Anggota MPR RI GM Totok Hedi Santosa (tengah/pegang mik) membuka agenda FGD bertema “Pancasila versi Generasi Z”, bersama jurnalis senior Bambang Sigap Sumantri (kiri) dan sosiolog Sugeng Bayu Wahyono (kanan),di Loman Park Hotel, Yogyakarta, Minggu (15/3/2026).(Foto: Harta Nining Wijaya/EDUKATOR)
YOGYAKARTA, EDUKATOR–Di tengah derasnya arus kecerdasan buatan, algoritma media sosial, dan budaya digital, Pancasila kerap dianggap semakin jauh dari kehidupan generasi muda. Namun bagi Generasi Z, nilai-nilai yang mereka praktikkan sehari-hari—tentang kemanusiaan, keberagaman, hingga solidaritas—sebenarnya merupakan wajah lain dari Pancasila.
Pandangan tersebut muncul dalam forum diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) yang mempertemukan mahasiswa, aktivis, kreator konten, hingga pekerja sektor informal dari kalangan Generasi Z.
FGD bertema “Pancasila Versi Generasi Z” itu diselenggarakan oleh Persatuan Warga Pancasila (PWP) di Loman Park Hotel Yogyakarta, Minggu (15/3/2026). Sebanyak 18 peserta Gen Z hadir dengan latar belakang yang beragam, mulai dari mahasiswa, pelajar, aktivis, konten kreator, kepala desa, petani, hingga penyabit rumput. Dua peserta difabel juga turut ambil bagian dalam diskusi yang berlangsung sekitar dua jam tersebut.
Forum diskusi menghadirkan pemantik pembicaraan, yakni sosiolog Sugeng Bayu Wahyono dan jurnalis senior Bambang Sigap Sumantri. Diskusi juga dihadiri anggota MPR RI GM Totok Hedi Santosa, yang membuka percakapan dengan refleksi tentang hubungan antara Pancasila, pengalaman kemanusiaan, dan perubahan zaman.
Nilai Global Pancasila
Bambang Sigap Sumantri menyoroti bagaimana generasi muda saat ini lebih akrab dengan istilah-istilah global seperti human rights (hak asasi manusia), diversity (keberagaman), sustainability (keberlanjutan), dan digital freedom (kebebasan berekspresi di ruang digital). Menurutnya, konsep-konsep tersebut sebenarnya sangat dekat dengan nilai-nilai Pancasila.
Human rights, misalnya, sejalan dengan sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Keberagaman berkaitan dengan sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Sementara kebebasan digital dapat dipahami sebagai bagian dari praktik demokrasi.
Namun di era teknologi dan kecerdasan buatan saat ini, muncul persoalan baru. Algoritma media sosial sering kali mendorong konten yang memancing emosi dan konflik demi meningkatkan interaksi pengguna.
Ia mencontohkan bagaimana algoritma media sosial pernah berperan dalam memperluas kebencian terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Hal itu menunjukkan bahwa teknologi yang canggih tidak selalu disertai pedoman etika.
“Karena itu kita membutuhkan etika. Kejujuran, empati, solidaritas, dan tanggung jawab sosial tidak bisa diatur hanya dengan hukum. Di sinilah nilai-nilai Pancasila menjadi penting,” ujarnya.
Pancasila sebagai Praktik Sosial
Sosiolog Sugeng Bayu Wahyono mengingatkan bahwa Presiden pertama Indonesia, Sukarno, pernah menyatakan dirinya bukan pencipta Pancasila, melainkan penggali Pancasila. Artinya, nilai-nilai tersebut sebenarnya telah hidup dalam praktik sosial masyarakat Indonesia sejak lama.
Menurut Sugeng, persoalan muncul ketika pada masa Orde Baru Pancasila dijadikan sebagai tafsir tunggal negara. Kondisi itu membuat Pancasila berubah dari wacana terbuka menjadi doktrin yang kaku.
Kini, di era digital, muncul “rezim baru” bernama teknologi. Platform digital dengan algoritmanya berpotensi mengontrol cara berpikir masyarakat, termasuk generasi muda.
Karena itu, Sugeng mengajak peserta melihat Pancasila bukan sebagai simbol formal, melainkan sebagai praktik sosial yang terus dikonstruksi oleh warga negara dalam kehidupan sehari-hari.
Perspektif Generasi Z
Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta menyampaikan pandangan kritis tentang bagaimana Pancasila dipahami oleh generasi muda.
Visnu Jagad Kawuryan Saputro menilai implementasi Pancasila terasa kurang nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama karena pengaruh media sosial dan algoritma digital.
Sementara itu Riyang Gati, seorang penjual rumput yang memasarkan jasanya melalui platform media sosial, mengaku tidak terlalu memahami algoritma. Ia lebih fokus mempromosikan jasanya secara daring.
“Saya tidak memikirkan algoritma. Yang penting ada rumput yang bisa diposting,” ujar Gati. Ia mengaku dalam sehari dapat menjual 20 hingga 30 karung rumput dengan harga Rp30 ribu per karung.
Peserta lain, Rizki Baldi Munanda dari komunitas Masjid Jogokaryan Yogyakarta, mencermati fenomena bubble media sosial yang membuat generasi muda hidup dalam ruang informasi masing-masing. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu polarisasi jika tidak diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis.
Meski demikian, ia melihat nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam praktik sehari-hari, terutama dalam semangat keadilan sosial.
Perspektif Difabel
Diskusi juga menghadirkan perspektif dari kalangan difabel. Mahasiswa tunanetra dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Akbar Ariantono Putra, mengajak peserta merefleksikan praktik kemanusiaan yang sederhana.
Salah seorang peserta, Akbar Ariantono Putra (difabel netra) menyampaikan pandangan terkait implementasi nilai-nilai Pancasila.(Foto: Harta Nining Wijaya/EDUKATOR)
Ia membuka diskusi dengan pertanyaan kepada peserta: apa yang akan dilakukan jika melihat penyandang disabilitas berada di jalan? Misalnya difabel netra yang kesulitan menyeberang jalan atau difabel fisik yang kesulitan menaiki tangga.
Dari situ, percakapan tentang empati, kemanusiaan, dan makna Pancasila di era Generasi Z mulai mengalir.
Menurut Akbar, tindakan membantu sesama merupakan praktik nyata sila kedua Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun ia menekankan bahwa difabel tidak hanya membutuhkan bantuan, tetapi juga ruang partisipasi yang setara.
Di kampusnya, misalnya, terdapat pusat layanan disabilitas yang memberi ruang dialog bagi mahasiswa difabel untuk menyampaikan kebutuhan mereka.
“Akses informasi itu hak yang sama, hanya cara mengaksesnya yang berbeda,” ujarnya.
Kritik terhadap Negara
Pandangan kritis juga datang dari Kepala Departemen Kolaborasi Internal BEM KM UGM, Muhammad Royhansyah Ismail. Ia menilai pemerintah sering meminta masyarakat mengamalkan Pancasila, tetapi belum selalu memberikan contoh nyata.
Ia mencontohkan bagaimana mahasiswa yang menyampaikan kritik terkadang justru menghadapi tekanan atau intimidasi.
Aktivis muda Annisa Dini Kamila juga menilai teknologi digital memiliki dua sisi. Di satu sisi memudahkan akses informasi dan efisiensi belajar, tetapi di sisi lain dapat mendorong pengetahuan instan serta meningkatkan risiko penyebaran hoaks.
Fenomena “no viral no justice”, menurut Annisa, menunjukkan bagaimana media sosial kini menjadi sarana baru dalam memperjuangkan keadilan.
Nilai Pancasila Tetap Hidup
Dalam diskusi tersebut juga muncul pandangan bahwa desa masih menjadi ruang nyata bagi praktik nilai-nilai Pancasila, terutama melalui budaya gotong royong dan solidaritas sosial.
Namun perubahan sosial dan arus digital juga mulai memengaruhi kehidupan desa. Karena itu generasi muda diharapkan dapat menjadi agen yang mampu menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks zaman yang terus berubah.
Diskusi selama dua jam itu memperlihatkan satu hal penting: meskipun istilah Pancasila jarang muncul dalam percakapan sehari-hari generasi muda, nilai-nilainya tetap hidup dalam praktik sosial mereka.
Solidaritas saat terjadi bencana, empati terhadap kelompok rentan, hingga keberanian menyuarakan pendapat di ruang publik merupakan bentuk nyata dari nilai-nilai tersebut.
Agenda kali ini merupakan lanjutan dari refleksi lintas generasi dalam seminar “Gen Z, AI: Cerdas dan Hore-panHore” yang digelar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 pada 28 Oktober 2025 di kampus Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta.
Kegiatan yang juga diinisiasi oleh Persatuan Warga Pancasila itu turut menghadirkan kalangan muda dari Generasi Z. (Harta Nining Wijaya)
