Oleh: Mayjend TNI (Purn.) Fulad, S.Sos, M.Si
Penasihat Militer RI untuk PBB 2017–2019
Pendahuluan
SEUMUR hidup saya dididik menjadi prajurit. Saya diajarkan bahwa musuh adalah siapa pun yang mengancam kedaulatan negara. Musuh itu harus dihadapi, dicegah, dan bila perlu dihancurkan.
Namun setelah pensiun, saya menemukan kenyataan yang jauh lebih mengusik. Ada musuh yang tidak datang dari seberang lautan, tidak mengibarkan bendera asing, tidak membawa tank ataupun rudal. Musuh itu duduk nyaman di balik meja, memegang pena, mengendalikan anggaran, lalu perlahan menggerogoti pertahanan bangsa dari dalam.
Musuh Itu Bernama Korupsi
Korupsi bukan sekadar kejahatan ekonomi. Dalam perspektif pertahanan negara, korupsi adalah pengkhianatan terhadap prajurit yang setiap hari mempertaruhkan nyawa demi menjaga Merah Putih.
Ketika Logistik Menentukan Hidup dan Mati
Dalam penugasan saya sebagai Penasihat Militer RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (2017–2019), saya belajar bahwa banyak negara tidak runtuh karena kalah bertempur. Mereka lebih dahulu kalah karena institusinya kehilangan integritas.
Di dunia militer terdapat satu hukum yang tidak pernah berubah: logistik adalah nyawa. Tanpa amunisi, keberanian tidak mempunyai daya tembak. Tanpa bahan bakar, alutsista secanggih apa pun berubah menjadi besi yang tak bergerak.
Tanpa pemeliharaan, kapal, pesawat, dan kendaraan tempur perlahan kehilangan kemampuan operasionalnya. Tanpa latihan yang memadai, prajurit memasuki medan tugas dengan kesiapan yang tidak optimal.
Karena itu, setiap rupiah anggaran pertahanan sesungguhnya merupakan bagian dari sistem penyelamat nyawa. Ketika anggaran diselewengkan, yang berkurang bukan hanya angka dalam laporan keuangan. Yang ikut terkikis adalah kesiapan tempur, daya tangkal negara, dan keselamatan prajurit.
Korupsi tidak berhenti pada kerugian negara. Dampaknya berakhir di garis depan.
Korupsi Adalah Ancaman Strategis
Perang modern tidak hanya ditentukan oleh jumlah rudal atau kecanggihan teknologi. Kekuatan suatu negara juga ditentukan oleh kualitas tata kelolanya. Negara dengan birokrasi yang bersih mampu membangun pertahanan yang kuat.
Sebaliknya, negara yang membiarkan korupsi berkembang sesungguhnya sedang memperlemah dirinya sendiri bahkan sebelum musuh datang menyerang.
Setiap rupiah yang hilang akibat korupsi berarti lebih sedikit perlengkapan yang tersedia, lebih sedikit latihan yang dapat dilaksanakan, lebih sedikit fasilitas yang dapat dibangun, dan semakin kecil kemampuan negara melindungi para prajuritnya.
Korupsi di sektor energi memperbesar kerentanan strategis. Korupsi di sektor pangan melemahkan ketahanan nasional. Korupsi dalam pengadaan pertahanan mengurangi daya tangkal negara.
Semuanya saling berkaitan, sebab kekuatan militer tidak pernah berdiri sendiri. Ia ditopang oleh pemerintahan yang bersih, ekonomi yang sehat, dan kepemimpinan yang berintegritas.
Itulah sebabnya korupsi sesungguhnya merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Ia tidak meledak seperti bom, melainkan menggerogoti seperti rayap. Ketika ancaman nyata datang, kerusakan itu baru terlihat, dan sering kali semuanya sudah terlambat.
Melindungi Prajurit Berarti Memerangi Korupsi
Menghormati prajurit tidak cukup dilakukan melalui upacara dan pidato. Penghormatan sejati diwujudkan melalui anggaran yang dikelola secara jujur, pengadaan yang profesional, pemeliharaan alutsista yang bertanggung jawab, serta sistem hukum yang tidak memberi ruang bagi penyimpangan.
Karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pertahanan nasional. Seluruh aset hasil korupsi wajib dirampas. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan anggaran negara harus semakin transparan, profesional, dan akuntabel.
Yang tidak kalah penting, budaya integritas harus menjadi karakter setiap penyelenggara negara. Sebab negara tidak akan pernah menjadi kuat apabila para pengkhianat justru hidup lebih nyaman daripada mereka yang mengabdi.
Penutup
Hari ini ribuan prajurit Indonesia berjaga di gunung, hutan, laut, dan pulau-pulau terluar. Mereka tidak pernah menawar pengabdian. Mereka tidak pernah meminta kemewahan. Mereka hanya berharap negara tidak mengkhianati sumpah yang telah mereka pegang.
Jangan biarkan mereka berangkat menjalankan tugas dengan perlengkapan yang tidak layak karena anggaran diselewengkan. Jangan pula biarkan keluarga prajurit membayar harga dari keserakahan segelintir orang.
Bagi saya, ancaman terbesar terhadap Republik bukan hanya datang dari luar batas negara. Ancaman terbesar adalah ketika korupsi membuat bangsa ini kehilangan kemampuan menjaga dirinya sendiri.
Rudal musuh mungkin masih dapat dihentikan oleh sistem pertahanan udara yang dimiliki negara. Namun, korupsi yang terus dibiarkan justru menggerogoti pertahanan dari dalam dengan melemahkan kesiapan tempur, mengurangi daya dukung pertahanan, serta mengikis kepercayaan terhadap negara.
Pada akhirnya, ancaman terbesar bagi prajurit bukan hanya datang dari serangan lawan, melainkan dari pengkhianatan yang lahir akibat korupsi di negerinya sendiri.
Sejarah berkali-kali mengajarkan bahwa sebuah negara jarang runtuh karena serangan dari luar. Lebih sering, negara roboh karena pembusukan dari dalam. Dan apabila korupsi terus dibiarkan, maka yang pertama kali menjadi korban bukan hanya keuangan negara.
Korban pertamanya adalah kehormatan bangsa.(*)
Jakarta, Juli 2026
