Wali Kota Semarang Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M
SEMARANG, EDUKATOR – Penguatan komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi menjadi fokus utama dalam talk show Ruang Nalar (RN Talks) bertajuk Fakta Komitmen Kuat Pemerintah dalam Memberantas Kasus Korupsi di Indonesia.
Kegiatan yang digelar di Aula Gedung Art Center Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jumat (24/7/2026) itu, menghadirkan pemerintah daerah, akademisi, dan mahasiswa untuk memperkuat sinergi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Talk show Ruang Nalar (RN Talks) bertajuk Fakta Komitmen Kuat Pemerintah dalam Memberantas Kasus Korupsi di Indonesia, di Undip Semarang, Jumat (24/7/2026).
Talk show membahas berbagai strategi pemberantasan korupsi, mulai dari penguatan penegakan hukum, transparansi pemerintahan, digitalisasi pelayanan publik, hingga peningkatan peran masyarakat dalam membangun budaya antikorupsi.
Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Semarang Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M.; Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Dr. Muhammad Ahsan, S.Ag., M.Kom.; Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang Budi Prakosa, S.T., M.T.; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Bambang Pramusinto, S.H., S.IP., M.Si.; serta civitas akademika Universitas Diponegoro.
Korupsi Hambat Pembangunan
Wali Kota Semarang, Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, menegaskan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan sumber daya manusia dan menurunkan kualitas pelayanan publik.
“Pemerintah Kota Semarang terus memperkuat pencegahan korupsi melalui pengawasan, pendampingan bersama KPK dan Inspektorat, serta digitalisasi pelayanan publik,” ujarnya.
Menurut Agustina, penerapan sistem pelayanan berbasis digital menjadi salah satu langkah untuk mempersempit ruang terjadinya penyimpangan sekaligus meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.
Sinergi Penegakan Hukum
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Dr. Gaza Carumna Iskadrenda, S.H., M.H., menjelaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bertumpu pada tiga pilar utama, yakni regulasi yang kuat, kelembagaan penegak hukum yang efektif, dan budaya hukum yang menjunjung tinggi integritas.
Ia menilai konsistensi dan sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta masyarakat menjadi faktor penting dalam menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Selain itu, perlindungan terhadap masyarakat yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi juga harus terus diperkuat.
Peran Publik dan Generasi Muda
Sementara itu, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro, Yoga Putra Prameswari, S.I.P., M.A., menilai keberhasilan pemberantasan korupsi tidak lepas dari komitmen politik, keterbukaan informasi, dan pengawasan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat dapat berkontribusi dengan menolak praktik politik uang serta memanfaatkan keterbukaan informasi untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Pandangan serupa disampaikan Ketua BEM Universitas Diponegoro, Nur Maajid Taufiqurrahman. Ia menekankan pentingnya reformasi hukum, penegakan aturan yang konsisten, serta keterlibatan generasi muda agar budaya korupsi tidak diwariskan kepada generasi berikutnya.
Kolaborasi Lintas Sektor
Wakil Direktur Pembinaan Prestasi dan Bisnis Mahasiswa Universitas Diponegoro, Dr. Nuswantoro Dwiwarno, S.H., M.H., menambahkan bahwa penegakan sanksi yang tegas, adil, dan konsisten harus dibarengi kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat.
Melalui penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan transparansi, digitalisasi pelayanan publik, serta penegakan hukum yang konsisten, upaya pemberantasan korupsi diharapkan semakin efektif. Langkah tersebut juga diyakini mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum. (Prasetiyo)
