Oleh: Mayjend TNI (Purn.) Fulad, S.Sos, M.Si
Penasihat Militer RI untuk PBB 2017–2019
Pendahuluan
SEMBILAN belas tahun lagi, tepatnya pada 2045, Indonesia genap berusia 100 tahun merdeka. Di atas kertas, kita memiliki semua modal: bonus demografi sekitar 194 juta jiwa, sumber daya alam terbesar di Asia Tenggara, serta target ekonomi untuk masuk lima besar dunia.
Namun, di sisi kertas yang lain juga tertulis fakta yang tidak kalah penting. Sekitar 50% penduduk kita belum melek data, banyak jenis pekerjaan akan tergantikan oleh kecerdasan buatan (AI), dan indeks toleransi kita masih berfluktuasi.
Maka pertanyaan yang harus diajukan secara jujur adalah: akankah Indonesia pada 2045 menjadi negara maju, atau justru menjadi negara gagal?
Tidak ada pilihan di tengah-tengah. Sejarah membuktikan bahwa negara yang gagal menangkap momentum menuju usia 100 tahun kemerdekaan sering kali membutuhkan waktu sangat lama untuk kembali bangkit.
Modal Kita: Besar, Tapi Rapuh
Kita kerap berbangga bahwa Indonesia adalah negara yang kaya. Pernyataan itu benar. Kita memiliki nikel, sawit, laut, hutan, dan jumlah penduduk yang besar.
Namun, kekayaan tanpa arah justru dapat menjadi kutukan. Venezuela pernah menjadi salah satu negara minyak terkaya di kawasan, tetapi kemudian terpuruk akibat krisis ekonomi dan inflasi yang sangat tinggi. Nigeria pun memiliki bonus demografi yang besar, tetapi tanpa pengelolaan yang baik, potensi tersebut berubah menjadi tingginya angka pengangguran.
Data BPS 2024 mencatat bahwa 58% pekerja Indonesia masih berada di sektor informal. Sementara itu, data Kemendikbud menunjukkan hanya sekitar 8 dari setiap 1.000 lulusan SMA yang memiliki kompetensi di bidang STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika). Di sisi lain, Bappenas memperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital hingga 2030, sementara yang tersedia baru sekitar 1,2 juta orang.
Artinya, kita memiliki bahan baku yang melimpah, tetapi belum mempunyai resep dan koki yang benar-benar siap mengolahnya. Negara maju tidak dibangun semata-mata oleh kekayaan alam, melainkan oleh kualitas sumber daya manusianya. Korea Selatan, misalnya, nyaris tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi dengan investasi besar pada manusia, dalam waktu sekitar 50 tahun berhasil melahirkan perusahaan kelas dunia seperti Samsung sekaligus menjadi pusat budaya populer melalui K-Pop.
Pertanyaannya sekarang, apa resep Indonesia? Dan siapakah koki yang akan menjalankannya?
Tiga Jurang yang Bisa Menjatuhkan Kita
Pertama, Kualitas SDM
Bonus demografi dapat menjadi berkah, tetapi juga dapat berubah menjadi bencana. Jika 194 juta anak muda Indonesia hanya mahir menggulir layar media sosial tanpa menguasai AI, robotika, atau pemrograman, maka mereka bukan lagi aset pembangunan, melainkan beban. Beban sebesar itu dapat melemahkan sendi-sendi negara.
Kedua, Polarisasi Sosial
Data Setara Institute tahun 2024 mencatat masih terjadinya ratusan peristiwa intoleransi. Di media sosial, algoritma sering kali mengurung kita dalam echo chamber, sehingga kita lebih mudah memusuhi sesama anak bangsa daripada menghadapi tantangan global secara bersama-sama.
Sejarah menunjukkan bahwa negara gagal hampir selalu diawali oleh masyarakat yang kehilangan rasa saling percaya.
Ketiga, Tata Kelola
Korupsi masih menjadi penyakit kronis birokrasi. Iklim investasi masih menghadapi berbagai hambatan, sementara penegakan hukum sering dipersepsikan tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.
Padahal, negara maju memiliki tiga ciri utama: hukum ditegakkan secara adil, birokrasi melayani masyarakat, dan para pemimpin memberikan keteladanan. Tanpa pembenahan pada tiga aspek tersebut hingga 2045, visi Indonesia Emas hanya akan menjadi slogan.
Jalan Menuju Negara Maju
Agar tidak terjerumus menjadi negara gagal, Indonesia membutuhkan tiga kompas utama.
Pertama, Nasionalisme Produktif
Cinta tanah air tidak cukup diwujudkan melalui upacara setiap 17 Agustus. Nasionalisme harus tercermin dalam tindakan nyata, seperti membeli produk UMKM, membayar pajak dengan jujur, serta menolak korupsi.
Estonia dapat menjadi contoh. Meski berukuran kecil, sekitar 99% layanan publiknya telah berbasis digital. Warganya bangga karena birokrasi hadir untuk mempermudah kehidupan. Itulah nasionalisme yang diwujudkan dalam pelayanan.
Kedua, Agama sebagai Etika Publik
Indonesia bukan negara sekuler, tetapi juga bukan negara agama. Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila.
Karena itu, agama seharusnya menjadi sumber etika publik yang mendorong kejujuran, antikorupsi, gotong royong, dan kepedulian sosial.
Organisasi masyarakat besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki jaringan yang menjangkau sekitar 200 juta warga. Jika energi besar tersebut diarahkan pada penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kualitas SDM, dan pemberdayaan ekonomi umat, Indonesia akan memiliki modal sosial yang luar biasa untuk membangun peradaban.
Ketiga, Kepemimpinan Berorientasi Jangka Panjang
Negara maju membutuhkan pemimpin yang berani mengambil kebijakan yang mungkin tidak populer hari ini demi masa depan generasi berikutnya.
Pemimpin harus berani berinvestasi pada riset, inovasi, dan pendidikan, bukan hanya membangun infrastruktur fisik. Mereka juga harus mampu mengesampingkan ego sektoral demi mewujudkan satu peta jalan pembangunan nasional yang terintegrasi.
Penutup
“Masa Depan Indonesia” memang merupakan pekerjaan rumah pemerintah. Namun, “Indonesia Masa Depan” adalah pekerjaan rumah kita semua.
Tahun 2045 tidak akan datang membawa keajaiban. Masa depan itu dibentuk oleh keputusan-keputusan yang kita ambil mulai hari ini: orang tua yang berjuang menyekolahkan anaknya, guru yang mengajar dengan penuh dedikasi, ASN yang melayani tanpa mempersulit, pengusaha yang berbisnis secara jujur, dan pemuda yang tidak memilih bersikap apatis.
Pada akhirnya, pilihan kita hanya ada dua.
Pilihan pertama, dua puluh tahun dari sekarang Indonesia menjelma menjadi “Korea Selatan”-nya Asia Tenggara: dihormati dunia, disegani, dan rakyatnya hidup sejahtera.
Pilihan kedua, dua puluh tahun dari sekarang Indonesia hanya menjadi catatan dalam buku sejarah yang berbunyi, “Dulu Indonesia memiliki kesempatan emas, tetapi menyia-nyiakannya.”
Saya tidak ingin mewariskan pilihan kedua kepada anak cucu saya. Saya yakin Bapak dan Ibu semua pun memiliki harapan yang sama.
Karena itu, mulai hari ini marilah kita menjawab satu pertanyaan sederhana: Indonesia ingin menjadi apa?
Jawabannya tidak hanya ada di Istana Negara. Jawabannya ada di rumah kita, di ruang kelas, di kantor, di lingkungan masyarakat, dan di lubuk hati kita masing-masing.(*)
