Oleh: Mayjen TNI (Purn.) Fulad, S.Sos, M.Si
Mantan Penasihat Militer RI untuk PBB, 2017–2019
Kandidat Doktor Ilmu Pertanian Unsoed Purwokerto
Pendahuluan
Ada ancaman terhadap sebuah bangsa yang tidak selalu datang melalui konflik bersenjata, tidak pula diawali oleh dentuman meriam. Ancaman itu dapat tumbuh perlahan ketika air semakin sulit diperoleh, tanah kehilangan produktivitas, hasil panen menurun, dan rakyat semakin kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.
Ketika keadaan tersebut berlangsung dalam skala luas, persoalannya tidak lagi semata-mata menjadi urusan pertanian. Ia telah menyentuh ketahanan ekonomi, stabilitas sosial, dan kemampuan negara melindungi kehidupan rakyatnya.
Dunia sedang bergerak menuju 2050 dengan tantangan yang semakin kompleks. Penduduk bertambah, kebutuhan pangan meningkat, persaingan atas sumber daya menguat, sementara perubahan iklim menambah ketidakpastian produksi.
Proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan penduduk dunia mencapai sekitar 9,7 miliar jiwa pada 2050. Angka tersebut merupakan proyeksi, bukan kepastian mutlak, tetapi cukup menjadi peringatan bahwa kebutuhan pangan masa depan harus dipersiapkan sejak sekarang.
Di tengah perubahan itu, Indonesia menghadapi pertanyaan mendasar: apakah kita akan memasuki 2050 dengan sistem pangan yang tangguh, atau justru menghadapi kerentanan karena terlambat membangun fondasinya?
Bagi negara kepulauan dengan wilayah pertanian yang luas dan jumlah penduduk besar, persoalan air dan pangan harus ditempatkan sebagai agenda strategis jangka panjang. Pemerintah tidak cukup hanya bereaksi ketika kemarau tiba, harga pangan melonjak, atau petani mengalami gagal panen.
Negara harus mampu membaca ancaman sebelum menjadi krisis, menyiapkan sumber daya sebelum dibutuhkan, dan memastikan kebijakan hari ini tidak mengorbankan keselamatan generasi mendatang.
Ketahanan pangan 2050 tidak dibangun pada 2050. Ia ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.
Dunia 2050: Pangan Menjadi Persoalan Strategis
Pertumbuhan penduduk bukan satu-satunya faktor yang menentukan kebutuhan pangan dunia. Peningkatan pendapatan, perubahan pola konsumsi, urbanisasi, kebutuhan pakan ternak, serta permintaan terhadap bahan baku industri turut memengaruhi jumlah dan jenis pangan yang dibutuhkan.
Pada saat bersamaan, produksi menghadapi tekanan dari perubahan iklim, degradasi tanah, keterbatasan air, dan persaingan penggunaan lahan.
Karena itu, tantangan pangan masa depan tidak sesederhana memproduksi lebih banyak. Dunia harus meningkatkan produktivitas tanpa merusak sumber daya yang menopangnya. Pertanian harus menghasilkan pangan secara berkelanjutan, menggunakan air secara efisien, mengurangi kehilangan hasil, dan mampu bertahan menghadapi perubahan cuaca.
Persoalan ini juga memiliki dimensi geopolitik. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda. Ketika produksi terganggu, negara produsen dapat membatasi ekspor untuk melindungi pasokan domestik.
Jika beberapa negara mengalami gangguan panen secara bersamaan, harga internasional dapat meningkat dan persaingan mendapatkan pasokan menjadi semakin ketat.
Indonesia tetap memerlukan perdagangan internasional. Namun, keterbukaan perdagangan tidak boleh membuat pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bergantung secara berlebihan pada keputusan negara lain.
Kemandirian pangan bukan berarti menutup pintu terhadap impor, melainkan membangun kemampuan nasional agar mampu memenuhi kebutuhan pokok, mengelola cadangan, dan menghadapi gangguan pasokan tanpa kehilangan ruang untuk mengambil keputusan sendiri.
Dalam perspektif ketahanan nasional, pangan harus diperlakukan sebagai kepentingan strategis. Negara yang memiliki kemampuan menjaga pasokan pangannya akan memiliki ruang gerak lebih besar ketika dunia menghadapi krisis.
Air: Fondasi yang Tidak Boleh Diabaikan
Di antara berbagai faktor produksi pertanian, air merupakan fondasi yang menentukan. Benih unggul, pupuk, mekanisasi, dan teknologi modern tidak akan memberikan hasil optimal apabila air tidak tersedia pada saat tanaman membutuhkannya.
Kekeringan karena itu bukan sekadar peristiwa alam. Besarnya dampak kekeringan juga ditentukan oleh kesiapan manusia dan negara dalam mengelola risiko.
Wilayah yang memiliki sistem irigasi terawat, tampungan air memadai, kalender tanam yang sesuai, serta informasi cuaca yang dapat digunakan petani memiliki peluang lebih baik untuk mengurangi kerugian dibandingkan wilayah yang tidak memiliki persiapan serupa.
Pemerintah perlu memperkuat bendungan, waduk, embung, jaringan irigasi, sistem perpompaan, dan sarana penyimpanan air sesuai karakteristik setiap daerah.
Namun, pembangunan fisik tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah air benar-benar sampai ke lahan pertanian, apakah distribusinya adil, dan apakah infrastruktur tersebut berfungsi ketika musim kering tiba.
Pengelolaan air juga tidak boleh berhenti pada saluran irigasi. Daerah aliran sungai, kawasan resapan, hutan, kualitas air, dan kondisi tanah merupakan bagian dari sistem yang sama.
Apabila sumber air rusak, infrastruktur yang dibangun dengan biaya besar pun tidak akan mampu menyelesaikan persoalan secara berkelanjutan.
Menuju 2050, Indonesia membutuhkan tata kelola air yang terintegrasi: melindungi sumbernya, menyimpan air ketika tersedia, menyalurkannya secara efisien, dan mengatur pemanfaatannya dengan mempertimbangkan kebutuhan pertanian, rumah tangga, industri, serta keberlanjutan lingkungan.
Air bukan sumber daya yang boleh dikelola hanya berdasarkan kebutuhan hari ini. Ia merupakan modal kehidupan yang harus dijaga untuk masa depan.
Petani: Garis Depan Ketahanan Pangan
Di balik setiap kebijakan pangan terdapat manusia yang menghadapi risiko langsung: petani. Mereka berhadapan dengan perubahan cuaca, harga sarana produksi, keterbatasan modal, gangguan hama, dan ketidakpastian harga hasil panen.
Ketika kekeringan terjadi, petani bukan hanya kehilangan hasil produksi, tetapi juga dapat kehilangan modal untuk memulai musim tanam berikutnya.
Kerugian tersebut dapat menciptakan lingkaran yang sulit diputus. Hasil panen menurun, pendapatan menyusut, utang meningkat, dan kemampuan membeli benih maupun pupuk untuk musim berikutnya melemah.
Jika berlangsung berulang, dampaknya dapat meluas menjadi kemiskinan, penurunan produktivitas, dan berkurangnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.
Karena itu, melindungi petani bukan sekadar kebijakan sosial. Perlindungan petani merupakan bagian dari strategi menjaga kapasitas produksi pangan nasional.
Pemerintah perlu memperkuat asuransi pertanian, akses pembiayaan yang sesuai dengan siklus usaha tani, penyediaan benih yang tepat, penyuluhan, kepastian pasar, serta bantuan pemulihan ketika terjadi gagal panen.
Dukungan harus dirancang agar petani mampu kembali berproduksi, bukan hanya menerima bantuan setelah kerugian terjadi.
Modernisasi pertanian juga harus menempatkan petani sebagai pelaku utama. Teknologi pemantauan cuaca, pengukuran kelembapan tanah, varietas tahan kekeringan, dan sistem irigasi hemat air harus dapat diakses oleh petani kecil, bukan hanya usaha pertanian bermodal besar.
Ketahanan pangan yang mengabaikan kesejahteraan petani sedang melemahkan fondasinya sendiri.
Tujuh Agenda Strategis Pemerintah Menuju 2050
Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah memerlukan agenda lintas sektor yang konsisten, bukan sekadar program yang berubah mengikuti pergantian prioritas tahunan.
Pertama, Menyusun Peta Jalan Nasional Air Dan Pangan Menuju 2050
Pemerintah perlu menyatukan perencanaan pertanian, pengelolaan air, tata ruang, energi, lingkungan, perdagangan, dan perlindungan sosial.
Peta jalan harus memuat proyeksi kebutuhan pangan, potensi produksi daerah, risiko iklim, kebutuhan irigasi, serta skenario menghadapi gangguan pasokan global.
Target lima tahunan perlu disertai indikator yang terukur dan evaluasi terbuka agar kesinambungan kebijakan dapat dijaga.
Kedua, Membangun Sistem Pengelolaan Air Yang Terintegrasi
Rehabilitasi irigasi, pembangunan tampungan air, perlindungan daerah resapan, dan perbaikan tata kelola daerah aliran sungai harus berjalan dalam satu kerangka.
Pemerintah perlu menilai keberhasilan berdasarkan keandalan pasokan air dan manfaat bagi lahan pertanian, bukan semata-mata jumlah proyek yang diselesaikan.
Ketiga, Meningkatkan Produktivitas Secara Berkelanjutan
Produktivitas harus diperkuat melalui benih bermutu, pemupukan yang tepat, kesehatan tanah, mekanisasi, penyuluhan, dan teknologi yang sesuai dengan kondisi wilayah.
Intensifikasi tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan kerusakan lingkungan atau menguras sumber daya air. Tujuannya adalah menghasilkan lebih banyak pangan dengan pemanfaatan sumber daya yang semakin efisien.
Keempat, Membangun Pertanian Yang Tangguh Terhadap Perubahan Iklim
Informasi cuaca dan iklim harus diterjemahkan menjadi keputusan praktis: kapan menanam, varietas apa yang digunakan, berapa kebutuhan air, dan wilayah mana yang perlu mendapat prioritas.
Sistem peringatan dini harus terhubung dengan tindakan nyata, termasuk penyesuaian kalender tanam, penyediaan benih, dan dukungan bagi daerah rawan kekeringan.
Kelima, Memperkuat Cadangan, Distribusi, Dan Diversifikasi Pangan
Produksi yang memadai tidak otomatis menjamin pangan tersedia dengan harga terjangkau. Penyimpanan, pengeringan, pengolahan hasil, konektivitas antardaerah, dan pengurangan kehilangan pascapanen perlu diperkuat.
Pada saat yang sama, ketergantungan berlebihan pada satu komoditas perlu dikurangi melalui pengembangan sumber pangan lokal seperti sagu, singkong, sorgum, dan umbi-umbian sesuai potensi wilayah serta kebutuhan masyarakat.
Keenam, Memperkuat Riset Dan Kualitas Sumber Daya Manusia
Indonesia memerlukan penelitian yang menjawab persoalan nyata di lapangan, terutama varietas tahan cekaman iklim, teknologi hemat air, pengelolaan tanah, dan pengendalian hama.
Hasil penelitian harus sampai kepada petani melalui penyuluh, kelembagaan tani, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah.
Keberhasilan riset perlu diukur dari manfaatnya bagi produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan petani.
Ketujuh, Menjadikan Ketahanan Pangan Sebagai Bagian Dari Kesiapsiagaan Nasional
Pemerintah harus mengintegrasikan informasi iklim, kondisi tanaman, produksi, stok, harga, dan distribusi dalam sistem pemantauan yang dapat mendeteksi risiko sejak dini.
Ketika ancaman muncul, koordinasi pusat dan daerah harus bergerak sebelum gangguan berubah menjadi krisis. Cadangan pangan, mekanisme distribusi, dan dukungan bagi masyarakat rentan perlu disiapkan berdasarkan skenario yang realistis.
Ketujuh agenda ini harus memiliki penanggung jawab, sumber pembiayaan, target waktu, dan mekanisme evaluasi.
Tanpa akuntabilitas, strategi jangka panjang mudah berhenti sebagai dokumen yang baik di atas kertas, tetapi lemah dalam pelaksanaan.
Penutup
Dunia 2050 tidak harus menjadi dunia yang kekurangan pangan. Kemajuan teknologi, peningkatan produktivitas, kerja sama internasional, dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik dapat membantu manusia memenuhi kebutuhan masa depan.
Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila negara mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh.
Bagi Indonesia, tugasnya bukan sekadar mengejar angka produksi atau meraih keberhasilan swasembada pada satu periode pemerintahan. Tugas yang lebih besar adalah membangun sistem pangan yang mampu bertahan menghadapi perubahan iklim, menjaga sumber air, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi kehilangan hasil, dan memastikan pangan bergizi dapat dijangkau masyarakat.
Pemerintah harus berani berpikir melampaui siklus anggaran dan masa jabatan. Bendungan, jaringan irigasi, pemulihan daerah aliran sungai, riset pertanian, dan pembentukan generasi petani yang terampil memerlukan kesinambungan.
Hasilnya mungkin tidak selalu terlihat seketika, tetapi menentukan kemampuan bangsa menghadapi tantangan beberapa dekade mendatang.
Dalam urusan pangan, keterlambatan hari ini dapat menjadi beban berat bagi generasi esok. Karena itu, setiap kebijakan perlu diuji dengan pertanyaan sederhana: apakah keputusan ini membuat Indonesia lebih siap menghadapi 2050, atau justru mempertahankan kerentanan yang sama?
Air adalah fondasi produksi pangan. Petani adalah penjaga keberlangsungannya. Negara bertanggung jawab memastikan keduanya terlindungi.
Kedaulatan pangan tidak lahir dari slogan, melainkan dari kemampuan negara membaca ancaman, mengelola sumber daya, menghargai petani, dan menjalankan kebijakan secara konsisten.
Indonesia tidak dapat mengendalikan seluruh perubahan yang terjadi di dunia, tetapi Indonesia dapat menentukan seberapa siap dirinya menghadapi perubahan tersebut.
Mempersiapkan pangan 2050 pada hakikatnya adalah mempersiapkan masa depan bangsa. Dan pekerjaan itu harus dimulai sekarang, sebelum kekeringan menjadi krisis, sebelum ketergantungan menjadi kelemahan, dan sebelum generasi mendatang menanggung akibat dari kelalaian kita hari ini.(*)
Geopark Ciletuh, Sukabumi – Oktober 2026
