Dari kiri ke kanan Prof. Dr. Slamet Rosyadi, S.Sos., M.Si. (Dekan Fisip Unsoed), Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag. rer.publ. (Narasumber), Prof. Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos., M.Si. (Presiden IAPA), Prof. Agus Pramusinto, MDA. (Ketua Dewan Pengawas IAPA), Prof. Dr. Dwiyanto Indiahono, S.Sos., M.Si (Ketua Panitia)
PURWOKERTO, EDUKATOR – Pengisian jabatan publik harus mengutamakan kompetensi dan integritas, bukan kepentingan di luar profesionalisme. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas, Dewan Pengurus Pusat Indonesian Association for Public Administration (DPP IAPA) mendorong penguatan lima agenda strategis, mulai dari etika administrasi publik, kebijakan berbasis bukti ilmiah, hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) dalam tata kelola pemerintahan.
Agenda tersebut dirumuskan berdasarkan hasil diskusi Dewan Pakar IAPA dalam rangkaian IAPA Annual Conference 2026 di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Kamis (22/10/2026). Konferensi yang berlangsung pada 21–23 Oktober 2026 itu menghadirkan narasumber dari Indonesia dan sejumlah negara, yakni Hong Kong, Thailand, Rusia, Malaysia, dan Filipina.
Ketua panitia IAPA Annual Conference 2026 Prof. Dr. Dwiyanto Indiahono, S.Sos., M.Si mengatakan, tantangan pemerintahan semakin kompleks sehingga membutuhkan institusi publik yang profesional, berintegritas, adaptif, dan akuntabel.
“Perbaikan tata kelola tidak cukup hanya mengandalkan perubahan regulasi dan prosedur birokrasi, tetapi juga harus disertai penguatan nilai, kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kualitas pengambilan keputusan,” kata dosen FISIP Unsoed ini.
Rekomendasi IAPA, lanjutnya, diharapkan menjadi landasan untuk memperbaiki kualitas birokrasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Untuk itu, IAPA mendorong lima agenda strategis yang mencakup penguatan etika administrasi publik, kebijakan berbasis bukti, transformasi digital dan tata kelola AI, meritokrasi dalam pengisian jabatan publik, serta penguatan ekosistem pendidikan tinggi dan asosiasi profesi.
Meritokrasi Harus Menjadi Dasar Pengisian Jabatan
Salah satu agenda utama yang didorong IAPA ialah penguatan meritokrasi dalam pengisian jabatan publik. Proses seleksi harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, integritas, serta rekam jejak kinerja.
Meritokrasi merupakan sistem yang menempatkan seseorang berdasarkan kemampuan, kualifikasi, prestasi, dan kinerjanya. Penerapan prinsip ini penting untuk menjaga profesionalisme birokrasi, meningkatkan kualitas kepemimpinan publik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat.
Dengan meritokrasi, jabatan publik diharapkan diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas untuk menjalankan tanggung jawabnya, bukan semata-mata karena kedekatan pribadi atau kepentingan tertentu.
Selain meritokrasi, penguatan etika administrasi publik menjadi agenda mendasar. “Integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat harus menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara pemerintahan,” ujar Dwiyanto Indiahono,guru besar bidang ilmu Kebijakan Publik ini.
Kewenangan publik, lanjutnya, harus dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penguatan etika diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan tidak sekadar memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai pelayanan publik.
Kebijakan Harus Berdasarkan Data dan Penelitian
Agenda berikutnya adalah peningkatan kualitas kebijakan melalui pendekatan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti. Perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan perlu didasarkan pada data yang kredibel, penelitian ilmiah, serta evaluasi yang sistematis.
Pendekatan tersebut penting agar kebijakan pemerintah tidak hanya bertumpu pada asumsi atau perkiraan, tetapi mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian perlu diperkuat untuk menghasilkan kebijakan yang efektif, relevan, dan memberikan dampak nyata.
IAPA juga mendorong transformasi digital dan penerapan AI Governance atau tata kelola kecerdasan artifisial dalam pemerintahan. Pemanfaatan teknologi digital dan AI diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, akuntabilitas, serta koordinasi antarlembaga.
Namun, penggunaan AI tidak boleh hanya berorientasi pada kecepatan dan efisiensi. Penerapannya harus disertai tata kelola yang etis, transparan, dan akuntabel serta tetap memperhatikan kepentingan dan hak-hak masyarakat.
Dengan pengelolaan yang tepat, teknologi diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih berkualitas sekaligus meningkatkan kemampuan pemerintah merespons kebutuhan masyarakat.
Perguruan Tinggi dan Asosiasi Profesi Dilibatkan
Agenda kelima menekankan penguatan ekosistem pendidikan tinggi dan peran asosiasi profesi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Perguruan tinggi dan asosiasi profesi memiliki peran strategis dalam pengembangan ilmu administrasi publik, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyusunan dan evaluasi kebijakan.
Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, akademisi, peneliti, dan praktisi diperlukan agar hasil penelitian serta perkembangan ilmu pengetahuan dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagai asosiasi profesi dan keilmuan yang menghimpun akademisi, peneliti, praktisi, serta institusi pendidikan tinggi di bidang administrasi publik, administrasi negara, serta manajemen dan kebijakan publik, IAPA berkomitmen memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan, kualitas pendidikan tinggi, profesionalisme aparatur, dan tata kelola pemerintahan.
DPP IAPA menegaskan kesiapannya menjadi mitra strategis pemerintah dengan memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan publik yang independen, konstruktif, dan berbasis bukti ilmiah.
Melalui IAPA Annual Conference 2026, organisasi tersebut berharap kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan komunitas profesional semakin kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Bayu Rizqi Sutanto/Prs)
