Rapat Evaluasi Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor yang digelar di Posko Tanggap Darurat Bencana Purbalingga, Senin (26/1/2026)
PURBALINGGA, EDUKATOR–Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga atas respons cepat dan sigap dalam menangani bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayah tersebut.
Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Evaluasi Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor yang digelar di Posko Tanggap Darurat Bencana Purbalingga, Senin (26/1/2026). BNPB menilai Purbalingga sebagai salah satu daerah tercepat dalam penanganan kebencanaan di Indonesia.
Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Andi Eviana, menyebut Purbalingga unggul dalam kecepatan respons, bahkan sejak sebelum status tanggap darurat ditetapkan.
“Dari hasil pengamatan kami di seluruh Indonesia, Purbalingga merupakan kabupaten tercepat dalam penanganan bencana. Pembersihan material banjir sudah dilakukan sebelum status tanggap darurat ditetapkan,” ujarnya.
Menurutnya, dalam situasi darurat terdapat sejumlah tahapan krusial yang harus dilaksanakan, mulai dari penetapan status darurat, pembentukan posko, penunjukan komandan posko, kaji cepat, hingga keterbukaan akses bantuan.
“Seluruh tahapan tersebut telah dilakukan dengan baik, sehingga bantuan dapat segera berdatangan. Dana Belanja Tidak Terduga Pemkab Purbalingga juga sudah bisa digunakan karena memiliki payung hukum melalui SK Darurat Bencana,” jelasnya.
Pengungsi Terlayani, Logistik Memadai
BNPB juga menilai penanganan pengungsi di Purbalingga berjalan tanpa kendala berarti. Para pengungsi dinyatakan telah mendapatkan pelayanan memadai, baik dari sisi logistik maupun sarana prasarana pendukung.
Bupati Fahmi dan rombongan mengecek dapur umum yang melayani para pengungsi
Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan pengungsi, Pemkab telah mendirikan tiga dapur umum, yakni Dapur Umum D’Las Serang yang dikelola Dinsospermasdes PP bersama TNI, Dapur Sangkanayu yang didukung PMI dan Baznas, serta dapur lapangan dari Brimob.
“Ketiga dapur umum tersebut mampu mencukupi kebutuhan logistik sekitar 1.800 porsi makanan setiap hari,” kata Bupati.
Fokus Pemulihan Infrastruktur dan Kebutuhan Mendesak
Bupati menambahkan, banjir bandang menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur, seperti jembatan, jalan, rumah warga, dan jaringan air bersih.
Untuk mempercepat pembersihan lumpur dan pemulihan akses, Pemkab berharap adanya tambahan dukungan alat berat, seperti ekskavator, loader, dan dump truck.
“Untuk kebutuhan mendesak, kami berharap dukungan air bersih berupa pipa penyambungan saluran, makanan, perlengkapan pengungsian seperti selimut, kasur, dan matras, serta kebutuhan kelompok rentan seperti balita dan lansia,” ujarnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan status tanggap darurat bencana melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 300.2.1/125 Tahun 2026 yang berlaku selama 14 hari, terhitung sejak 25 Januari hingga 6 Februari 2026. (Prasetiyo)
