Oleh: Mayjen TNI Purn. Fulad, S.Sos, M.Si
-Penasihat Militer RI untuk PBB (2017–2019)
-Komandan Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (2009–2010)
PAGI ini hujan deras mengguyur Geopark Ciletuh, Sukabumi, Jawa-Barat. Saya duduk di rumah kebun yang sederhana, ditemani secangkir kopi hangat. Air jatuh dari atap seng membentuk irama yang tenang. Namun, ketenangan itu segera pecah oleh kabar dari Timur Tengah.
Saya bukan orang yang mudah terkejut. Saya pernah memegang senjata di Lebanon sebagai Komandan Pasukan Perdamaian PBB pada 2009–2010. Saya juga pernah duduk di ruang-ruang rapat Dewan Keamanan PBB di New York sebagai Penasihat Militer RI antara 2017 dan 2019. Saya telah melihat bagaimana perang dimulai, bagaimana gencatan senjata dinegosiasikan, dan bagaimana anak-anak sering menjadi korban.
Namun, kabar pagi ini membuat saya terdiam.
Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, yang baru berusia dua hari, dilaporkan berada di ambang kebatalan. Iran menuduh AS melanggar kesepakatan. Salah satu pelanggaran paling serius, menurut Teheran, adalah kegagalan Washington menghentikan sekutunya, Israel, untuk terus menyerang Lebanon.
Saya membaca berita itu berulang kali, lalu menelaah pernyataan resmi Israel. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa mereka tidak terikat dengan gencatan senjata AS-Iran untuk front Lebanon. Artinya, mereka merasa bebas untuk terus mengebom Lebanon.
Dan mereka melakukannya.
Dalam satu hari, 8 April 2026, lebih dari 182 orang tewas di Lebanon. Ribuan lainnya luka-luka. Rumah sakit kewalahan menampung korban.
Saya menutup mata sejenak. Terbayang kembali jalan-jalan di Beirut Selatan yang dulu saya lalui saat patroli. Wajah-wajah anak kecil di kamp pengungsian yang pernah saya temui seolah hadir kembali. Kini, saya hanya bisa membayangkan mereka tertimpa reruntuhan.
Sejak perang meluas ke Lebanon pada 2 Maret 2026, sedikitnya 130 anak telah kehilangan nyawa. Seratus tiga puluh—bukan sekadar angka, melainkan manusia kecil dengan mimpi. Mereka ingin menjadi guru, dokter, tentara, atau mungkin pembawa perdamaian.
Namun, mereka tidak sempat tumbuh.
Saya bertanya pada diri sendiri: apakah pantas disebut gencatan senjata jika bom terus berjatuhan di satu negara, sementara berhenti di negara lain? Bukankah gencatan senjata seharusnya berarti semua senjata berhenti, bagi semua pihak, di semua tempat?
Wakil Presiden AS, JD Vance, mengatakan bahwa Lebanon “tidak ada hubungannya dengan Iran”. Dengan hormat, sebagai mantan diplomat yang pernah bertugas di New York, saya merasa pernyataan itu sulit diterima akal sehat.
Hizbullah berada di Lebanon dan didukung Iran. Menyerang Hizbullah berarti menyasar kepentingan Iran. Hubungan itu nyata dan tidak bisa diabaikan.
Lalu, apa sebenarnya yang sedang terjadi?
Saya khawatir ini adalah damai palsu—sebuah gencatan senjata yang bukan untuk menghentikan perang, melainkan memberi ruang bagi satu pihak untuk terus menyerang pihak lain tanpa gangguan.
Amerika Serikat terkesan diam saat Israel mengebom Lebanon. Iran memprotes, tetapi terikat perjanjian. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya mampu menyuarakan keprihatinan. Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Turk, menyebut situasi ini “mengerikan”. Saya sepakat, tetapi kata-kata tidak pernah menghentikan bom.
Dari pengalaman saya di PBB, saya memahami bahwa kata-kata indah sering menghiasi resolusi. Namun di lapangan, yang berbicara adalah rudal dan jet tempur. Dan yang paling tidak bersuara selalu adalah anak-anak.
Saya tidak menulis ini dalam kemarahan. Usia telah mengajarkan saya untuk melihat lebih jernih. Saya menulis ini karena masih percaya dunia bisa berbuat lebih baik.
Sebagai seorang prajurit yang pernah menjadi diplomat, dan diplomat yang pernah menjadi prajurit, saya menawarkan tiga hal sederhana.
Pertama, jangan mengakui gencatan senjata yang hanya menguntungkan satu pihak. Dunia harus berani menyebutnya sebagaimana adanya: pengalihan perhatian.
Kedua, dorong mekanisme penegakan yang mengikat. Gencatan senjata tanpa pengawasan independen hanya membuka ruang pelanggaran.
Ketiga, Indonesia harus angkat suara. Bukan sekadar pernyataan keprihatinan, tetapi langkah nyata, termasuk kemungkinan mengirim pasukan pemantau. Indonesia memiliki pengalaman dan kredibilitas untuk itu.
Saya tidak tahu apakah gencatan senjata AS-Iran akan bertahan atau runtuh dalam waktu dekat. Namun satu hal yang saya yakini: gencatan senjata yang gagal melindungi anak-anak bukanlah perdamaian, melainkan pengkhianatan terhadap kemanusiaan.
Bagi seorang mantan penjaga perdamaian, pengkhianatan seperti itu sama saja dengan ikut membunuh.
Geopark Ciletuh, Sukabumi, 9 April 2026. (*)
