Oleh : Ākhmad Fauzi, S.S., S.Pd.
Pemerhati Pendidikan
Guru SMP Negeri 2 Kutasari
Kabupaten Purbalingga
SEBUAH video yang viral di media sosial beberapa waktu lalu memperlihatkan adegan tragis yang sulit dilupakan. Dalam rekaman singkat itu, seorang anak usia SMP mengendarai sepeda motor di jalan raya padat, mencoba menyalip truk dari ruang sempit yang tidak aman. Dalam hitungan detik, keputusan itu berujung petaka—ia terjatuh dan kehilangan nyawanya.
Peristiwa tersebut bukan sekadar kecelakaan lalu lintas, melainkan alarm sosial yang keras. Ia memaksa kita bertanya kembali: apakah memberikan sepeda motor kepada anak di bawah umur merupakan bentuk kasih sayang, atau justru kelalaian yang dibungkus alasan praktis?
Di tengah arus modernitas, sepeda motor telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan keluarga Indonesia. Kendaraan ini dianggap solusi mobilitas yang cepat dan efisien. Tidak sedikit orang tua memberikannya kepada anak dengan alasan agar tidak terlambat sekolah, lebih mandiri, atau tidak tertinggal dari teman sebaya. Namun di balik alasan tersebut, tersimpan risiko besar yang kerap diabaikan.
Data nasional menunjukkan kecelakaan lalu lintas masih menjadi persoalan serius. Sepanjang 2023 tercatat lebih dari 148 ribu kasus, dengan sekitar sepertiganya melibatkan usia muda. Kelompok usia 15–19 tahun menjadi salah satu yang paling rentan.
Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya ada keluarga yang kehilangan, orang tua yang menyesal, dan masa depan yang terputus. Sebagian besar kecelakaan melibatkan sepeda motor, dengan banyak pengendara belum memiliki SIM C. Artinya, mereka belum memenuhi syarat secara hukum, maupun kesiapan secara psikologis.
Remaja, Risiko, dan Ilusi Kemampuan
Video viral itu hanyalah satu dari banyak kejadian serupa yang tidak selalu terekam. Banyak orang tua mengira kemampuan mengoperasikan kendaraan sudah cukup. Padahal, berkendara bukan sekadar soal teknis, melainkan kemampuan mengambil keputusan cepat dalam situasi kompleks, membaca risiko, serta mengendalikan emosi.
Dalam kajian psikologi perkembangan, remaja berada pada fase pencarian jati diri atau identity versus role confusion menurut Erik Erikson. Pada tahap ini, mereka cenderung ingin diakui, berani mengambil risiko, dan kerap bertindak impulsif. Secara neurologis, kemampuan mengontrol emosi dan menilai risiko belum matang hingga usia sekitar 25 tahun.
Di kalangan remaja, sepeda motor juga kerap menjadi simbol—kebebasan, kemandirian, bahkan status sosial. Siswa yang membawa motor ke sekolah sering dianggap lebih dewasa dan “keren”. Dalam situasi ini, kendaraan bukan lagi alat transportasi, melainkan sarana mendapatkan pengakuan.
Masalah semakin kompleks ketika lingkungan turut membenarkan. Alasan seperti “temannya boleh”, “jarak sekolah jauh”, atau “kasihan kalau naik angkutan umum” sering digunakan. Padahal, risiko tetap tidak berubah.
Sekolah sebenarnya memiliki peran penting dalam pendidikan keselamatan. Namun banyak yang menghadapi dilema antara aturan dan praktik di lapangan. Larangan membawa kendaraan bagi siswa di bawah umur sering tidak ditegakkan secara konsisten, sehingga pelanggaran menjadi hal yang dianggap biasa.
Seorang kepala sekolah pernah menyampaikan, “Sekolah bisa melarang, tetapi jika orang tua mengizinkan, pendidikan disiplin menjadi timpang.” Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara sekolah dan keluarga. Upaya yang dapat dilakukan antara lain penegakan aturan yang konsisten, edukasi berbasis kasus nyata, kerja sama dengan kepolisian, serta sosialisasi rutin kepada orang tua.
Berani Menolak Demi Keselamatan
Banyak kecelakaan remaja berawal dari keputusan orang tua yang sebenarnya berniat baik. Namun niat tersebut tidak selalu berujung pada hasil yang aman. Kasih sayang sejati bukan sekadar memberi, melainkan berani berkata “belum” demi keselamatan anak.
Sering kali orang tua merasa tidak tega, khawatir anak kecewa atau tertinggal. Padahal, ketegasan adalah bentuk kepedulian paling nyata. Seorang guru Bimbingan Konseling pernah mengatakan, “Kadang yang perlu diubah bukan anaknya, tetapi cara berpikir orang tuanya.”
Di sisi lain, Indonesia menghadapi kontradiksi. Aturan menetapkan usia minimal memiliki SIM C adalah 17 tahun, tetapi akses terhadap sepeda motor sangat mudah. Skema kredit ringan hingga pasar motor bekas membuat kendaraan ini dapat dimiliki hampir semua keluarga. Akibatnya, larangan hukum kerap kalah oleh kemudahan ekonomi.
Anak-anak pun berada dalam situasi paradoks: dilarang secara hukum, tetapi difasilitasi secara sosial. Tanpa kontrol dari keluarga, mereka menjadi kelompok paling rentan.
Masalah ini memerlukan langkah bersama. Orang tua perlu mengubah pola pikir bahwa motor bukan hadiah, melainkan tanggung jawab. Komunikasi terbuka tentang risiko harus dibangun. Sekolah perlu tegas menegakkan aturan, sementara media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi. Dukungan masyarakat juga penting untuk membentuk budaya keselamatan.
Tragedi dalam video tersebut hanya berlangsung beberapa detik, tetapi dampaknya seumur hidup. Banyak kecelakaan sebenarnya bisa dicegah jika keputusan yang diambil lebih bijak. Pertanyaan pentingnya bukan lagi apakah anak bisa mengendarai motor, melainkan apakah kita siap menanggung risikonya.
Sepeda motor bisa dibeli kapan saja, tetapi nyawa anak tidak dapat digantikan. Sudah saatnya kita berhenti memandang kendaraan sebagai simbol kasih sayang, dan mulai melihatnya sebagai tanggung jawab besar yang hanya layak diberikan ketika anak benar-benar siap secara usia, mental, hukum, dan moral.
Sebab, tidak ada yang lebih berharga daripada memastikan anak pulang ke rumah dengan selamat.(*)
