Oleh: Mayjend TNI (Purn.) Fulad, S.Sos, M.Si
Penasihat Militer RI untuk PBB 2017–2019
dan Kandidat Doktor Ilmu Pertanian Unsoed
Pendahuluan
SETIAP bulan Agustus, Merah Putih berkibar di seluruh penjuru negeri. Lagu kebangsaan menggema, upacara digelar dengan penuh khidmat, dan pidato tentang Indonesia Emas kembali memenuhi ruang publik. Tahun ini, kita memasuki perayaan HUT ke 81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Namun, di balik suasana perayaan itu, jutaan rakyat masih bergulat dengan kenyataan yang jauh dari makna kemerdekaan. Harga kebutuhan pokok terus menekan daya beli, lapangan pekerjaan semakin kompetitif, bencana ekologis berulang, dan ruang hidup masyarakat kian menyempit oleh eksploitasi sumber daya alam.
Selama lebih dari tiga puluh lima tahun mengabdi sebagai prajurit, termasuk ketika mendapat amanah sebagai Penasihat Militer RI untuk PBB, saya belajar bahwa sebuah bangsa tidak runtuh hanya karena serangan dari luar. Jauh lebih berbahaya ketika sebuah bangsa kehilangan kemampuan menjaga keadilan, melindungi rakyatnya, dan mempertahankan kekayaan alam yang menjadi fondasi kehidupannya.
Pada usia ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ancaman terbesar kita bukan semata kekuatan asing, melainkan keserakahan yang tumbuh dari dalam negeri sendiri. Kita telah memenangkan perang melawan penjajah, tetapi kalah melawan keserakahan.
Kemerdekaan Tidak Boleh Berhenti Menjadi Seremoni
Kemerdekaan bukan sekadar bebas dari kolonialisme. Kemerdekaan adalah kemampuan negara menghadirkan rasa aman, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyatnya.
Ketika seorang petani kehilangan sawah karena alih fungsi lahan yang tidak terkendali, nelayan kehilangan hasil tangkapan akibat pencemaran laut, atau masyarakat adat kehilangan hutan yang selama puluhan tahun menjadi sumber kehidupannya, sesungguhnya yang terkikis bukan hanya lingkungan, melainkan makna kemerdekaan itu sendiri.
Berbagai indikator menunjukkan bahwa tekanan terhadap lingkungan hidup masih menjadi tantangan serius. Deforestasi, degradasi daerah aliran sungai, pencemaran pesisir, hingga meningkatnya frekuensi banjir dan tanah longsor memperlihatkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya berjalan seiring dengan keberlanjutan.
Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi pertumbuhan yang mengorbankan daya dukung lingkungan pada akhirnya akan menghadirkan biaya sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar.
Dalam perspektif strategi pertahanan, tindakan tersebut sama artinya dengan menghabiskan logistik sendiri sebelum peperangan usai. Hutan, sungai, laut, dan tanah subur bukan sekadar aset ekonomi, melainkan benteng pertahanan nasional yang menopang ketahanan pangan, ketahanan air, dan keberlangsungan hidup bangsa.
Ketika Angka Pertumbuhan Tidak Lagi Mewakili Kehidupan Rakyat
Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya investasi atau pertumbuhan produk domestik bruto. Ukuran yang lebih penting adalah apakah rakyat benar-benar merasakan manfaatnya.
Tidak sedikit keluarga yang pendapatannya meningkat, tetapi daya belinya justru melemah karena harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan perumahan naik lebih cepat daripada kemampuan ekonomi mereka.
Di tengah optimisme berbagai indikator makroekonomi, masih banyak masyarakat yang hidup dalam ketidakpastian. Mereka tidak menikmati kemewahan statistik, melainkan menghadapi kenyataan sehari-hari yang semakin berat.
Paradigma pembangunan yang hanya mengejar angka pertumbuhan tanpa memperhitungkan keberlanjutan lingkungan dan pemerataan kesejahteraan berisiko melahirkan kemajuan yang semu.
Negara dapat terlihat tumbuh di atas kertas, tetapi rapuh dalam kehidupan nyata. Bangunan ekonomi yang kuat bukan hanya ditentukan oleh besarnya investasi, melainkan oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, keadilan sosial, dan kelestarian alam.
Melawan Keserakahan, Menyelamatkan Masa Depan Bangsa
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam dapat menjadi berkah ataupun kutukan. Semuanya bergantung pada kualitas tata kelola dan integritas para pemimpinnya.
Ketika kebijakan publik lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek daripada keberlanjutan bangsa, maka keserakahan perlahan berubah menjadi ancaman strategis.
Karena itu, Indonesia membutuhkan keberanian untuk memperbaiki arah pembangunan. Perlindungan kawasan hutan dan daerah resapan air harus menjadi prioritas nasional. Penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Setiap izin pemanfaatan sumber daya alam wajib berpijak pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan generasi mendatang, bukan semata pada besarnya nilai investasi.
Negara yang kuat bukanlah negara yang paling banyak mengeksploitasi kekayaan alamnya, melainkan negara yang mampu mewariskan lingkungan yang sehat, sumber daya yang lestari, dan kehidupan yang lebih baik kepada anak cucunya.
Penutup
Memperingati 81 tahun kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk bertanya dengan jujur kepada diri sendiri: apakah kemerdekaan benar-benar telah hadir dalam kehidupan rakyat, atau baru sebatas seremoni yang kita rayakan setiap Agustus?
Kemerdekaan tidak pernah diwariskan untuk diperingati semata, melainkan untuk dipertanggungjawabkan. Apabila pembangunan hanya memperkaya segelintir orang sementara sebagian masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan paling dasar, apabila kekayaan alam terus menyusut sementara bencana semakin sering datang, maka yang harus kita benahi bukan cita-cita Proklamasi, melainkan cara kita mengelola republik ini.
Pada usia ke-81 Republik Indonesia, kita membutuhkan lebih dari sekadar optimisme. Kita membutuhkan keberanian untuk mengembalikan negara kepada tujuan kelahirannya: melindungi seluruh rakyat Indonesia, menjaga tanah, air, dan hutan sebagai amanat konstitusi, serta memastikan bahwa kemerdekaan benar-benar hadir di meja makan setiap keluarga Indonesia.
Jangan sampai sejarah mencatat bahwa generasi yang mewarisi kemerdekaan justru gagal menjaga warisan para pendiri bangsa. Kita telah menang melawan penjajah. Kini saatnya memenangkan perjuangan yang tidak kalah berat: mengalahkan keserakahan.
Dirgahayu RI. Merdeka bukan sekadar dikenang, tetapi harus terus diperjuangkan.(*)
Jakarta, Agustus 2026
