Oleh:Ākhmad Fauzi, S.S., S.Pd.
Pemerhati Pendidikan
Guru SMP Negeri 2 Kutasari
Kabupaten Purbalingga
PELAYANAN adalah wajah paling jujur dari sebuah institusi. Dari cara seseorang disapa, dilayani, dan diperlakukan, publik dapat menilai apakah sebuah lembaga benar-benar menjunjung martabat manusia atau sekadar menjalankan prosedur.
Ironisnya, di tengah dunia yang kian cepat dan serba digital, pelayanan sering bergeser menjadi urusan angka, target, dan efisiensi. Manusia perlahan dipaksa menyesuaikan diri dengan system – bukan sistem yang menyesuaikan diri dengan manusia.
Dalam situasi seperti itu, kisah sederhana yang penulis terima dari kiriman teman melalui grup WhatsApp menjadi cermin yang menampar kesadaran kita. Kisah ini boleh jadi fiksi, namun pesan moralnya sangat nyata: aturan terasa tegas bagi yang kecil, tetapi mendadak lentur bagi yang besar.
Suatu hari, seorang kakek datang ke bank untuk menarik uang dari tabungannya. Ia menyerahkan buku tabungan kepada teller dengan wajah tenang.
“Berapa jumlah yang mau diambil, Pak?” tanya teller.
Kakek menjawab pelan, “Saya ambil lima puluh ribu rupiah saja.”
Teller tersenyum, lalu berkata, “Untuk pengambilan nominal kecil, silakan melalui ATM saja ya, Pak. Mohon maaf, kami tidak bisa melayani.”
Kakek terdiam sebentar. Barangkali ia menimbang: apakah layanan bank kini hanya untuk mereka yang muda, cepat, dan akrab dengan mesin? Ia lalu berkata singkat, “Kalau begitu, tarik semua saldo tabungan saya.”
Teller memeriksa layar komputer. Matanya seketika membesar. Saldo kakek itu tercatat Rp50 miliar. Nada suaranya berubah—gugup, sopan, bahkan nyaris memohon.
“Mohon maaf, Pak. Untuk penarikan sebesar itu, kami belum menyediakan uangnya,” ucapnya.
Akhirnya teller pun mengizinkan kakek menarik Rp 50.000 seperti permintaan awal.
Kisah ini sederhana, tetapi menyimpan pesan yang tajam: uang seolah mampu mengubah aturan, dan saldo mampu mengubah sikap.
Diskriminasi yang Menyakitkan
Cerita kakek di bank menyentil persoalan besar yang kerap terjadi dalam pelayanan publik: diskriminasi yang halus namun menyakitkan. Nominal kecil dianggap tidak penting, seolah-olah tidak layak dilayani. Tetapi ketika angka besar muncul, prosedur yang tadinya kaku mendadak lentur. Keramahan yang semula hilang, tiba-tiba hadir dengan penuh hormat.
Fenomena ini menunjukkan setidaknya tiga masalah serius.
Pertama, dehumanisasi pelayanan: manusia dikalahkan oleh prosedur. Nasabah diperlakukan bukan sebagai pribadi yang harus dihargai, melainkan sekadar angka transaksi. Dalam logika semacam ini, yang dihitung bukan kebutuhan manusia, melainkan nilai ekonominya.
Kedua, standar ganda: perlakuan berbeda berdasarkan status. Hormat dan ramah bukan lagi budaya kerja, tetapi “bonus” bagi mereka yang dianggap besar dan menguntungkan. Yang kecil didorong menyingkir ke mesin; yang besar disambut seperti raja.
Ketiga, melemahnya etika pelayanan: nilai dasar sebuah institusi menjadi bergantung pada keuntungan. Padahal pelayanan bukan sekadar urusan teknis, melainkan cermin moral sebuah peradaban. Ketika pelayanan mulai memilah manusia, sesungguhnya yang sedang retak bukan hanya tata krama—melainkan rasa keadilan.
Di titik inilah kita harus bertanya: apakah kita sedang membangun masyarakat yang modern, atau masyarakat yang semakin dingin—yang memuja efisiensi tetapi mengorbankan empati?
Kisah kakek di bank bukan sekadar kritik sosial.
Ia dapat menjadi bahan pembelajaran karakter yang sangat kuat bagi peserta didik. Dunia boleh saja menilai manusia dari angka, tetapi sekolah seharusnya mendidik generasi muda untuk menilai manusia dari martabatnya.
Dari sini muncul pertanyaan penting: bagaimana sekolah membentuk karakter adil dan empatik agar siswa tidak tumbuh dengan standar ganda dalam memperlakukan orang lain?
Pertanyaan ini relevan karena bibit standar ganda sering tumbuh sejak dini – dalam bentuk sederhana misalnya: memilih teman berdasarkan popularitas, menghormati orang karena jabatan, atau bersikap manis hanya kepada mereka yang dianggap “menguntungkan”.
Jika tidak dicegah, kebiasaan itu akan terbawa hingga dewasa dan menjelma menjadi perilaku yang lebih berbahaya: diskriminasi, ketidakadilan, bahkan penyalahgunaan kuasa.
Sekolah tidak boleh hanya sibuk mengejar nilai rapor dan angka kelulusan.
Pendidikan yang sejati bukan hanya mencetak siswa cerdas, tetapi membentuk manusia beradab. Sebab kecerdasan tanpa keadilan akan melahirkan orang pintar yang tega. Dan keterampilan tanpa empati akan melahirkan orang mampu yang menindas.
Ada beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan sekolah untuk menjadikan kisah ini sebagai penguat pendidikan karakter. Pertama, menanamkan prinsip “melayani tanpa melihat status”. Siswa perlu dibiasakan menghargai siapa pun: teman yang populer maupun pendiam, siswa kaya maupun sederhana. Prinsipnya jelas: manusia layak dihormati bukan karena statusnya, melainkan karena martabatnya.
Kedua, menguatkan program service learning di sekolah.
Sekolah dapat membuat program pelayanan nyata agar siswa belajar langsung, misalnya: piket pelayanan tamu sekolah (menyapa dan mengarahkan dengan sopan), pelayanan perpustakaan, pendampingan siswa kelas bawah, membantu guru/pegawai sekolah dengan etika yang baik, hingga pelayanan kegiatan sosial dan keagamaan. Melalui praktik ini, siswa tidak hanya memahami teori moral, tetapi mengalami bahwa melayani adalah latihan membangun hati.
Ketiga, latihan empati: “Jika aku menjadi kakek itu…”.
Guru dapat mengajak siswa berdiskusi reflektif: bagaimana perasaan kakek saat ditolak? Apa yang mungkin dialami lansia ketika dipaksa menggunakan ATM? Apakah kita pernah memperlakukan orang berbeda karena ia tidak memberi keuntungan? Diskusi semacam ini penting agar siswa belajar memahami manusia dari sisi batinnya, bukan hanya dari penampilannya.
Keempat, menyusun kode etik pelayanan siswa.
Sekolah dapat membimbing siswa membuat “Kode Etik Pelayanan” sederhana: menyapa dengan ramah, mendengar dengan sabar, membantu tanpa merendahkan, tidak membeda-bedakan, serta menyelesaikan masalah dengan santun. Jika kode etik ini dibiasakan, sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi tempat lahirnya budaya hormat.
Kelima, menjadikan pelayanan sebagai kebiasaan hidup.
Siswa perlu memahami bahwa pelayanan bukan hanya urusan bank. Pelayanan hadir di kelas, di rumah, dan di masyarakat. Jika sejak sekolah siswa terbiasa melayani dengan adil, kelak ketika mereka menjadi pemimpin, pegawai, petugas pelayanan publik, bahkan pejabat, mereka tidak mudah tergoda menerapkan standar ganda.
Mengukur Manusia dengan Martabat
Kisah kakek di bank mengingatkan kita pada satu hal yang sering dilupakan: nilai manusia tidak boleh ditentukan oleh saldo tabungan. Aturan boleh dibuat demi keteraturan, tetapi etika dibuat demi menjaga kemanusiaan.
Di ruang pelayanan publik, yang dibutuhkan bukan hanya mesin yang cepat, melainkan hati yang adil. Dan di ruang pendidikan, yang dibutuhkan bukan hanya kurikulum yang padat, melainkan karakter yang kuat.
Dunia mungkin akan terus mengukur manusia dengan angka. Namun sekolah harus mendidik generasi muda untuk mengukur manusia dengan martabat. Sebab pada akhirnya, yang paling mulia bukanlah yang paling besar uangnya, melainkan yang paling besar akhlaknya dalam memperlakukan sesama.
Jika pelayanan sudah mulai memilih-milih manusia, maka di situlah peradaban pelan-pelan kehilangan arah.(*)
