Foto bersama komisioner Bawaslu Purbalingga dengan kader pengawas partisipatif Kwarcab Gerakan Pramuka Purbalingga.
PURBALINGGA, EDUKATOR–Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga memperkuat kader pengawas partisipatif melalui sinergi dengan Gerakan Pramuka. Upaya tersebut diwujudkan melalui diskusi tatap muka Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang digelar di Aula Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Kamis (25/6/2026). Kegiatan itu sebagai puncak rangkaian pembekalan bagi peserta yang telah mengikuti pendidikan mandiri selama dua pekan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Misrad, S.E., menegaskan bahwa generasi muda memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, usia muda yang relatif belum terpengaruh kepentingan politik praktis menjadi modal kuat untuk menjaga integritas proses demokrasi.
“Keterlibatan generasi muda sangat vital untuk membantu mengurangi potensi pelanggaran serta meminimalkan konflik dalam pelaksanaan pemilu,” ujarnya.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara daring, Bawaslu Kabupaten Purbalingga, serta perwakilan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga. Program ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi muda sebagai mitra strategis pengawasan pemilu menuju Pemilu 2029.
Misrad menambahkan, meski tahapan Pemilu berikutnya baru akan dimulai pada 2027, para peserta diharapkan dapat menjadi agen pengawasan partisipatif sejak dini di lingkungan masing-masing.
Pramuka Dukung Pembentukan Kader Pengawas
Dalam sambutannya, perwakilan Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga, Tusmono, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin antara Bawaslu dan Gerakan Pramuka.
Menurutnya, pendidikan pengawas partisipatif menjadi sarana penting untuk membekali generasi muda dengan wawasan demokrasi dan kepemiluan.
“Kami menitipkan para peserta didik Pramuka ini kepada Bawaslu agar memperoleh pendidikan pengawas yang baik,” kata Tusmono.
Ia berharap ilmu yang diperoleh peserta tidak hanya berguna dalam pengawasan pemilu, tetapi juga menjadi bekal dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Menyiapkan Generasi Pengawas Masa Depan
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh perwakilan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq. Ia menjelaskan, pendidikan pengawas partisipatif merupakan implementasi amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengharuskan Bawaslu terus mengembangkan pengawasan partisipatif di masyarakat.
Menurut Nur Kholiq, keterlibatan Gerakan Pramuka merupakan langkah strategis karena organisasi tersebut memiliki tradisi kuat dalam membangun kedisiplinan, kepemimpinan, dan nilai-nilai kebangsaan.
Ia mengungkapkan bahwa pada Pemilu 2024, pemilih pemula dari Generasi Z mencapai sekitar 40 persen dari total 29,7 juta pemilih di Jawa Tengah. Kondisi tersebut akan berlanjut pada Pemilu 2029 dengan masuknya Generasi Alpha sebagai pemilih baru.
“Kita perlu menyiapkan generasi muda yang kritis, aktif, dan memiliki pemahaman mendalam tentang seluruh tahapan serta aturan kepemiluan,” jelas Nur Kholiq.
Melalui program ini, para peserta diharapkan tidak hanya menjadi penonton dalam proses demokrasi, tetapi mampu menjadi pelopor pengawasan partisipatif, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital dan upaya pencegahan pelanggaran pemilu di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
Pondasi Pemilu Berintegritas
Bawaslu Kabupaten Purbalingga optimistis pembentukan kader pengawas partisipatif melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya Gerakan Pramuka, akan menjadi pondasi kuat bagi terwujudnya Pemilu 2029 yang demokratis, berintegritas, dan bermartabat.
Melalui pendidikan yang berkelanjutan, generasi muda diharapkan semakin sadar akan pentingnya pengawasan pemilu serta mampu berperan aktif menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Purbalingga. (Prasetiyo)
