BANJARNEGARA, EDUKATOR–Bidang Perencanaan, Kerja sama dan Humas Unsoed selama dua hari, Jumat-Sabtu (5-6/7/2024) di Hotel Surya Yudha Banjarnegara menggelar Workshop Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Sosialisasi Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2023 tentang Komunikasi Krisis.
Humas Unsoed dalam rilis yang diterima EDUKATOR, Selasa (9/7/2024) menginformasikan, kegiatan workshop dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama dan Humas / Warek IV Unsoed Dr. Sos. Waluyo Handoko, M.Sc. Peserta dari unsur pimpinan dan staf Universitas, Fakultas, Sistem Informasi dan Humas Unsoed.
Juru bicara Unsoed Dr Mite Setiansah saat tampil sebagai penyaji materi pada hari pertama, didmapingi moderator Dr Edi Santosa. (Foto: Humas Unsoed/EDUKATOR)
Bertindak sebagai narasumber pada hari pertama, dosen FISIP Unsoed yang juga juru bicara Unsoed Dr. Mite Setiansah, S.IP.. M.Si yang membawakan materi komunikasi krisis. Bertindak sebagai moderator, dosen FISIP Unsoed yang juga juru bicara Unsoed Dr. Edi Santosa, S.Sos., M.Si.
Pada hari kedua, menampilkan narasumber Tenaga Ahli Komisi Informasi (KI) Pusat, Fathul Ulum, S.H MH yang membawakan materi “Strategi Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK)”. Bertindak sebagai moderator dosen FISIP Unsoed, Prof. Dr. Dwiyanto Indiahono, M.Si.
Warek IV Unsoed Waluyo Handoko saat membuka kegiatan workshop berharap, agar semua pihak yang terkait baik di tingkat universitas dan fakultas mengetahui dasar hukum yang mengatur mengenai penanganan situasi krisis, mendapatkan insight tentang komunikasi krisis dari narasumber dan mengerti apa yang harus dilakukan jika terjadi situasi krisis.
Menurut Waluyo Handoko, salah satu tujuan dari pelaksanaan workshop ini adalah untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan kepada masyarakat selalu yang terbaru dan relevan serta sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan predikat Unsoed sebagai Badan Layanan Umum yang Informatif.
“Mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih. Oleh karena itu kita harus melakukan segala upaya untuk dapat mempertahankan predikat Unsoed sebagai Badan Layanan Umum yang Informatif, salah satunya melalui penyelenggaraan workshop ini,” ujarnya.
Dengan menyediakan informasi yang mutakhir, Waluyo Handoko berharap, Unsoed tidak hanya memenuhi kewajiban transparansi, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh masyarakat, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap Unsoed. (Prasetiyo)
