Oleh: Mayjen TNI (Purn) Fulad, S.Sos, M.Si
Penasehat Militer RI untuk PBB (2017–2019)
Pendahuluan
“Ketika dunia mulai berbicara tentang perdamaian, justru pada saat itulah sejarah sering sedang menyiapkan konflik berikutnya.”
Kalimat tersebut tampaknya relevan untuk membaca dinamika geopolitik dunia hari ini. Konflik di Timur Tengah tidak lagi berdiri sebagai perang regional biasa, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari perebutan pengaruh global yang melibatkan Amerika Serikat, China, Rusia, serta kekuatan-kekuatan baru dalam tatanan dunia multipolar.
Di tengah rivalitas global yang semakin kompleks, dunia menyaksikan meningkatnya komunikasi strategis antara Beijing, BRICS, dan Moskow. Presiden Donald Trump melakukan kunjungan penting ke Beijing. Iran memperkuat jalur diplomasi dan ekonominya dengan BRICS. Sementara Presiden Vladimir Putin dan Xi Jinping kembali meningkatkan koordinasi geopolitik di tengah memanasnya kawasan Timur Tengah.
Di permukaan, perkembangan ini terlihat sebagai sinyal menuju stabilitas baru. Namun bila dicermati lebih dalam, situasi yang sedang berlangsung kemungkinan bukan sepenuhnya proses perdamaian. Dunia tampaknya sedang memasuki fase reorganisasi konflik global, yaitu periode ketika para aktor besar mengatur ulang strategi, memperkuat posisi tawar, dan membangun konfigurasi kekuatan baru sebelum memasuki fase berikutnya.
Dalam konteks inilah, dinamika Beijing, BRICS, dan Moskow perlu dibaca secara lebih hati-hati, bukan hanya dari sudut pandang diplomasi, tetapi juga dari perspektif energi, ekonomi, keamanan, dan arah perubahan tatanan dunia.
Konflik Modern dan Perubahan Bentuk Perang
Perang modern jarang benar-benar berakhir di meja perundingan. Dalam banyak kasus, konflik hanya berubah bentuk, berpindah arena, lalu muncul kembali melalui instrumen yang lebih kompleks dan lebih sulit dibaca.
Perang hari ini tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan tempur di medan perang. Konflik modern juga ditentukan oleh kemampuan mengendalikan energi, menjaga stabilitas ekonomi, menguasai teknologi strategis, mempertahankan sistem pembayaran internasional, serta menjaga daya tahan nasional dalam menghadapi tekanan jangka panjang.
Karena itu, memahami dinamika Beijing, BRICS, dan Moskow tidak cukup hanya melalui pendekatan militer semata. Yang sedang dipertaruhkan sesungguhnya adalah arah tatanan dunia yang semakin bergerak menuju sistem multipolar yang kompetitif, cair, dan penuh persaingan strategis.
Dalam konteks global saat ini, kekuatan suatu negara tidak lagi hanya diukur dari jumlah persenjataan atau kemampuan tempurnya, tetapi juga dari kemampuan menjaga rantai pasok, mengendalikan energi, mempertahankan stabilitas ekonomi, serta membangun pengaruh geopolitik lintas kawasan.
Beijing dan Upaya Menahan Ledakan Konflik Global
Kunjungan Donald Trump ke Beijing pada pertengahan Mei 2026 menjadi salah satu sinyal geopolitik penting. Secara resmi, agenda tersebut dipenuhi pembahasan perdagangan, investasi, serta stabilitas ekonomi global. Bahkan terdapat sejumlah kesepakatan ekonomi strategis bernilai besar bagi kedua negara.
Namun di balik agenda ekonomi itu, terdapat kepentingan yang jauh lebih besar: mencegah konflik Timur Tengah berkembang menjadi krisis global yang sulit dikendalikan.
Washington memahami bahwa perang berkepanjangan dengan Iran akan membawa konsekuensi ekonomi yang sangat berat, baik terhadap stabilitas energi dunia maupun terhadap kondisi domestik Amerika Serikat sendiri. Inflasi energi, tekanan fiskal, dan ketidakpastian pasar global dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas politik dalam negeri Amerika.
Di sisi lain, China juga memiliki kepentingan strategis untuk menjaga stabilitas kawasan. Ketergantungan Beijing terhadap pasokan energi Timur Tengah membuat konflik berkepanjangan menjadi ancaman langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan keamanan energinya.
Karena itu, komunikasi Trump dan Xi Jinping bukan sekadar diplomasi bilateral biasa, melainkan bagian dari upaya menahan agar eskalasi tidak berubah menjadi perang regional yang lebih luas dan tidak terkendali.
Namun hingga saat ini, belum terlihat adanya kesepakatan strategis yang benar-benar menyelesaikan akar konflik. Belum ada mekanisme keamanan baru di Selat Hormuz. Belum ada formula permanen terkait isu nuklir Iran. Dan belum ada arsitektur keamanan kawasan yang disepakati bersama.
Artinya, dunia saat ini masih berada dalam fase jeda strategis yang rapuh. Stabilitas yang terlihat di permukaan sesungguhnya masih menyimpan potensi eskalasi yang sewaktu-waktu dapat meledak kembali.
Selat Hormuz dan Perebutan Kendali Energi Dunia
Di balik seluruh dinamika tersebut, terdapat satu faktor utama yang menjadi pusat perhatian global: energi.
Selat Hormuz hari ini bukan sekadar jalur pelayaran minyak dunia, tetapi simbol perebutan kendali ekonomi global. Sebagian besar distribusi energi dunia masih bergantung pada stabilitas kawasan Teluk. Karena itu, siapa yang mampu mempengaruhi stabilitas Selat Hormuz pada dasarnya sedang mempengaruhi denyut ekonomi dunia.
Dalam konteks ini, konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan isu keamanan kawasan atau program nuklir semata. Konflik tersebut juga menyangkut kontrol strategis terhadap jalur energi global, stabilitas perdagangan internasional, serta keseimbangan kekuatan ekonomi dunia.
Inilah sebabnya mengapa Timur Tengah tetap menjadi salah satu pusat pertarungan geopolitik paling penting dalam abad ke-21. Perebutan pengaruh di kawasan ini pada akhirnya bukan hanya tentang wilayah, tetapi juga tentang siapa yang mampu mengendalikan stabilitas energi dan arah ekonomi global.
BRICS dan Strategi Ketahanan Iran
Di saat yang sama, Iran terus memperkuat jalur ekonominya melalui BRICS. Langkah ini perlu dibaca secara sangat hati-hati.
Bagi Teheran, BRICS bukan sekadar forum ekonomi alternatif. BRICS mulai dipandang sebagai instrumen strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap sistem finansial Barat, terutama dominasi dolar Amerika Serikat dan jaringan pembayaran global berbasis SWIFT.
Karena itu, meningkatnya komunikasi Iran dengan China dan Rusia harus dipahami sebagai bagian dari strategi membangun ketahanan ekonomi jangka panjang di tengah tekanan sanksi Barat.
Iran tampaknya belajar dari pengalaman Rusia bahwa dalam konflik modern, ketahanan ekonomi sama pentingnya dengan kekuatan militer. Negara yang mampu menjaga perdagangan, energi, dan sistem pembayarannya akan memiliki daya tahan lebih besar dalam menghadapi perang berkepanjangan.
Di sinilah BRICS memperoleh makna geopolitik baru. Forum ini tidak lagi sekadar dipandang sebagai kerja sama ekonomi negara berkembang, tetapi mulai bergerak menjadi ruang koordinasi kekuatan non-Barat dalam menghadapi tekanan global.
Secara perlahan, BRICS juga mulai mencerminkan munculnya kekuatan baru dalam tatanan dunia yang semakin multipolar, kompleks, dan penuh persaingan strategis.
Poros Beijing–Moskow dan Lahirnya Keseimbangan Baru
Sementara itu, hubungan Rusia dan China semakin menunjukkan pola kemitraan strategis yang bersifat fungsional. Kedua negara mungkin tidak membangun aliansi militer formal seperti NATO, tetapi mereka saling menghubungkan kepentingan energi, teknologi, perdagangan, dan keamanan.
Moskow membutuhkan pasar dan dukungan ekonomi China untuk menghadapi tekanan Barat. Sebaliknya, Beijing membutuhkan stabilitas pasokan energi dan dukungan geopolitik Rusia untuk menjaga keseimbangan strategis global.
Hubungan semacam ini menciptakan efek penyeimbang terhadap dominasi Barat, terutama dalam isu Timur Tengah dan Indo-Pasifik.
Karena itu, munculnya poros komunikasi Beijing–Moskow–Teheran tidak dapat dipandang sebagai fenomena biasa. Ini merupakan bagian dari proses pembentukan keseimbangan kekuatan baru dalam sistem internasional yang semakin multipolar.
Dunia saat ini tampaknya sedang bergerak menuju fase baru, di mana pengaruh global tidak lagi sepenuhnya didominasi oleh satu kekuatan tunggal, tetapi tersebar ke berbagai pusat kekuatan baru yang saling bersaing dan saling menahan.
Tiga Skenario Masa Depan Timur Tengah
a. Pembekuan Konflik
Skenario pertama yang paling mungkin terjadi adalah pembekuan konflik. Intensitas perang menurun, tetapi ketegangan tetap berlangsung di bawah permukaan. Serangan langsung berkurang, namun seluruh pihak tetap mempertahankan kesiapan militer dan tekanan politik masing-masing.
Situasi seperti ini berbahaya karena menciptakan ilusi stabilitas. Dunia terlihat lebih tenang, tetapi sesungguhnya tetap berada dalam kondisi sangat rentan terhadap salah perhitungan strategis.
b. De-Eskalasi Bertahap
Skenario kedua adalah de-eskalasi bertahap melalui jalur diplomasi multipihak, termasuk melibatkan BRICS dan China sebagai mediator strategis. Skenario ini lebih rasional secara ekonomi karena seluruh pihak memahami bahwa perang besar akan merugikan stabilitas global.
Namun hambatan utamanya terletak pada politik domestik masing-masing negara, terutama Amerika Serikat dan Israel, di mana isu keamanan dan kekuatan militer sering menjadi bagian penting dari dinamika politik internal.
c. Eskalasi Baru dan Konflik Regional
Skenario ketiga adalah eskalasi baru akibat kesalahan kalkulasi. Dalam situasi penuh ketegangan, satu serangan terbatas atau satu insiden di Selat Hormuz dapat dengan cepat memicu konfrontasi regional yang lebih luas.
Dan bila itu terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan Timur Tengah. Dunia akan menghadapi guncangan energi, lonjakan inflasi global, gangguan rantai pasok, hingga ketidakpastian ekonomi yang sangat serius.
Indonesia dan Tantangan Era Multipolar
Indonesia tidak boleh melihat konflik Timur Tengah semata sebagai isu luar negeri yang jauh dari kepentingan nasional. Konflik ini berkaitan langsung dengan ketahanan energi, stabilitas ekonomi, keamanan nasional, hingga masa depan rantai pasok global Indonesia.
Karena itu, Indonesia perlu mengambil posisi sebagai middle power yang aktif, independen, dan dipercaya semua pihak. Indonesia tidak boleh hanya bersikap reaktif terhadap perubahan geopolitik global, tetapi harus mulai membangun kapasitas sebagai strategic balancer di kawasan Indo-Pasifik.
Dalam situasi dunia yang semakin multipolar, Indonesia memiliki peluang besar untuk memainkan peran strategis sebagai negara penyeimbang, jembatan diplomasi, sekaligus kekuatan moderat yang mampu menjaga stabilitas kawasan.
Langkah Strategis Indonesia
Pertama, memperkuat diplomasi strategis di forum internasional untuk mendorong de-eskalasi dan perlindungan jalur energi global.
Kedua, mempercepat penguatan cadangan energi nasional dan diversifikasi sumber impor energi agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak kawasan tertentu.
Ketiga, mempersiapkan diri menghadapi perubahan arsitektur ekonomi global, termasuk kemungkinan meningkatnya penggunaan mata uang non-dolar dalam perdagangan internasional.
Keempat, memperkuat ketahanan nasional berbasis pangan, energi, teknologi, dan industri strategis agar Indonesia memiliki daya tahan lebih kuat dalam menghadapi ketidakpastian global.
Penutup
Dunia saat ini sedang bergerak menuju era multipolar yang lebih kompleks, lebih kompetitif, dan lebih cair dibanding periode sebelumnya. Persaingan global tidak lagi hanya berlangsung melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui energi, teknologi, perdagangan, sistem keuangan, dan pengaruh geopolitik.
Dalam situasi seperti itu, diplomasi menjadi sama pentingnya dengan kekuatan pertahanan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak konflik besar justru lahir ketika dunia merasa situasi mulai tenang. Karena itu, euforia terhadap narasi perdamaian perlu disikapi secara hati-hati dan realistis.
Beijing, BRICS, dan Moskow memang dapat menjadi pintu menuju stabilitas baru. Namun pada saat yang sama, ketiganya juga dapat menjadi bagian dari reorganisasi konflik global yang lebih besar dan lebih kompleks.
Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton di tengah perubahan tersebut. Indonesia harus hadir sebagai kekuatan penyeimbang, penjaga stabilitas kawasan, sekaligus bangsa yang mampu membaca arah perubahan sejarah sebelum badai geopolitik benar-benar datang.
Karena dalam dunia yang sedang berubah cepat, ancaman terbesar bukanlah perang yang terlihat, melainkan kegagalan membaca arah sejarah sebelum konflik berikutnya dimulai.
Jakarta, Mei 2026
