Media Sekolah, Bukan Sekadar Viral

Bagikan :

SEBUAH sekolah bisa memiliki ribuan pengikut di media sosial dan mengunggah puluhan kegiatan setiap bulan, tetapi belum tentu berhasil berkomunikasi dengan masyarakat. Linimasa sekolah mungkin penuh dengan foto upacara, lomba, rapat, kunjungan, penghargaan, dan berbagai seremoni. Namun, publik belum tentu memahami apa yang sesungguhnya sedang dikerjakan sekolah. Di tengah derasnya arus informasi digital, persoalannya bukan lagi apakah sekolah memiliki media, melainkan apakah media tersebut mampu membuat masyarakat memahami, percaya, dan peduli terhadap proses pendidikan.

Media sekolah karena itu perlu dilihat lebih dari sekadar kanal publikasi. Media bukan hanya tempat menyimpan dokumentasi kegiatan, melainkan ruang untuk menjelaskan kerja pendidikan kepada masyarakat. Melalui media, sekolah dapat menunjukkan apa yang dilakukan, mengapa hal itu penting, bagaimana prosesnya, serta perubahan apa yang dihasilkan bagi peserta didik.

Di Purbalingga, praktik pemanfaatan media sebagai bagian dari proses pendidikan mulai tumbuh. Pada Mei 2026, sebanyak 152 pelajar SMP mengikuti Lomba Kreasi Vlog Pendidikan Digi Fest yang diselenggarakan MGMP Informatika SMP Kabupaten Purbalingga. Kegiatan tersebut tidak sekadar memperlombakan kemampuan membuat video, tetapi juga mempertemukan kreativitas, literasi digital, teknologi, dan kemampuan peserta didik menyampaikan gagasan melalui media.

Contoh lain terlihat di SMP Negeri 1 Kemangkon yang menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga untuk membekali peserta didik agar lebih bijak menggunakan media sosial. Pesan yang dibangun sederhana, tetapi penting: media sosial tidak cukup digunakan secara aktif, melainkan harus digunakan secara aman, positif, dan bertanggung jawab. Dua contoh tersebut menunjukkan bahwa media dapat menjadi bagian dari budaya belajar, bukan sekadar etalase kegiatan sekolah.

Dari Ramai Menjadi Bermakna
Masalah sekolah hari ini sebenarnya bukan kekurangan media. Hampir setiap sekolah memiliki berbagai kanal komunikasi, mulai dari Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, website, hingga media informasi di lingkungan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana kanal-kanal tersebut digunakan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan, bukan sekadar memenuhi linimasa dengan unggahan.

Ada dua jebakan yang perlu dihindari. Pertama, media yang pasif: akun sekolah hanya aktif ketika ada kegiatan besar, sementara tidak ada perencanaan konten, pembagian peran, ataupun evaluasi. Kedua, media yang terlalu mengejar sensasi: jumlah likes, views, dan pengikut menjadi ukuran utama sehingga keinginan untuk viral lebih besar daripada kebutuhan menyampaikan informasi secara akurat dan bermakna.

Sekolah tidak harus memilih di antara keduanya. Yang diperlukan adalah media yang aktif, menarik, faktual, edukatif, dan bertanggung jawab. Pertanyaan sekolah pun perlu bergeser dari “Apa yang bisa kita unggah hari ini?” menjadi “Apa yang perlu dipahami masyarakat tentang kerja pendidikan kita?”

Perubahan pertanyaan tersebut tampak sederhana, tetapi sesungguhnya mengubah cara sekolah bekerja. Sebuah foto murid sedang membaca buku, misalnya, bukan hanya dapat menunjukkan bahwa kegiatan membaca berlangsung, tetapi juga dapat menjelaskan bagaimana guru membangun kebiasaan membaca, karya apa yang dihasilkan, dan perubahan apa yang terlihat pada peserta didik. Dokumentasi kemudian tidak berhenti sebagai bukti kegiatan, tetapi berkembang menjadi cerita tentang proses dan dampak pendidikan.

Karena itu, setiap konten sekolah setidaknya dapat diuji melalui empat pertanyaan: apa faktanya, apa maknanya, apa buktinya, dan apa dampaknya? Empat pertanyaan tersebut membantu sekolah keluar dari pola “yang penting ada unggahan”.

Lomba bukan hanya tentang siapa yang menang, program literasi bukan hanya tentang berapa banyak buku yang dibaca, dan kegiatan sekolah bukan hanya tentang siapa yang hadir, tetapi juga tentang pengalaman, pembelajaran, dan perubahan yang dihasilkan.

Kehumasan Bukan Pekerjaan Satu Admin
Tantangan berikutnya adalah sumber daya manusia. Tidak sedikit sekolah yang masih menggantungkan seluruh aktivitas media kepada satu orang admin, mulai dari mengambil foto, membuat video, menulis narasi, mendesain konten, hingga mengunggahnya. Ketika orang tersebut sibuk atau berpindah tugas, komunikasi sekolah ikut tersendat.

Padahal, kehumasan seharusnya menjadi bagian dari budaya sekolah. Kepala sekolah menentukan arah dan menjaga reputasi, guru dan tenaga kependidikan menjadi sumber cerita dari praktik pendidikan, pengelola media mengolah informasi, sementara peserta didik dapat menjadi sumber karya dan inspirasi. Komite dan alumni juga dapat menjadi bagian dari jejaring yang memperluas jangkauan komunikasi sekolah.

Karena itu, sekolah perlu membangun komunitas belajar kehumasan. Bentuknya tidak harus rumit. Sekolah cukup memulainya dari persoalan nyata, kemudian belajar, menghasilkan karya, mengujinya, dan melakukan refleksi. Jika konten sekolah terasa monoton, misalnya, tim dapat membedah satu unggahan, belajar menyusun cerita yang lebih menarik, membuat konten baru, meminta umpan balik, kemudian memperbaikinya.

Dengan cara tersebut, kehumasan tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan tambahan seorang admin. Kehumasan menjadi proses belajar organisasi untuk menjelaskan praktik pendidikan secara lebih baik. Sekolah pada akhirnya bukan hanya belajar mengajar peserta didik, tetapi juga belajar berkomunikasi dengan masyarakat.

Jangan Kalah Cepat dari Ketelitian
Media digital memang menuntut kecepatan. Namun, sekolah memiliki tanggung jawab yang berbeda karena informasi yang disampaikan membawa nama lembaga dan sering kali menyangkut peserta didik. Nama, jabatan, angka, tanggal, lokasi, foto, serta informasi kegiatan harus diperiksa sebelum dipublikasikan.

Sebelum menekan tombol unggah, setidaknya ada lima hal yang perlu diperiksa: fakta, izin, presisi, perspektif, dan pengaruh. Informasi harus benar, hak dan privasi harus dijaga, data harus tepat, konteks harus utuh, dan dampaknya perlu dipikirkan. Satu kesalahan mungkin hanya membutuhkan beberapa detik untuk dibuat, tetapi jejak digitalnya dapat bertahan jauh lebih lama.

Ukuran keberhasilan media sekolah juga perlu diperluas. Jumlah pengikut, likes, dan views penting sebagai indikator jangkauan, tetapi bukan tujuan akhir. Yang lebih penting adalah apakah orang tua memahami informasi, apakah masyarakat semakin percaya, apakah peserta didik memperoleh ruang berekspresi, dan apakah praktik baik sekolah dapat menginspirasi sekolah lain.

Media yang Menggerakkan
Pada akhirnya, media sekolah bukan sekadar persoalan teknologi. Media merupakan bagian dari budaya komunikasi dan cara sekolah membangun hubungan dengan masyarakat. Sekolah yang mampu mengelola media dengan baik bukan selalu sekolah yang paling sering mengunggah, melainkan sekolah yang tahu apa yang perlu disampaikan dan mampu menunjukkan bukti dari apa yang dikerjakannya.

Sekolah tidak perlu mengejar viralitas. Yang jauh lebih penting adalah memastikan kerja baik yang dilakukan guru dan peserta didik tidak berhenti sebagai kegiatan internal yang hanya diketahui warga sekolah. Kerja baik itu perlu diceritakan secara jujur, menarik, dan bertanggung jawab agar dapat dipahami, dipercaya, bahkan menginspirasi orang lain.

Karena itu, media sekolah seharusnya tidak hanya membuat sekolah terlihat, tetapi juga membuat sekolah dipahami. Tidak hanya memperbanyak unggahan, tetapi memperbanyak makna. Sebab, media yang baik bukanlah media yang paling ramai, melainkan media yang mampu mengubah informasi menjadi pemahaman, pemahaman menjadi kepercayaan, dan kepercayaan menjadi keterlibatan dalam memajukan pendidikan. (*)

 

 

 

BERITA TERKINI

Screenshot 2026-11-16 231534
Media Sekolah, Bukan Sekadar Viral
WhatsApp Image 2026-11-16 at 14.08
Kombel SMPN 2 Kutasari Bahas Kenaikan Kelas dan Inovasi Digital
FAUZI07
Belajar Bijak di Media Sosial, Jangan Sampai Jari Lebih Cepat daripada Pikiran
WhatsApp Image 2026-11-16 at 13.28
Kepala Sekolah Harus Disiapkan Jadi Pemimpin Perubahan
WhatsApp Image 2026-11-16 at 06.12
Pagi Ini, 500 Kepala Sekolah dan Guru akan Ikuti Seminar Nasional Pendidikan