*Petani Didorong Mandiri
Bupati Purbalingga Fahmi M Hanif (nomor 3 dari kanan) didampingi Kepala DPPP Purbalingga Ir. Prayitno, M.Si., IPU., ASEAN Eng (nomor dua dari kanan) menerima penghargaan peringkat Terbaik III Nasional dalam pelaksanaan The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND Project) periode 2021–2026.
BEKASI, EDUKATOR–Kabupaten Purbalingga meraih peringkat Terbaik III Nasional dalam pelaksanaan The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND Project) periode 2021–2026. Program pengembangan sistem pertanian terpadu di wilayah dataran tinggi ini didukung kerja sama pembiayaan internasional dan pemerintah Indonesia . Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah hasil pertanian, serta kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
UPLAND Project dilaksanakan Kementerian Pertanian RI melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Program ini mendapat dukungan pembiayaan dari International Fund for Agricultural Development (IFAD), lembaga internasional untuk pembangunan pertanian, dan Islamic Development Bank (IsDB), bersama Pemerintah Indonesia serta kontribusi penerima manfaat.
Penghargaan dari Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian RI tersebut diterima langsung Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, dari Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Dr Ir Hermanto, MP dalam Workshop Nasional Exit Strategy UPLAND Project di Avenzel Hotel and Convention, Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (14/10/2026).
Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif menerima penghargaan dari Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Dr Ir Hermanto, MP.
Bupati Fahmi mengapresiasi kelompok tani, peternak, koperasi, penyuluh, serta jajaran perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam menyukseskan program tersebut.
“Penghargaan ini memotivasi kami meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Fahmi.
Ia menegaskan, pembangunan pertanian tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Pemerintah daerah juga berkomitmen memperkuat nilai tambah komoditas, memperluas akses pasar, dan membangun kemandirian usaha petani.
“Keberhasilan pertanian harus diukur dari kesejahteraan petani,” ujarnya.
Rp 48,68 Miliar untuk Pengembangan Pertanian
Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DPPP) Kabupaten Purbalingga, Ir. Prayitno, M.Si., IPU., ASEAN Eng menjelaskan, UPLAND Project dilaksanakan di Purbalingga sejak 2021 hingga 2026. Program ini bertujuan mengembangkan pertanian lahan kering di kawasan dataran tinggi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
Selama enam tahun pelaksanaan, program tersebut memperoleh dukungan anggaran pemerintah pusat sebesar Rp48,68 miliar yang disalurkan dalam dua tahap. Pada 2021–2024, anggaran mencapai Rp 22,31 miliar. Sementara itu, pada 2025–2026, dukungan anggaran sebesar Rp26,37 miliar.
Tahap pertama menyasar kelompok tani dan peternak di Kecamatan Kejobong dan Pengadegan dengan komoditas kambing dan lada. Adapun tahap kedua menyasar Kecamatan Karangmoncol dan Rembang dengan komoditas kambing dan kapulaga.
“Program ini menyasar empat kecamatan dengan komoditas unggulan,” kata Prayitno.
Secara keseluruhan, UPLAND Project telah memberikan manfaat kepada 115 kelompok, terdiri 95 kelompok tani, 16 kelompok wanita tani, dan empat koperasi tani.
Dukungan program dimanfaatkan untuk memperkuat infrastruktur pertanian, seperti jalan usaha tani, sumur bor, dan irigasi. Program ini juga mendorong peningkatan kualitas produksi, pengolahan hasil pertanian, pemasaran produk, serta pembiayaan mikro untuk memperkuat permodalan dan kemandirian usaha petani.
Tujuh Strategi Menjaga Keberlanjutan Program
Memasuki tahun terakhir pelaksanaan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyiapkan langkah lanjutan agar manfaat program tetap dirasakan masyarakat setelah pendampingan dan pembiayaan dari pemerintah pusat berakhir pada 2026.
“Tahun 2026 merupakan tahun terakhir pendampingan dan pembiayaan dari pusat. Kita harus berkomitmen meneruskan program ini,” tegas Prayitno.
DPPP Purbalingga menyiapkan tujuh strategi pascaproyek. Strategi tersebut meliputi sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, penyusunan Rencana Aksi Daerah 2027–2029, pengelolaan aset, pengembangan inovasi, penguatan kelembagaan, penguatan penyuluhan, serta pendampingan masyarakat.
Komitmen keberlanjutan tersebut diperkuat melalui penandatanganan dokumen Exit Strategy UPLAND dan Komitmen Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu 2027–2029 bersama kepala daerah penerima program lainnya.
Direktur Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, Liferdi Lukman, menekankan bahwa strategi pascaproyek tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif.
“Komitmen keberlanjutan harus diwujudkan dalam operasional nyata,” ujarnya.
Menurutnya, aset, kelembagaan, akses pasar, dan pembiayaan harus tetap berfungsi meskipun proyek telah berakhir. Dengan demikian, hasil pembangunan yang telah dicapai dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kawasan Percontohan Jadi Kunci Keberlanjutan
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, Hermanto, mendorong pemerintah daerah menetapkan kawasan percontohan yang siap dikembangkan setelah proyek berakhir.
Penetapan kawasan tersebut perlu mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan pengelolaan aset, kekuatan kelembagaan, komoditas unggulan, akses pasar, serta dukungan pemerintah daerah.
Hermanto juga mendorong optimalisasi aset yang telah tersedia, keterhubungan antarkegiatan, dan perbaikan tata kelola usaha agar hasil program terus berkembang.
Penghargaan Terbaik III Nasional ini diharapkan menjadi pijakan bagi Purbalingga untuk melanjutkan pengembangan pertanian terpadu setelah proyek berakhir. Dengan menjaga infrastruktur, memperkuat kelembagaan, memperluas akses pasar, dan meningkatkan kemandirian usaha, manfaat program diharapkan terus dirasakan petani dan masyarakat.(Prasetiyo)
