Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2025 di ruang rapat DPRD, Senin (4/5/2026).
Bupati Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah mengkaji LKPj secara komprehensif. Ia menegaskan, seluruh rekomendasi akan menjadi dasar penyempurnaan tata kelola pemerintahan.
“Seluruh rekomendasi DPRD kami terima dan akan kami tindaklanjuti secara sungguh-sungguh bersama perangkat daerah,” ujarnya.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Bupati menambahkan, proses penyampaian hingga penetapan rekomendasi telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini mencerminkan sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.
Dari sisi capaian, Pemkab Purbalingga mencatat prestasi dengan meraih peringkat ke-14 kinerja penyelenggaraan pemerintahan dari 415 kabupaten secara nasional. Capaian tersebut menunjukkan kinerja pembangunan daerah tahun 2025 berjalan baik.
“Ke depan, sinergi ini akan terus ditingkatkan untuk mendorong pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat,” tambahnya.
DPRD Soroti Strategi Pembangunan
Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan, menyampaikan bahwa LKPj Bupati telah dibahas secara mendalam oleh Panitia Khusus 16 setelah disampaikan pada 13 Maret 2026. Hasilnya ditetapkan sebagai rekomendasi resmi DPRD.
“Secara umum kinerja pemerintah daerah sudah baik, namun tetap perlu langkah strategis agar pembangunan lebih terarah dan berdampak nyata,” katanya.
Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, DPRD juga menyoroti optimalisasi pendapatan dan aset daerah melalui penataan retribusi serta pemanfaatan aset tidak produktif. Transformasi sektor pariwisata menuju wisata berkualitas berbasis event dan pusat destinasi turut menjadi perhatian.
Di sektor ekonomi, DPRD mendorong digitalisasi koperasi, hilirisasi pertanian, serta investasi yang menyerap tenaga kerja lokal. Sementara pada tata kelola, diarahkan pada penguatan akuntabilitas kinerja, percepatan regulasi, peningkatan keamanan siber, dan penetapan indeks pelayanan publik sebagai indikator kinerja kecamatan.
Rekomendasi tersebut secara resmi disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna sebagai dasar perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan. (Prasetiyo)
