Ilustrasi AI
JAKARTA, EDUKATOR–Rencana pemerintah menghemat cadangan energi nasional yang terancam imbas perang di Timur Tengah dengan menekan konsumsi bahan bakar minyak, termasuk pada sektor pendidikan, perlu dipikirkan secara matang sebelum diterapkan mulai April 2026. Sebab, pembelajaran jarak jauh bisa berdampak negatif pada proses pendidikan.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan (Center of Education Regulation and Development Analysis/Cerdas), Indra Charismiadji mengatakan, pandemi Covid-19 telah mengajarkan bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) sangat tidak efektif. Dampak ketertinggalan pelajaran atau learning loss juga masih terasa hingga saat ini.
”Sepertinya learning loss-nya bakal dobel-dobel karena sejak pandemi kita tidak ada upaya serius untuk memanfaatkan teknologi secara optimal di sekolah,” kata Indra saat dihubungi, Sabtu (21/3/2026), seperti dikutip dari kompas.id.
Learning loss yang terjadi selama pandemi disebabkan oleh terbatasnya interaksi antara tenaga pendidik dan pelajar, terbatasnya interaksi sesama pelajar, masalah waktu belajar, kurangnya konsentrasi dan hilangnya fokus, serta kurangnya serapan pelajar terhadap materi pembelajaran yang diberikan.
Interaksi yang terbatas itu mengakibatkan motivasi belajar menurun. Pembelajaran tatap muka tetap harus diutamakan karena akan lebih efektif dan terkontrol melalui afirmasi positif yang diberikan oleh tenaga pengajar meski semangat belajar bisa saja fluktuatif.
Seharusnya yang Diefisiensi Gaji/Tunjangan Pejabat Negara
Pengamat pendidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah, menambahkan, dalam kondisi menuju krisis energi akibat perang Amerika Serikat-Israel versus Iran saat ini seharusnya yang diefisiensi terlebih dahulu adalah gaji atau tunjangan para pejabat negara. Efisiensi pada dana pendidikan sebaiknya menjadi opsi terakhir yang diambil pemerintah.
”Sebaiknya efisiensi dilakukan pada kementerian atau lembaga lain dan tunjangan pejabat negara, mulai dari presiden, menteri, DPR, DPD, hingga pejabat eselon. Juga efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Pendidikan harus menjadi prioritas negara,” ucap Jejen.
Jika tetap harus efisiensi segera, lanjut Jejen, pembelajaran tetap dilakukan secara hibrida, sebagian luring sebagian daring. Murid dan mahasiswa yang tinggal di dekat sekolah dan kampus harus tetap berangkat belajar secara tatap muka.
”Pembelajaran di sekolah dan kampus tetap tatap muka karena pembelajaran daring sangat tidak efektif,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam Rapat Koordinasi Teknis Kebijakan Penghematan BBM di sektor pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (16/3/2026) lalu telah merencanakan lima strategi utama.
Lima Strategi
Dalam rapat tersebut disepakati lima strategi utama penghematan energi lintas instansi. Strategi tersebut meliputi penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), penguatan pemanfaatan platform digital untuk mendukung efektivitas kerja, dan pembatasan mobilitas perjalanan dinas.
Kemudian penerapan strategi hemat energi pada operasional gedung perkantoran, serta penerapan metode pembelajaran (daring/luring) yang menyesuaikan dengan karakteristik substansi mata kuliah/pelajaran.
Adapun kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan untuk dilaksanakan secara tatap muka guna menjaga kualitas proses pembelajaran. Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing jenjang pendidikan serta kebutuhan pembelajaran yang berbeda.
Pratikno menekankan bahwa kebijakan efisiensi energi perlu dirumuskan secara responsif dan berbasis data dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas pada masa pandemi Covid-19. Pemerintah perlu memastikan bahwa langkah penghematan energi tidak mengganggu proses pembelajaran ataupun pelayanan publik lainnya.
”Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor. Dengan demikian, tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” kata Pratikno.
MBG disesuaikan
Mekanisme penyesuaian distribusi MBG juga akan disesuaikan apabila terjadi perubahan pola kehadiran siswa di sekolah, serta opsi skema pembiayaan alternatif untuk mendukung kebutuhan akses internet bagi peserta didik jika pembelajaran daring diterapkan. Kebijakan penghematan energi lintas sektor tersebut direncanakan mulai berlaku pada April 2026.
”Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ucap Pratikno.
Hasil rapat koordinasi ini akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo yang memuat gambaran konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan serta rekomendasi langkah-langkah penghematan yang akan dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait.(*)
