Oleh: Mayjend TNI (Purn.) Fulad, S.Sos, M.Si
Penasihat Militer RI untuk PBB (2017–2019)
dan Kandidat Doktor lmu Pertanian Unsoed
Pendahuluan
SEJARAH tidak selalu menguji bangsa melalui perang. Kadang-kadang ujian datang melalui akumulasi persoalan yang perlahan menggerus kekuatan dari dalam. Alija Izetbegović mengalami ujian sejarah dalam bentuk yang paling keras: penjara, tekanan politik, pergulatan pemikiran, hingga memimpin Bosnia dan Herzegovina ketika perang berkecamuk pada 1992–1995.
Ia pernah dipenjara pada 1946–1949 dan kembali dihukum dalam Sarajevo Trial 1983, sebelum dibebaskan pada 1988. Pada 1990, ia terpilih sebagai Presiden Presidium Bosnia dan Herzegovina melalui pemilu demokratis.
Namun, yang relevan bagi Indonesia bukan untuk menyalin perjalanan politiknya, melainkan memahami nilai yang melekat pada perjuangannya: keberanian berpikir, keteguhan prinsip, penghormatan terhadap hukum, dan kepemimpinan yang diuji oleh krisis.
Indonesia tentu berada dalam konteks berbeda. Kita tidak sedang menghadapi perang seperti Bosnia. Namun, lingkungan strategis telah berubah. Persaingan geopolitik, tekanan ekonomi, disrupsi teknologi, ancaman siber, ketahanan pangan dan energi, perubahan iklim, korupsi, disinformasi, serta krisis kepercayaan kini saling berkelindan.
Ancaman Tidak Lagi Datang Satu Per Satu. Ia Berkonvergensi
Karena itu, negara kuat tidak cukup dibangun dengan kekuatan militer. Negara kuat harus dibangun melalui kekuatan nasional yang saling menopang.
Dari Kekuatan Sektoral Menuju Kekuatan Nasional
Kita masih sering melihat persoalan negara secara sektoral: pertahanan sebagai urusan militer, ekonomi sebagai urusan ekonomi, pangan sebagai urusan pertanian, siber sebagai urusan teknologi, dan pendidikan sebagai urusan sekolah. Padahal, dalam kenyataan, satu persoalan dapat dengan cepat merambat ke domain lain.
Krisis pangan, misalnya, dapat meningkatkan harga dan inflasi, menekan daya beli, memperbesar ketimpangan, memicu keresahan sosial, kemudian diperburuk oleh disinformasi. Demikian pula serangan siber terhadap perbankan, energi, komunikasi, atau layanan publik dapat berubah dari persoalan teknologi menjadi persoalan ekonomi dan keamanan.
Inilah hakikat konvergensi multidomain: ancaman bermula di satu domain, merambat ke domain lain, lalu bertemu pada satu titik yang memengaruhi ketahanan nasional.
Karena itu, pertanyaan strategis negara bukan hanya apa ancamannya, tetapi dari mana ancaman itu muncul, ke mana ia merambat, dan bagaimana seluruh kekuatan nasional menghadapinya secara terpadu.
Pendidikan: Garis Pertahanan Pertama
Izetbegović memberi perhatian besar pada manusia dan kebebasan berpikir. Dalam dokumentasi pemikirannya, ia mengkritik pendidikan yang bersifat indoktrinatif dan menekankan pentingnya kemampuan manusia untuk berpikir secara mandiri.
Pelajaran ini sangat relevan bagi Indonesia menuju 2045. Negara maju tidak cukup membutuhkan manusia pintar, tetapi manusia yang mampu berpikir kritis, berkarakter, menguasai teknologi, dan berani mempertanggungjawabkan pilihannya.
Di era kecerdasan buatan dan perang informasi, pendidikan bahkan menjadi bagian dari pertahanan nasional. Bangsa yang tidak mampu memeriksa informasi akan mudah dipengaruhi; bangsa yang kehilangan karakter akan mudah dipecah. Karena itu, investasi terbesar Indonesia bukan hanya membangun infrastruktur, melainkan membangun manusia yang mampu menjaga dirinya dan negaranya.
Pangan, Energi, dan Ekonomi: Rantai Kedaulatan
Kedaulatan juga tidak dimulai dari senjata, tetapi dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar bangsa. Pangan dan energi merupakan fondasinya. Gangguan pangan dapat memengaruhi harga dan stabilitas sosial; gangguan energi dapat melumpuhkan industri, transportasi, dan aktivitas ekonomi.
Karena itu, pangan, energi, industri, lapangan kerja, dan stabilitas sosial harus dilihat sebagai satu rantai strategis. Kekayaan sumber daya alam tidak otomatis menjadi kedaulatan. Indonesia membutuhkan teknologi, riset, industri pengolahan, SDM, infrastruktur, distribusi, dan tata kelola yang mampu mengubah sumber daya menjadi kekuatan nasional.Kedaulatan harus dibangun dari hulu sampai hilir.
Korupsi, Hukum, Dan Kepercayaan: Titik Rawan Negara
Ada ancaman yang tidak selalu terlihat sebagai ancaman keamanan, tetapi dapat menggerogoti negara dari dalam: korupsi.
Korupsi mengurangi anggaran; anggaran yang bocor menurunkan kualitas pembangunan; pembangunan yang tidak optimal memperbesar ketimpangan; ketimpangan dan pelayanan publik yang buruk dapat mengikis kepercayaan. Ketika kepercayaan melemah, disinformasi dan polarisasi menjadi lebih mudah bekerja.
Karena itu, korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi pengganda kerentanan nasional.
Transparency International dalam CPI 2025 memberikan Indonesia skor 34 dari 100 dan peringkat 109 dari 182 negara. Indeks ini mengukur persepsi korupsi sektor publik berdasarkan berbagai sumber independen, sehingga perlu dibaca sebagai salah satu indikator tata kelola, bukan satu-satunya ukuran.
Jawabannya bukan sekadar memperbanyak penindakan, tetapi mempersempit ruang korupsi melalui transparansi, digitalisasi pemerintahan, pengawasan, pengendalian konflik kepentingan, meritokrasi, dan penegakan hukum yang konsisten.
Negara kuat bukan negara yang kekuasaannya tidak terbatas, melainkan negara yang mampu memastikan kekuasaan bekerja dalam batas hukum dan untuk kepentingan rakyat.
Informasi dan Siber: Medan Baru Ketahanan
Medan strategis juga telah bergeser. Jika dahulu ancaman banyak dibayangkan melalui darat, laut, dan udara, kini ruang siber dan informasi menjadi bagian penting dari ketahanan nasional.
Satu informasi palsu dapat memengaruhi jutaan orang. Satu serangan siber dapat mengganggu sistem ekonomi. Satu manipulasi data dapat memengaruhi keputusan publik.
Karena itu, ketahanan informasi membutuhkan masyarakat yang literat, pemerintah yang mampu melindungi sistem digital, dan negara yang mampu menjaga infrastruktur strategis.
Namun, ada batas yang harus dijaga: melawan disinformasi tidak boleh berarti mematikan kritik. Kritik berbasis fakta adalah bagian dari demokrasi. Negara yang sehat harus mampu membedakan kritik yang sah dari manipulasi informasi.
Diplomasi, Ekonomi, Dan Pertahanan
Dalam dunia multipolar, kekuatan nasional tidak dapat dibangun dengan satu instrumen. Diplomasi membutuhkan dukungan ekonomi; ekonomi membutuhkan stabilitas; stabilitas membutuhkan pertahanan; pertahanan membutuhkan teknologi, industri, dan fiskal yang sehat.
Karena itu, Indonesia membutuhkan kekuatan nasional yang terpadu: diplomasi yang efektif, ekonomi yang produktif, teknologi yang dikuasai, industri pertahanan yang berkembang, serta pertahanan yang kredibel.
Tujuannya bukan mencari konflik.
Kekuatan adalah kemampuan untuk mencegah konflik, menjaga ruang pilihan, dan memastikan kepentingan nasional tidak mudah dipaksakan oleh pihak lain.
Kepemimpinan: Pusat Konvergensi
Pada akhirnya, seluruh domain bertemu pada satu titik: kepemimpinan.
Pemimpin menentukan apakah institusi bekerja, apakah kritik diterima sebagai koreksi, apakah jabatan dipandang sebagai amanah, dan apakah hukum menjadi panglima.
Karena itu, kepemimpinan era konvergensi membutuhkan lebih dari sekadar keberanian mengambil keputusan. Ia membutuhkan keberanian moral: berani mendengar, berani dikoreksi, berani mengakui kesalahan, dan berani menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok.
Keberanian tertinggi bukan selalu keberanian menghadapi lawan, tetapi keberanian mengatakan benar ketika benar dan salah ketika salah, termasuk ketika kesalahan itu dilakukan oleh orang dari lingkungan sendiri.
Pelajaran tersebut dapat direnungkan dari perjalanan Izetbegović. Dokumentasi mengenai pemikirannya menempatkan kebebasan, demokrasi, hukum, dan martabat manusia sebagai unsur penting kehidupan bernegara.
Indonesia tidak perlu menyalin Bosnia. Konteks sejarah kita berbeda. Namun, nilai universalnya tetap relevan: kekuasaan harus memiliki kompas moral.
Strategi Indonesia Menuju Negara Maju
Indonesia memiliki peluang besar. RPJPN 2025–2045 telah menempatkan Indonesia menuju negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan, dengan transformasi manusia, ekonomi, tata kelola, hukum, dan stabilitas sebagai bagian dari agenda pembangunan.
Bank Dunia juga memproyeksikan pertumbuhan Indonesia sekitar 5,0 persen pada 2026 dan 5,2 persen pada 2027–2028, sambil menekankan pentingnya peningkatan produktivitas dan penciptaan pekerjaan berkualitas.
Modal tersebut harus diterjemahkan menjadi strategi yang terintegrasi.
Pertama, membangun manusia unggul melalui pendidikan, kesehatan, keterampilan, karakter, dan kemampuan berpikir kritis.
Kedua, membangun ekonomi produktif melalui industrialisasi, inovasi, riset, teknologi, dan pekerjaan berkualitas.
Ketiga, memperkuat pangan dan energi sebagai fondasi kedaulatan.
Keempat, membangun institusi yang bersih dan profesional melalui meritokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum.
Kelima, memperkuat ketahanan siber dan informasi tanpa mengorbankan ruang kritik yang sah.
Keenam, memperkuat diplomasi dan pertahanan agar Indonesia memiliki daya tawar yang sepadan dengan posisi strategisnya.
Ketujuh, memulihkan dan menjaga kepercayaan rakyat melalui konsistensi antara ucapan, kebijakan, dan tindakan.
Ketujuh agenda itu harus bergerak bersama menuju satu tujuan: ketahanan nasional yang kuat untuk menopang kedaulatan dan kesejahteraan.
Indonesia 2045: Proyek Peradaban
Indonesia Emas 2045 tidak boleh dipahami hanya sebagai target ekonomi. Ia harus menjadi proyek peradaban.
Kita ingin menjadi negara maju tanpa kehilangan kedaulatan; negara kuat tanpa kehilangan keadilan; negara modern tanpa kehilangan jati diri; negara berpengaruh tanpa kehilangan prinsip.
Karena itu, ukuran kemajuan tidak cukup dilihat dari pertumbuhan ekonomi, kawasan industri, infrastruktur, atau teknologi. Ukuran yang lebih mendasar adalah kualitas manusia, kekuatan institusi, kepastian hukum, ketahanan pangan dan energi, produktivitas, inovasi, serta tingkat kepercayaan rakyat terhadap negaranya.
Jika seluruh unsur tersebut bergerak dalam arah yang sama, pembangunan tidak lagi berjalan sebagai program sektoral.
Ia menjadi arsitektur kekuatan nasional.
Penutup
Negara Kuat Bukan Negara Yang Tidak Pernah Diuji
Alija Izetbegović menghadapi zamannya dengan segala keterbatasan dan tekanan sejarah. Indonesia menghadapi zaman yang berbeda, tetapi menghadapi persoalan yang semakin terhubung.
Di era konvergensi, negara tidak cukup memiliki satu kekuatan yang unggul. Ketahanan nasional lahir ketika pendidikan memperkuat manusia, manusia memperkuat ekonomi, ekonomi menopang pangan dan energi, institusi menjaga hukum, teknologi memperkuat kedaulatan, diplomasi memperluas ruang strategis, dan pertahanan menjaga seluruh kepentingan tersebut.
Semuanya bermuara pada satu hal: integritas kepemimpinan dan kepercayaan rakyat.
Karena itu, Indonesia tidak membutuhkan lompatan yang tergesa-gesa. Kita membutuhkan akumulasi kerja keras, ilmu pengetahuan, disiplin, inovasi, dan kejujuran yang dilakukan secara konsisten.
Indonesia Emas 2045 tidak boleh sekadar menjadi angka dalam kalender.
Ia harus menjadi perjalanan peradaban.
Sebab negara kuat bukan negara yang tidak pernah menghadapi krisis. Negara kuat adalah negara yang mampu mengubah tekanan menjadi kekuatan, perbedaan menjadi energi persatuan, dan krisis menjadi momentum untuk memperbaiki diri.
Pada akhirnya, pertanyaan kita bukan sekadar: “Apakah Indonesia akan menjadi negara maju?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah: “Apakah kita mampu menjadi negara maju yang tetap berdaulat, adil, berintegritas, dan bermartabat?”
Jawabannya tidak ditentukan oleh satu orang.
Ia ditentukan oleh kualitas manusia, keteguhan institusi, integritas kepemimpinan, dan kemampuan seluruh elemen bangsa untuk bergerak dalam satu konvergensi kepentingan nasional.
Indonesia 2045 tidak cukup hanya menjadi negara maju.
Indonesia harus menjadi negara kuat yang tahu untuk apa kekuatannya digunakan. (*)
Geopark Ciletuh, September 2026
