambatan tertentu mungkin membutuhkan waktu tambahan, bahan ajar yang lebih mudah diakses, atau pendampingan individual. Penyesuaian tersebut bukan bentuk pemanjaan, melainkan ikhtiar agar hak belajar tidak berhenti sebagai janji.
Inklusivitas juga tidak hanya menyangkut peserta didik penyandang disabilitas. Inklusivitas mencakup setiap murid yang berisiko terpinggirkan karena perbedaan kemampuan, kondisi sosial, bahasa, budaya, maupun pengalaman hidup.
Aman Bukan Sekadar Bebas Dari Kekerasan
Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman memberikan landasan kebijakan yang penting. Regulasi ini menempatkan keamanan dan kenyamanan sekolah dalam empat lingkup: pemenuhan kebutuhan spiritual, pelindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital.
Cakupan tersebut mengingatkan kita bahwa keamanan sekolah tidak cukup diukur dari kokohnya pagar, layaknya ruang kelas, atau ketiadaan perkelahian. Keamanan juga ditentukan oleh cara warga sekolah berbicara, memperlakukan orang lain, menyelesaikan perbedaan, dan menggunakan teknologi.
Pengucilan dalam kerja kelompok, julukan yang merendahkan, lelucon tentang kondisi fisik, serta penyebaran foto tanpa persetujuan mungkin dianggap persoalan kecil oleh pelakunya. Bagi anak yang mengalaminya berulang kali, tindakan tersebut dapat mengikis kepercayaan diri dan keberanian untuk berpartisipasi.
Tidak semua tindakan yang disebut bercanda benar-benar dirasakan sebagai candaan. Tidak adanya laporan juga tidak selalu berarti tidak ada masalah. Sebagian anak memilih diam karena takut disalahkan, dipermalukan, atau mengalami perlakuan yang lebih buruk.
Karena itu, BSAN perlu dibangun melalui pendekatan yang mendorong pencegahan, kepedulian, partisipasi, dan tanggung jawab bersama. Ketika masalah terjadi, sekolah harus melindungi pihak yang terdampak, menjaga kerahasiaan, serta menindaklanjuti persoalan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.
Budaya aman tidak tumbuh hanya melalui slogan di dinding. Budaya tersebut tumbuh ketika murid percaya bahwa suaranya akan didengar, guru memahami cara memberikan dukungan, dan kepala sekolah memastikan persoalan ditangani secara bertanggung jawab.
Mengubah Ruang Kelas, Menggerakkan Sekolah
Perubahan paling nyata dimulai dari ruang kelas. Guru dapat menyampaikan instruksi secara jelas, menggunakan media yang beragam, menyediakan kesempatan berpartisipasi, dan memberi ruang bagi murid untuk menunjukkan pemahamannya melalui cara yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Pendekatan Universal Design for Learning (UDL), misalnya, mendorong guru merancang pembelajaran dengan beragam cara untuk melibatkan murid, menyajikan informasi, serta memberi kesempatan kepada mereka mengekspresikan pemahaman. Dengan perencanaan yang baik, sebagian hambatan dapat dikurangi sebelum menyebabkan murid tertinggal.
Bagi peserta didik yang memerlukan dukungan lebih individual, Program Pembelajaran Individual (PPI) dapat membantu menetapkan tujuan, strategi, pendampingan, dan evaluasi berdasarkan kebutuhan nyata. Penyusunannya perlu memperhatikan kekuatan dan potensi anak, melibatkan keluarga, serta menjaga kerahasiaan informasi.
PPI semestinya memperkuat partisipasi murid dalam kelas, bukan menjauhkannya dari pergaulan bersama teman sebaya.
Namun, guru tidak dapat bekerja sendirian. Kepala sekolah perlu memastikan prinsip inklusivitas tercermin dalam perencanaan program, tata kelola, supervisi pembelajaran, dan evaluasi sekolah. Murid harus diberi ruang untuk menyampaikan pengalaman dan pendapat. Keluarga perlu diperlakukan sebagai mitra, sementara dukungan tenaga ahli dapat dilibatkan sesuai kebutuhan.
Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, data iklim inklusivitas dan keamanan sekolah dapat menjadi salah satu pijakan untuk menentukan prioritas pembinaan, meningkatkan kapasitas pendidik, dan memperkuat pendampingan satuan pendidikan. Penggunaan data tersebut perlu dilengkapi dengan refleksi sekolah, suara murid, serta informasi mengenai kebutuhan dukungan yang belum terpenuhi.
Dengan demikian, inklusivitas bukan tugas tambahan satu atau dua orang. Inklusivitas merupakan tanggung jawab bersama yang harus terlihat dalam keputusan, kebijakan, dan perilaku seluruh warga sekolah.
Mengukur Keberhasilan dari Pengalaman Anak
Keberhasilan membangun iklim inklusif tidak cukup diukur dari banyaknya dokumen, kegiatan sosialisasi, atau slogan yang terpajang. Sekolah perlu memeriksa perubahan yang benar-benar dirasakan murid.
Apakah mereka berani bertanya dan meminta bantuan? Apakah anak yang sebelumnya terpinggirkan mulai terlibat dalam kegiatan kelas? Apakah guru mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan yang beragam? Apakah laporan tentang perundungan ditanggapi secara aman dan bertanggung jawab?
Suara murid perlu menjadi bagian dari evaluasi, bukan sekadar pelengkap administrasi. Dari pengalaman mereka, sekolah dapat mengenali hambatan yang luput dari pengamatan orang dewasa, menentukan prioritas perbaikan, dan memantau hasilnya secara berkala.
Kita tidak dapat menjanjikan sekolah yang sama sekali bebas dari konflik. Namun, kita dapat memastikan bahwa konflik ditangani secara adil, hambatan diperiksa dengan sungguh-sungguh, dan anak tidak dibiarkan menghadapi kesulitannya sendirian.
Pada akhirnya, mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh seberapa tinggi prestasi yang diraih, tetapi juga oleh bagaimana anak menjalani proses untuk mencapainya. Pendidikan kehilangan sebagian maknanya apabila keberhasilan sebagian murid dibayar dengan rasa takut, penghinaan, atau keterasingan murid lainnya.
Sekolah yang aman dimulai ketika setiap anak merasa diterima. Sekolah yang inklusif tumbuh ketika perbedaan tidak lagi dipandang sebagai alasan untuk membatasi, melainkan sebagai panggilan untuk memperbaiki cara kita mendidik.(*)
