PURWOKERTO, EDUKATOR–Pemerintah Kabupaten Banyumas meluncurkan aplikasi SLAMET (Sistem Layanan Manajemen Kepegawaian Terintegrasi) sebagai inovasi untuk mempermudah layanan kepegawaian berbasis data real time. Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Senin (4/5/2026). Hal ini sebagai langkah memperkuat tata kelola aparatur yang modern, efektif, dan terintegrasi.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN BKN Hardianawati, Kepala BKPSDM Eko Prijanto, serta jajaran asisten Sekda.
Aplikasi SLAMET hadir menggantikan sistem sebelumnya, SIMPEG, yang dinilai tidak lagi mampu menjawab kebutuhan pengelolaan ASN yang semakin kompleks.
Solusi Integrasi dan Validitas Data
Kepala BKPSDM Banyumas, Eko Prijanto, menjelaskan bahwa pengembangan aplikasi ini dilatarbelakangi kebutuhan integrasi sistem informasi serta sering terjadinya perbedaan data antara SIMPEG dan SIASN BKN.
“SLAMET menjadi sistem kepegawaian generasi baru yang terintegrasi dengan SIASN BKN,” ujarnya.
Ia menambahkan, aplikasi ini mendukung manajemen talenta dan dikelola secara mandiri oleh tim internal bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Banyumas. Terdapat enam layanan utama, yakni kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usul jabatan fungsional, pemberhentian dan pensiun, usul satyalencana, serta penerbitan dokumen bertanda tangan elektronik.
Eko menegaskan seluruh data dalam SLAMET bersumber dari SIASN sebagai single source. Oleh karena itu, pembaruan data oleh setiap ASN menjadi syarat utama agar layanan berjalan optimal.
Tanggung Jawab Bersama ASN
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menekankan pentingnya kesadaran seluruh aparatur dalam menjaga kualitas data.
“Sistem yang baik tidak akan berarti tanpa data yang baik,” tegasnya.
Ia menyatakan pengelolaan data kepegawaian bukan hanya tugas BKPSDM, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh ASN. Menurutnya, merawat data merupakan bagian dari profesionalisme sekaligus investasi karier.
Dorongan Birokrasi Berbasis Data
Sadewo mengajak seluruh ASN untuk membangun budaya kerja berbasis data guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akuntabel.
“Saya ingin birokrasi yang sederhana, transparan, dan tidak berbelit,” ungkapnya.
Ia juga meminta para kasubag umum dan kepegawaian, admin, serta operator untuk aktif menyosialisasikan penggunaan SLAMET di masing-masing OPD. Selain itu, mereka diminta membantu ASN yang mengalami kendala teknis serta melaporkan perkembangan pembaruan data secara berkala.
Dampak pada Layanan Kepegawaian
Dengan penerapan aplikasi ini, Pemkab Banyumas menargetkan terwujudnya data kepegawaian yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah tersebut diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan, ketepatan kebijakan, serta terciptanya sistem manajemen ASN yang lebih adil dan profesional.(Prasetiyo)
