Wakil Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr. Hj. Sri Suciati, M.Hum
SURAKARTA, EDUKATOR — Guru tidak cukup hanya menguasai teknologi (high tech), tetapi juga harus memiliki sentuhan kemanusiaan (high touch) agar mampu membimbing murid menghadapi perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan perubahan zaman.
Pesan itu disampaikan Wakil Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr. Hj. Sri Suciati, M.Hum., saat membuka Konferensi Kerja (Konker) Tahun Kedua PGRI Kota Surakarta di Hotel Sahid Jaya Surakarta, Rabu (24/6/2026).
Mewakili Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr. Muhdi, Sri Suciati menegaskan bahwa teknologi dan AI tidak perlu ditakuti. Namun, pemanfaatannya di dunia pendidikan harus tetap berada dalam pendampingan guru yang memiliki empati, hati nurani, dan kreativitas.
“Guru tidak cukup hanya menguasai high tech, tetapi juga high touch agar mampu menjadikan murid terus tumbuh, berkembang, dan berbuah sesuai potensinya,” ujarnya.
Menurut Sri Suciati, AI dapat membantu proses pembelajaran, tetapi tidak mampu menggantikan peran guru dalam memberikan teladan, membangun karakter, dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik.
“Ibarat sedang berlayar, anak-anak belum tentu memahami batas perjalanan yang aman. Guru harus hadir membimbing dan mengarahkan agar mereka mampu memanfaatkan teknologi dan AI dengan benar,” katanya.
Apresiasi untuk PGRI Kota Surakarta
Dalam kesempatan itu, Sri Suciati menyampaikan apresiasi kepada Pengurus PGRI Kota Surakarta yang menjadi salah satu daerah tercepat menyelenggarakan Konferensi Kerja Tahun Kedua setelah pelaksanaan Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) II PGRI Jawa Tengah.
“Kami mengapresiasi Pengurus PGRI Kota Surakarta yang telah mengambil waktu awal penyelenggaraan Konferensi Kerja Tahun Kedua sehingga masuk 10 besar setelah digelarnya Konkerprov II PGRI Jateng,” ungkapnya.
Apresiasi juga diberikan karena PGRI Kota Surakarta telah melunasi iuran anggota. Menurutnya, iuran merupakan sumber kehidupan organisasi yang memungkinkan berbagai program kerja dapat berjalan.
“Iuran anggota ibarat darah organisasi yang membuat organisasi bergerak menjalankan program kerjanya,” jelas Sri Suciati.
Meski demikian, ia mengakui bahwa iuran anggota sebesar Rp 8.000 per orang belum cukup untuk membiayai seluruh kegiatan organisasi karena harus dibagi untuk tingkat cabang, kabupaten/kota, provinsi, hingga Pengurus Besar PGRI.
Unit Usaha Perkuat Kemandirian Organisasi
Untuk menopang kebutuhan organisasi, PGRI Jawa Tengah mengembangkan berbagai unit usaha. Beberapa di antaranya adalah Biro Umrah Safara, Hotel New Kencana Purbalingga, BPR Guru, Derap Guru, serta sejumlah usaha lainnya.
Selain itu, PGRI Jawa Tengah juga memiliki alat kelengkapan organisasi dan lembaga pendukung, salah satunya YPLP PT yang mengelola Universitas PGRI Semarang (UPGRIS).
“UPGRIS membantu hampir Rp1 miliar setiap tahun untuk pelaksanaan program PGRI Jawa Tengah,” ujar mantan Rektor UPGRIS tersebut.
Sri Suciati menambahkan, UPGRIS saat ini tengah mempersiapkan diri menghadapi akreditasi internasional yang dijadwalkan berlangsung pada awal Agustus 2026.
“Ada sejumlah asesor dari luar negeri yang akan datang ke UPGRIS untuk melakukan akreditasi internasional awal Agustus nanti,” katanya.
Perkuat Soliditas dan Gotong Royong
Di hadapan peserta Konker II PGRI Kota Surakarta, Sri Suciati mengajak seluruh anggota untuk terus memperkuat soliditas, solidaritas, dan semangat gotong royong demi menjadikan PGRI sebagai rumah yang nyaman bagi seluruh anggota.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran guru sebagai teladan dan pembangkit semangat belajar murid.
“Tidak harus menjadi guru yang sempurna, tetapi jadilah guru teladan dan guru pembahagia yang mampu membangkitkan semangat belajar murid-murid,” tuturnya.
Soroti Nasib Guru Honorer dan PPPK Paruh Waktu
Sri Suciati mengaku bangga atas sinergi yang terjalin antara PGRI Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
Pada kesempatan tersebut, ia juga meminta perhatian pemerintah terhadap penyelesaian status guru honorer yang belum diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta peningkatan kesejahteraan guru PPPK paruh waktu.
“Status dan kesejahteraan guru paruh waktu menjadi tanggung jawab kita bersama. Begitu juga masih banyaknya rangkap jabatan kepala sekolah yang perlu mendapat perhatian,” tegasnya.(Purwanto/Prs)
