EDUKATOR.ID – Pemerintah berencana akan memberlakukan sistem pembelajaran hybrid di seluruh sekolah mulai April 2026 sebagai bagian dari strategi nasional penghematan energi di tengah meningkatnya harga minyak dunia. Skema ini memadukan pembelajaran daring dan tatap muka secara proporsional tanpa mengurangi kualitas pendidikan.
Kebijakan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis Kebijakan Penghematan BBM yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, secara daring pada Senin (16/3/2026).
Pratikno menjelaskan, sistem hybrid dirancang untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan mutu pembelajaran. Mata pelajaran yang membutuhkan praktik langsung seperti eksperimen laboratorium tetap dilaksanakan secara tatap muka, sedangkan materi yang bersifat teoritis akan lebih banyak diberikan melalui pembelajaran daring.
“Kegiatan praktik tetap dilakukan di sekolah, sementara materi teoritis dapat disampaikan secara daring agar lebih efisien,” ujar mantan Rektor UGM itu.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan konsumsi energi nasional. Pemerintah menilai mobilitas harian siswa, guru, dan tenaga kependidikan turut berkontribusi terhadap tingginya penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menurut Pratikno, pengalaman pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 menjadi referensi penting dalam perumusan kebijakan ini. Hasil evaluasi menunjukkan model hybrid dinilai lebih efektif dalam menjaga kualitas pembelajaran sekaligus memberikan fleksibilitas bagi siswa dan pendidik.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan, pemerintah menyiapkan skema pembiayaan alternatif guna membantu penyediaan akses internet bagi siswa, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan jaringan.
Selain itu, pemerintah juga akan menyesuaikan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seiring perubahan jadwal kehadiran siswa di sekolah akibat penerapan sistem hybrid.
Koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk menyelaraskan kalender pendidikan nasional. Pemerintah memastikan petunjuk teknis pelaksanaan pembelajaran hybrid akan diterbitkan sebelum tahun ajaran baru dimulai.
Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menekan mobilitas masyarakat dan konsumsi energi secara signifikan tanpa mengurangi mutu layanan pendidikan di seluruh daerah.(Iko)
