Oleh. Tukijo, S.Pd., M.Pd.
Mahasiswa S3 Ilmu Pendidikan Bahasa
Universitas Negeri Semarang
DUNIA pendidikan kita sedang terjebak dalam sebuah labirin yang membingungkan. Di satu sisi, Tes Kemampuan Akademik (TKA) diagungkan sebagai standard emas untuk menyaring bibit unggul.
Di sisi lain, muncul sebuah ironi yang nyata: skor TKA yang meroket sering kali berbanding terbalik dengan kesiapan lulusan dalam menghadapi dunia nyata. Inilah yang kita sebut sebagai paradoks TKA.
Bagi seorang murid, TKA bukan sekadar ujian, tapi “ritual pendewasaan” yang penuh tekanan. Sistem pendidikan kita sering kali mereduksi kecerdasan manusia yang kompleks menjadi sekadar deretan angka di atas kertas. Akibatnya, fokus belajar bergeser secara drastis.
Adakah guru atau kepala satuan pendidikan yang berani menolak TKA? Dipastikan tidak ada yang berani. Mengapa? Relasi kekuasaan sudah mematok agar program prioritas ini dapat berjalan dengan baik. Memang kita akui bahwa untuk mengukur kualitas dengan standard yang jelas diperlukan instrument yang tepat.
Apalagi pengelolaan Pendidikan di Indonesia yang jauh lebih kompleks. Kompleksitas ternyata melahirkan konsekuensi dampak yang kompleks pula. Kemudian muncul berbagai persoalan mulai dari anggaran, kesiapan sarana prasarana, belum lagi kesiapan mental kognitif murid guna mengikuti TKA.
TKA sebagai Program Opsional
Memang TKA berkali-kali dijelaskan oleh kemendikdasken sebagai program opsional bagi murid. Meski berkali -kali ditegaskan opsional, namun di lapangan TKA tetap disiapkan sehingga mendekati wajib. Mulai dari sosialisasi kepada guru, kemudian orangtua dan murid.
Ujung-ujungnya murid dibuat bingung dan akhirnya memilih masuk dalam kategori “wajib”. Iming-iming sertifikat dan nilai TKA bisa untuk mendaftar kuliah dan SPMB, murid pun berduyun-duyun mengikuti TKA.
Meskipun secara administrasi mereka juga dikondisikan agar bisa memilih. Misalnya disediakan lembar pernyataan antara ikut dan tidak ikut. Tentu ini menjadi hal yang blunder bagi murid. Murid dihadapkan pada persoalan pertama ikut atau tidak ikut.
Kedua persoalan penguasaan materi TKA. Tentu saja,mereka harus berpacu seperti kuda di padang pasir. Berpacu dengan cepat, meski panas dan tak ada tempat berteduh. Tujuannya hanya satu, bagaimana TKA bisa tunai dan iming-iming sertifikat bisa diraih.
Permendikdasmen No. 9 Tahun 2025 menetapkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai standar baru penilaian capaian akademik nasional untuk murid tingkat akhir SD, SMP, SMA/SMK, serta pendidikan kesetaraan. Munculnya TKA apakah benar karena TKA sebagai satu-satunya model asesmen yang ideal diterapkan?Atau sekadar pengganti kevakuman alat ukur setelah UN dihapus?Jika iya berarti memang ada kegamangan standardisasi pembelajaran di strategi pengelolan Pendidikan nasional.
Kebijakan Prematur
Munculnya kebijakan TKA bisa dikatakan prematur. Mengapa demikian?Pasalnya tak ada angin, tak ada hujan wacana TKA bergulir begitu saja. Tak ada yang bisa membendung arus pemikiran tersebut.
Benar saja, TKA bagi jenjang SMA/SMK pun bisa dilaksanakan untuk pertama kali di tahun 2025. Di tahun pertama pelaksanaan TKA bukan berarti tanpa cacat.
Mulai dari kesiapan belajar murid, penyusunan soal, penyediaan platform, piranti digital pendukungnya. Semua tentu berujung pada kebutuhan anggaran. Bahkan bukan hanya itu saja, untuk kali ini murid mengerjakan soal TKA dan sekaligus pertanyaan survei lingkungan belajar dan karakter. Biasanya survey demikian dilaksanakan dalam bentuk ANBK atau AKM dengan model sampling di kelas 8 bagi jenjang SMP, kelas 5 di SD, dan kelas 11 di SMA/SMK.
Untuk kali ini, keduanya digabung entah dengan dasar apa. Mungkin efektifitas waktu dan anggaran menjadi salah satu alasan kuatnya. Sebab ternyata muara akhir keduanya berbeda.TKA berujung pada capaian murid yang dibuktikan dengan sertifikat hasil TKA untuk jenjang SMA bisa digunakan sebagai salah satu syarat mendaftar ke PTN, sedangkan di jenjang SMP hasil TKA bisa menjadi salah satu syarat jalur prestasi pada proses SPMB.
Memang kali ini pemerintah tidak secara vulgar dan tegas bahwa TKA wajib diikuti semua murid. Hal tersebut tentu berbeda dengan ujian nasinal (UN) waktu itu yang digadang-gadang menjadi satu-satunya penentu kelulusan murid. Jadi ada pihak yang khawatir, ada pihak yang bangga apabila berhasil lulus UN.
Ujian nasional dulu meliputi beberapa mata pelajaran dan soal dikembangkan dari materi ajar yang diberikan oleh guru. Berbeda dengan soal TKA yang sama-sama disusun pemerintah dengan melibatkan guru terpilih namun kompetensi yang dikembangkan merujuk pada numerasi dan literasi. Untuk jenjang SMA ada mata Pelajaran pilihan yang bisa dipilih oleh murid.
Belajar Lulus, Bukan untuk Paham
Meski dijelaskan bersifat sunah, toh TKA tetap berjalan bahkan makin disempurnakan seperti UN.Hanya saja kali ini ditambah pernak-perniknya misalnya diawasi dengan kamera di setiap ruangan.
Pengawas wajib masuk zoom dan di dalamnya ada penyelia. Kondisi demikian sontak saja membuat ruang menjadi semakin menakutkan. Meski tujuannya baik guna memantau kejujuran murid, tapi ada efek lain kesan angker yang dirasakan murid.
Guna persiapan TKA, semua terlibat. Para guru ada yang bermain peran menjadi proktor, pengawas, panitia, pembimbing murid, bahkan menjadi peran sarana prasarana.
Persis pelaksanaan ujian nasional (UN). Bahkan mereka harus berangkat lebih awal guna mengecek kesiapan piranti dan administrasi. Tak hanya itu, mau tidak mau bagi jumlah murid di sekolah tertentu yang cukup banyak akan menggunakan sesi banyak. Tak segan-segan murid lain pun terpaksa mengikuti pembelajaran daring atau bahkan belajar mandiri.
Setuju tidak setuju hal tersebut sudah menjadi prosedur operasional standard (POS). Berbulan-bulan persiapan TKA digenjot. Mulai dari koordinasi stakeholder, sosialisasi hingga jam tambahan pembelajaran. Sekali lagi meski opsional, namun bagi murid yang sudah terlanjur ikut mau tidak mau mesti mengikuti jam tambahan.
Tujuannya klasik, murid mendapatkan pemahaman dan drill soal agar bisa mencapai nilai tinggi. Benarkah?
Mengamputasi Pemahaman Murid
Bagi guru tentu agar murid paham terhadap soal dan pembahasannya, tapi secara pelan justru mengamputasi pemahaman murid. Guru dan sistem sedang membangun kemiskinan belajar. Murid dipaksa untuk bisa mengerjakan dengan cepat dan benar kemudian nilai tinggi. Apabila hal tersebut terjadi, lantas dimana pembelajaran bermakna pada murid?
Murid dikejar untuk menjadi”mesin penjawab soal” yang andal. Mereka diminta bisa menjawab dengan cepat dan benar, tapi gagap saat ditanya esensi ilmu yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Jika demikian yang terjadi, guru dan sekolah telah berhasil menyihir mesin penjawab soal yang instan. Inikah esensi dari pendidikan yang sebenarnya?Atau sekadar mengejar angka demi angka?
Ketika nilai dianggap sebagai representasi tunggal dari harga diri dan muncul kecemasan mental secara sistemik pada murid bisa berakibat fatal. Untuk jenjang SMA misalnya setelah nilai TKA tinggi tapi tidak lolos mendaftar di PTN, pasti akan menyisakan beban mental yang luar biasa. Murid bisa down dan mengalami depresi. Kita tentu masih ingat efek dari UN beberap waktu silam.
Di sisi lain TKA cenderung menguji kemampuan konvergen (mencari satu jawaban benar). Hal ini secara tidak langsung membunuh kemampuan berpikir divergen atau kreativitas, di mana murid seharusnya diajak untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi.
Meski untuk soal AKM dan TKA disajikan dalam berbagai bentuk soal bukan hanya pilihan ganda. Akan tetapi TKA dengan target yang selalu didoktrinkan ke murid bisa mengalami polarisasi. Murid akan menganggap bahwa belajar selama ini tidak berguna. Toh, ujung-ujungnya juga untuk mengerjakan soal saja.
Paradoks ini mencapai puncaknya ketika kita melihat potret lulusan di dunia kerja atau jenjang pendidikan tinggi yang lebih praktis. Kita mendapati fenomena “sarjana kertas”—individu dengan indeks prestasi atau skor tes yang memukau, namun minim keterampilan lunak (soft skills). Mestinya ke depan ada formula yang lebih komprehensif guna mengukur kompetensi murid bukan hanya kognitif saja. (*)
