Oleh: Mayjen TNI (Purn) Fulad, S.Sos, M.Si
Penasihat Militer RI untuk PBB 2017–2019
Pendahuluan
Dunia sedang berada di ambang perang. Bukan perang di Ukraina yang sudah lebih dari dua tahun menyita perhatian. Bukan pula konflik Gaza yang tak kunjung usai.
Kali ini, ancaman datang dari kemungkinan perang terbuka antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Amerika Serikat sebagai negara adidaya, serta Iran dengan jaringan proksi terkuat di Timur Tengah, kini saling berhadapan dengan rudal, drone, dan kekuatan militer. Israel, dengan doktrin eksistensialnya, sejak lama berambisi melumpuhkan program nuklir Iran. Sementara itu, Amerika Serikat dengan pangkalan militernya di kawasan Teluk tidak akan tinggal diam.
Jika perang ini benar-benar pecah, rakyat Indonesia akan ikut membayar harganya. Bukan dalam bentuk ledakan bom atau suara tembakan, melainkan dalam dampak yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Harga mi instan akan naik, tahu dan tempe melonjak, BBM melambung, nilai rupiah tergerus, dan anggaran negara tersedot untuk subsidi energi. Ini bukan persoalan jauh. Ini persoalan dapur masyarakat Indonesia.
Apa Yang Akan Terjadi Dalam Tiga Bulan Pertama ?
Jangan mudah percaya pada narasi “perang kilat” atau anggapan bahwa Iran akan runtuh dalam hitungan minggu. Tiga bulan pertama konflik justru berpotensi menciptakan kebuntuan yang destruktif.
Iran tidak akan mudah tumbang. Negara ini memiliki pengalaman perang panjang melawan Irak (1980–1988) serta jaringan proksi di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman. Mereka juga memiliki drone murah yang efektif menghancurkan alat utama sistem senjata modern. Infrastruktur mungkin rusak, tetapi rezimnya tetap bertahan.
Amerika Serikat pun tidak akan meraih kemenangan cepat. Mereka akan menghadapi perang asimetris di medan yang kompleks dengan biaya politik dan ekonomi yang sangat besar. Bahkan, biaya satu rudal pencegat bisa jauh lebih mahal dibanding drone yang dilumpuhkan.
Israel juga berpotensi kewalahan karena harus menghadapi dua front sekaligus: Gaza di selatan dan Hizbullah di utara. Sistem pertahanan seperti Iron Dome tidak dirancang untuk menghadapi serangan besar dari dua arah secara bersamaan.
Dalam kondisi kebuntuan ini, Iran kemungkinan akan menggunakan strategi utama: mengganggu Selat Hormuz. Jalur sempit ini merupakan lintasan sekitar 20 persen distribusi minyak dan LNG dunia. Gangguan sekecil apa pun akan mendorong harga minyak melonjak tajam, bahkan bisa menembus 120 hingga 150 dolar per barel.
Indonesia sebagai negara pengimpor minyak akan menjadi salah satu pihak yang paling terdampak.
Inilah Dampaknya
Pertama, APBN tertekan dan rakyat menanggung beban. Kenaikan harga minyak dunia akan langsung memukul anggaran negara. Dengan asumsi harga minyak dalam APBN sekitar 70–75 dolar per barel, lonjakan ke atas 100 dolar akan meningkatkan beban subsidi secara signifikan. Setiap kenaikan 1 dolar per barel dapat menambah beban subsidi hingga Rp3–4 triliun per tahun.
Jika kenaikan mencapai 25–30 dolar, tambahan beban bisa menyentuh Rp75–120 triliun. Pemerintah harus mencari sumber pendanaan, baik melalui utang maupun pengurangan program sosial. Dampaknya, masyarakat kecil yang paling merasakan tekanan.
Kedua, harga kebutuhan pokok meningkat. Indonesia masih bergantung pada impor gandum, kedelai, dan pakan ternak. Gangguan jalur pelayaran di Laut Merah dan Selat Hormuz akan meningkatkan biaya logistik secara signifikan. Kapal harus memutar lebih jauh, waktu tempuh bertambah, dan biaya asuransi melonjak.
Akibatnya, harga mi instan, tahu, tempe, ayam, dan telur ikut naik. Pelaku usaha kecil di sektor kuliner juga akan mengalami tekanan karena margin keuntungan menyusut.
Ketiga, nilai rupiah melemah. Kenaikan harga minyak meningkatkan kebutuhan dolar AS untuk impor energi. Hal ini dapat mendorong nilai tukar rupiah melemah hingga kisaran Rp17.000 atau lebih. Dampaknya, harga barang impor naik, beban utang luar negeri meningkat, dan biaya perjalanan ke luar negeri menjadi lebih mahal.
Indonesia Harus Netral, Tapi Tidak Pasif
Di tengah tekanan global, Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Indonesia tidak boleh terlibat dalam koalisi militer mana pun, termasuk menyediakan pangkalan atau jalur penerbangan militer.
Sikap ini bukan berarti berpihak pada salah satu negara, melainkan untuk menjaga kepentingan nasional: stabilitas, perdamaian, dan keterjangkauan harga energi.
Namun, netralitas tidak berarti pasif. Pemerintah perlu mengambil langkah konkret. Pertama, aktif dalam diplomasi internasional untuk mendorong gencatan senjata. Kedua, memastikan perlindungan WNI di kawasan Timur Tengah, termasuk menyiapkan skenario evakuasi darurat.
Ketiga, menyiapkan skenario APBN darurat dengan mengalihkan anggaran ke sektor perlindungan sosial. Keempat, memperkuat kemandirian pangan dan energi untuk mengurangi ketergantungan impor.
Penutup
Perang mungkin belum terjadi, tetapi tanda-tandanya semakin nyata. Ketegangan meningkat, diplomasi tersendat, dan risiko konflik terbuka semakin besar.
Indonesia berpotensi menjadi korban bukan karena diserang secara langsung, tetapi karena struktur ekonominya masih rentan terhadap gejolak global. Ketergantungan pada impor dan jalur distribusi internasional menjadi titik lemah yang harus segera diperbaiki.
Jika tidak ingin rakyat menanggung beban yang lebih berat, perubahan harus dilakukan sekarang. Ketahanan pangan dan energi harus menjadi prioritas utama.
Pemerintah perlu memastikan Indonesia tidak terseret dalam konflik pihak lain. Prinsip bebas aktif harus dijaga sebagai landasan utama kebijakan luar negeri.
Indonesia harus berada di garis depan dalam memperjuangkan perdamaian. Jika bukan sekarang, kapan lagi. Jika bukan kita, siapa lagi.
Jakarta, Mei 2026
