Para pejabat terlantik
PURBALINGGA, EDUKATOR–Pelantikan 213 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diharapkan menjadi momentum memperkuat kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Para pejabat baru diminta memastikan setiap tugas, program, dan anggaran pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif saat memimpin Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pejabat Struktural di Pendopo Dipokusumo, Jumat (14/8/2026).
“Dengan dilengkapinya struktur ini, saya ingin ada dampak yang nyata bagi masyarakat,” kata Fahmi.
Bupati Purbalingga Fahmi M Hanif melantik pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Purbalingga,Jumat (14/8/2026).
Pelayanan Publik Harus Semakin Mudah
Fahmi menegaskan, pengisian struktur organisasi tidak boleh berhenti pada kelengkapan administrasi pemerintahan. Keberadaan pejabat di setiap perangkat daerah harus menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan warga.
Hal itu mencakup upaya mempertahankan pelayanan yang sudah berjalan baik sekaligus membenahi berbagai aspek yang masih belum optimal. Menurutnya, seluruh perangkat daerah memiliki peran penting dalam pembangunan Purbalingga sehingga kinerjanya harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Fahmi secara khusus menyoroti pelayanan yang bersentuhan langsung dengan warga, seperti administrasi kependudukan, Mal Pelayanan Publik, kecamatan, kelurahan, kesehatan, dan pendidikan.
Ia meminta seluruh jajaran tidak menciptakan prosedur yang berbelit-belit atau saling melempar tanggung jawab.
“Harus dipermudah, bukan membuat masyarakat ribet,” tegasnya.
Anggaran Harus Menghasilkan Dampak
Selain peningkatan pelayanan, Fahmi mengingatkan agar setiap program pemerintah memiliki tujuan, target, dan hasil yang jelas. Menurutnya, keberhasilan kinerja tidak semata-mata dilihat dari besarnya anggaran yang terserap.
Yang lebih penting adalah manfaat yang dihasilkan setelah anggaran digunakan. Program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dinilai sebagai bentuk kinerja yang baik.
“Penyerapan anggaran itu untuk apa? Kalau berdampak kepada masyarakat, itu kinerja yang bagus,” ujarnya.
Karena itu, penyusunan program dan inovasi harus diawali dengan identifikasi kebutuhan serta tujuan yang hendak dicapai. Pemerintah daerah akan memberikan dukungan terhadap program yang memiliki manfaat jelas, dengan tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan skala prioritas penggunaan anggaran.
Kinerja Pejabat Akan Dievaluasi Berkala
Untuk memastikan target tersebut berjalan, Fahmi menyatakan akan melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pejabat eselon II, III, dan IV.
Evaluasi tidak hanya melihat hasil pekerjaan, tetapi juga mencakup integritas, kemampuan, dedikasi, serta loyalitas kepada bangsa, negara, daerah, dan masyarakat.
Pejabat yang menunjukkan kinerja optimal dan menghasilkan keluaran yang baik berpeluang mendapatkan kepercayaan untuk menangani tugas yang lebih penting dan strategis.
“Kalau kinerjanya baik dan output-nya bagus, tentu menjadi penilaian untuk diberikan tugas yang lebih krusial,” katanya.
Masyarakat Diminta Ikut Mengawasi
Fahmi juga mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Warga yang menemukan pelayanan tidak semestinya, pelanggaran aturan, penyelewengan, atau penyalahgunaan kewenangan dipersilakan menyampaikan laporan.
Laporan dapat disampaikan melalui Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), maupun kanal Lapor Mas Bupati.
Melalui penguatan struktur birokrasi tersebut, Pemkab Purbalingga berharap para pejabat mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif. Pelayanan yang mudah, program yang tepat sasaran, serta pembangunan yang menghasilkan manfaat menjadi tolok ukur agar keberadaan pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.(Prasetiyo)
