
Oleh: Mayjend TNI (Purn.) Fulad, S.Sos, M.Si
Penasihat Militer RI untuk PBB (2017–2019)
dan Kandidat Doktor lmu Pertanian Unsoed
Pendahuluan
SEJARAH TNI mengajarkan satu pelajaran penting: doktrin tidak boleh berhenti pada zamannya. Ia harus berkembang mengikuti perubahan karakter perang, teknologi, lingkungan strategis, dan kepentingan nasional.
Pengalaman sejarah Indonesia menunjukkan hal itu. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan mengajarkan pentingnya perang rakyat semesta, daya tahan, dan kemampuan beradaptasi dalam keterbatasan. Operasi Trikora pada 1962 memperlihatkan pentingnya keterpaduan kekuatan dalam satu kerangka komando melalui Komando Mandala.
Sementara berbagai pengalaman operasi dan krisis setelahnya menunjukkan bahwa ancaman terhadap negara tidak selalu hadir dalam bentuk perang konvensional.
Kini, pada 2026, kita kembali berada pada sebuah persimpangan strategis.
Lingkungan keamanan internasional sedang berubah. Distribusi kekuatan dunia semakin tersebar. Persaingan tidak lagi berlangsung hanya di medan perang, tetapi juga di ruang ekonomi, teknologi, siber, antariksa, informasi, diplomasi, dan opini publik.
Karena itu, cara kita berpikir juga harus berubah.
Dari Joint Operation Menuju Multi-Domain Operation
Dari sekadar sinkronisasi menuju konvergensi.
Dunia Yang Berubah
Selama beberapa dekade, Amerika Serikat berada pada posisi dominan dalam sistem internasional, baik dalam kekuatan militer, ekonomi, teknologi maupun keuangan. Namun kebangkitan China, kembalinya Rusia sebagai kekuatan strategis, meningkatnya pengaruh India, serta semakin aktifnya negara-negara Global South menunjukkan bahwa distribusi kekuatan dunia sedang bergerak menuju konfigurasi yang lebih kompleks.
Ini bukan berarti Amerika Serikat kehilangan seluruh pengaruhnya. Juga bukan berarti dunia telah meninggalkan Amerika.
Yang berubah adalah struktur persaingannya.
Kita memasuki lingkungan strategis di mana tidak ada satu kekuatan yang dapat dengan mudah menentukan seluruh hasil akhir dari setiap persoalan internasional.
Perang di kawasan Timur Tengah pada 2026 memberikan pelajaran yang penting. Konflik tidak berhenti pada pertempuran antara kekuatan militer. Gangguan terhadap Selat Hormuz, misalnya, segera berubah menjadi persoalan energi, perdagangan, pelayaran, harga minyak, dan stabilitas ekonomi global.
Reuters melaporkan bahwa sekitar seperlima pasokan minyak dan LNG dunia sebelumnya melewati jalur strategis tersebut, sementara lalu lintas kapal melalui Hormuz pada September 2026 mengalami penurunan tajam.
Pelajarannya jelas. Keunggulan dalam satu domain tidak otomatis menghasilkan keunggulan strategis secara keseluruhan.
Sebuah negara dapat unggul dalam kekuatan udara, tetapi tetap menghadapi tekanan di laut. Dapat unggul dalam kemampuan militer, tetapi harus memperhitungkan konsekuensi ekonomi. Dapat memenangkan pertempuran, tetapi belum tentu memenangkan persepsi dan legitimasi.
Karena itu, perang modern bukan hanya pertarungan tentang siapa memiliki senjata paling canggih.
Ia semakin menjadi pertarungan tentang siapa yang mampu mengintegrasikan berbagai instrumen kekuatan secara lebih efektif untuk mencapai tujuan strategis.
Dari Joint Operation Menuju Multi-Domain Operation
Bagi TNI, operasi gabungan bukanlah gagasan baru.
Keterpaduan antarmatra telah menjadi bagian penting dari pengalaman operasi Indonesia. Dalam Operasi Trikora, misalnya, Komando Mandala dibentuk sebagai instrumen terpadu untuk melaksanakan operasi pembebasan Irian Barat.
Namun, lingkungan strategis abad ke-21 menuntut lebih dari sekadar keterpaduan antarmatra.
Konsep Multi-Domain Operation berkembang dari kebutuhan untuk menciptakan keunggulan melalui penggunaan kemampuan berbagai domain secara terpadu. Doktrin Angkatan Darat Amerika Serikat mengidentifikasi lima domain utama: darat, udara, maritim, antariksa, dan siber. MDO juga memperhitungkan dimensi fisik, informasi, dan manusia dalam penciptaan efek operasi.
Di sinilah perbedaan mendasarnya.
Joint Operation terutama menekankan koordinasi dan sinkronisasi kemampuan berbagai matra.
Sementara Multi-Domain Operation berusaha menciptakan efek yang saling memperkuat dari berbagai domain, sehingga keunggulan pada satu domain dapat membuka peluang dan menciptakan keuntungan pada domain lainnya. Doktrin tersebut secara eksplisit menekankan penciptaan complementary and reinforcing effects.
Dengan demikian, konvergensi bukan berarti semua instrumen digunakan sekaligus.
Konvergensi berarti setiap instrumen digunakan secara tepat, terukur, dan pada waktu yang tepat untuk menghasilkan efek strategis yang saling memperkuat.
Inilah perubahan cara berpikir yang sesungguhnya.
Konvergensi Sebagai Kekuatan Nasional
Lalu, apa relevansinya bagi Indonesia? Sangat besar.
Jika karakter konflik telah berkembang menjadi multidomain, maka pengelolaan kekuatan nasional tidak boleh lagi berjalan secara sektoral.
Pertahanan tidak dapat berjalan sendiri. Diplomasi tidak dapat berjalan sendiri. Ekonomi, teknologi, energi, pangan, industri pertahanan, siber, informasi, dan kebijakan luar negeri harus memiliki orientasi strategis yang sama: kepentingan nasional.
Dalam konteks inilah saya menawarkan gagasan Diplomasi Konvergensi.
Diplomasi Konvergensi bukan berarti militerisasi diplomasi. Sebaliknya, ia adalah cara berpikir strategis yang menempatkan diplomasi sebagai bagian dari orkestrasi seluruh instrumen kekuatan nasional.
Ketika Indonesia mengembangkan hilirisasi mineral, misalnya, kebijakan itu tidak hanya berdimensi ekonomi. Ia berkaitan dengan industri, teknologi, rantai pasok, daya tawar perdagangan, dan kemandirian strategis.
Ketika Indonesia membangun kemampuan satelit, pusat data, dan pertahanan siber, hal itu bukan sekadar proyek teknologi. Ia berkaitan dengan perlindungan infrastruktur kritis, ketahanan nasional, dan kedaulatan.
Ketika Indonesia memperjuangkan kepentingan dan prinsip politik luar negerinya melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, diplomasi tersebut juga berhubungan dengan kredibilitas, legitimasi, serta posisi Indonesia dalam pergaulan internasional.
Semua instrumen itu tidak harus bekerja dengan cara yang sama.
Tetapi semuanya harus bergerak menuju arah strategis yang sama.
Itulah konvergensi.
Natuna dan Ujian Strategis Indonesia
Laut Natuna Utara merupakan salah satu contoh nyata bagaimana pendekatan konvergensi dapat diterapkan.
Menjaga kepentingan nasional di kawasan tersebut tidak cukup hanya dengan meningkatkan kehadiran unsur keamanan di laut. Diperlukan perpaduan antara kehadiran fisik, diplomasi, hukum, teknologi pengawasan, informasi, dan ketahanan ekonomi.
Kehadiran unsur maritim memberikan presence.
Diplomasi memberikan ruang komunikasi dan legitimasi.
Kemampuan satelit dan sistem pengawasan memberikan situational awareness.
Data yang akurat memberikan dasar bagi komunikasi strategis dan diplomasi berbasis fakta.
Sementara instrumen ekonomi dapat memperluas ruang daya tawar Indonesia tanpa harus selalu menggunakan pendekatan konfrontatif.
Inilah konvergensi.
Bukan memperbanyak instrumen, melainkan menyatukan arah dan tujuan penggunaannya.
Dan pada titik inilah kepemimpinan strategis menjadi sangat penting.
Konvergensi membutuhkan lebih dari sekadar koordinasi birokrasi. Ia membutuhkan kesamaan visi, pertukaran informasi, kecepatan pengambilan keputusan, interoperabilitas teknologi, serta kepemimpinan yang mampu melihat kepentingan nasional sebagai satu kesatuan.
Dari Kekuatan Yang Terpisah Menjadi Daya Strategis
Indonesia memiliki sumber daya yang besar.
Kita memiliki wilayah geografis yang strategis, jumlah penduduk yang besar, sumber daya alam, pasar domestik, kekuatan diplomasi, pertahanan, serta posisi penting di kawasan Indo-Pasifik.
Namun, sumber daya belum otomatis menjadi kekuatan.
Sumber daya baru menjadi kekuatan ketika dapat diorganisasikan, diintegrasikan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional.
Karena itu, tantangan Indonesia bukan hanya membangun alutsista yang modern.
Kita juga harus membangun sistem komando dan kendali yang adaptif, kemampuan siber yang kuat, ketahanan teknologi, industri pertahanan yang mandiri, diplomasi yang aktif, ekonomi yang tangguh, serta sumber daya manusia yang mampu berpikir lintas sektor dan lintas domain.
Inilah makna strategis konvergensi.
Bukan sekadar istilah baru.
Ia adalah perubahan paradigma dalam mengelola kekuatan nasional.
Penutup
Dunia sedang berubah.
Indonesia tidak mungkin menghentikan perubahan tersebut. Tetapi Indonesia dapat menentukan bagaimana harus meresponsnya.
Kita tidak harus memilih menjadi bagian dari satu kutub. Politik luar negeri Indonesia tetap memiliki ruang untuk bekerja sama dengan berbagai kekuatan, sambil mempertahankan kepentingan nasional, kedaulatan, dan prinsip bebas aktif.
Karena itu, tantangan terbesar kita bukan semata-mata membangun senjata baru.
Tantangan terbesar kita adalah membangun cara berpikir baru.
Prajurit di perbatasan, diplomat di meja perundingan, insinyur di pusat teknologi, akademisi di ruang riset, pelaku industri, petani, nelayan, dan pengambil kebijakan harus melihat kepentingan nasional dalam satu kesatuan strategis.
Kita tidak boleh lagi melihat kekuatan bangsa sebagai bagian-bagian yang berjalan sendiri.
Kita harus mampu mengubahnya menjadi kekuatan yang saling memperkuat.
Itulah konvergensi.
Bukan menggantikan Joint Operation, melainkan mengembangkannya sesuai dengan karakter ancaman dan lingkungan strategis yang baru.
Indonesia tidak harus menjadi negara yang paling keras suaranya.
Indonesia harus menjadi negara yang paling jernih membaca perubahan, paling matang mengelola kekuatan, dan paling teguh menjaga kepentingan nasional.
Sebab dalam dunia multipolar, kekuatan bukan hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya.
Kekuatan ditentukan oleh kemampuan mengubah seluruh sumber daya itu menjadi daya strategis.
Dan pada akhirnya, Indonesia tidak boleh sekadar menjadi penonton dalam perubahan tatanan dunia.
Indonesia harus hadir sebagai kekuatan yang mampu menentukan arah dengan kecerdasan, keteguhan, dan konvergensi.
Dari sinkronisasi menuju konvergensi.
Dari kekuatan yang terpisah menuju daya strategis.
Dari sekadar beradaptasi menuju kemampuan menentukan arah.
Itulah tantangan strategis Indonesia di era multipolar.(*)
Jakarta, September 2026