Oleh: Markus Budiraharjo, S.Pd., Ed.M., Ed.D.
Kaprodi Magister Pendidikan Bahasa Inggris dan Pengajar di Program Doktoral
FKIP Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
SETIAP tiga tahun sekali sejak 2001, hasil Programme for International Student Assessment (PISA), yang digelar oleh OECD, berhasil mengguncang panggung pendidikan global dan domestik. Bagi kebanyakan negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan segera terjadi gelombang kepanikan media dan politisi, mengingat posisi peringkat nasional senantiasa tertahan di papan bawah. Fenomena PISA Shock ini dengan cepat memunculkan narasi krisis pendidikan dan memicu reaksi perombakan kurikulum.
Reaksi kepanikan ini selalu berulang dan menciptakan rantai reaksi lain. Solusi ajaib (policy borrowing) dalam bentuk impor kebijakan dari negara-negara rujukan berskor tinggi seperti Finlandia, Singapura, dan Shanghai menjadi pilihan pragmatis di mata para pembuat kebijakan. Namun, benarkah obsesi sekadar memfotokopi kebijakan tersebut merupakan solusi yang tepat?
Jika kita membedah data empiris PISA secara jernih, obsesi meniru mentah-mentah praktik pendidikan luar negeri justru merupakan kekeliruan berpikir yang berisiko merusak kedaulatan pendidikan nasional.
Stagnasi Hasil 10 Tahun PISA Indonesia
Evaluasi atas rekam jejak capaian Indonesia dalam satu dekade terakhir (2015–2025) menunjukkan grafik dengan pola relatif stagnan. Capaian skor sains menembus 403, membaca 397, dan matematika 386 poin (PISA 2015). PISA 2018 menunjukkan penurunan, yakni sains 396, membaca 371, dan matematika 379. PISA 2022 setali tiga uang, diperparah oleh COVID-19 yang mengakibatkan learning loss, dengan skor sains 383, membaca 359, dan matematika 366.
Laporan PISA 2025 menunjukkan stagnasi yang akut. Rerata skor masih tertahan di kisaran 360–285 poin. Itu artinya, lebih dari 70% siswa berusia 15 tahun di Indonesia belum mencapai tingkat kemahiran dasar (Level 2 baseline proficiency) dalam literasi membaca, matematika, dan sains. Artinya, mayoritas remaja kita masih kesulitan mengabstraksi teks sederhana, memahami hubungan harga dalam kehidupan sehari-hari, atau membedakan fakta ilmiah dari opini digital.
Namun, Indonesia toh tidak sendirian. Ditemukan bahwa rerata skor sains global turun dari 489 poin pada 2015 menjadi 482 pada 2025. Skor matematika pun merosot tajam sebesar 22 poin. Tren semacam ini menjadi bukti bahwa pembelajaran di era digital dan pascapandemi merupakan tantangan universal.
Mitos “Resep Universal” dan Pengabaian Konteks Lokal
Godaan terbesar untuk segera memecahkan masalah kronis ini adalah dengan begitu saja mentransfer pola kebijakan dari suatu negara yang sukses ke negara yang bermasalah. Keberhasilan Finlandia dan Singapura tidak lahir dari ruang hampa. Berbagai riset menunjukkan bahwa capaian tinggi negara-negara tersebut mencerminkan empat komponen dasar, yaitu (a) investasi jangka panjang, (b) kesetaraan sosial-ekonomi, (c) tingginya status sosial profesi guru, dan (d) budaya lokal yang terbangun selama bertahun-tahun.
Strategi jalan pintas, seperti mengadopsi bentuk soal tes atau model pengawasan sekolah tanpa menciptakan ekosistem sosial yang komprehensif, hanya akan bermuara pada kegagalan implementasi di tingkat sekolah. Segala penyederhanaan instrumentalistik-teknis tidak akan mampu mengatasi bentang geografis Indonesia yang luas, keragaman budaya, dan ketimpangan kemampuan serta fasilitas antarwilayah.
Dua Persoalan Mendasar PISA
Penting untuk memahami apa yang sebenarnya diukur dan tidak dihitung oleh PISA. Pertama, PISA sengaja dirancang untuk tidak menguji kurikulum nasional. Instrumen yang dipakai bersifat acultural dan decontextualized, sehingga tidak ada tempat bagi nilai-nilai lokal untuk diuji.
Wajar bila tes PISA secara alami mengesampingkan nilai-nilai esensial yang menjadi inti pendidikan nasional kita, seperti kearifan lokal, pembentukan karakter, seni, sejarah, dan pendidikan kewarganegaraan. Peran dan fungsi sekolah dikerdilkan menjadi sekadar variabel kuantitatif demi mengukur aliran modal manusia (human capital) dalam konteks pasar bebas global.
Kedua, ada masalah bias penarikan sampel (sampling coverage) di negara berkembang. PISA hanya diberlakukan pada remaja usia 15 tahun yang terdaftar aktif di sekolah menengah. Di negara-negara yang angka remaja di luar sekolah (out-of-school youth) masih signifikan, angka rata-rata skor PISA dapat berfluktuasi bukan karena mutu sekolah yang mendadak berubah, melainkan karena pergeseran proporsi anak yang berkesempatan sekolah.
PISA (Sekadar) sebagai Kompas Diagnostik
Apakah ini berarti Indonesia harus keluar dari PISA? Tentu tidak. Yang perlu diubah secara mendasar adalah cara pandang pembuat kebijakan dan masyarakat.
PISA tidak boleh diperlakukan sebagai hakim mutlak atau ajang gengsi politik yang memicu kepanikan tiga tahunan. Sebaliknya, data PISA dan kuesioner latar belakangnya sangat berharga jika diposisikan sebagai kompas diagnostik internal.
Pertama, gunakan data untuk memetakan ketimpangan (equity gap). Artinya, data PISA dimanfaatkan untuk mengevaluasi jurang fasilitas dan mutu pembelajaran antara sekolah di pusat perkotaan dengan sekolah di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Kedua, jaga keseimbangan digital dan iklim belajar. Ini berarti menggunakan data kuesioner PISA 2025 untuk mengevaluasi dampak distraksi ponsel dan pemanfaatan AI di kelas terhadap fokus serta daya nalar kritis siswa.
Ketiga, gunakan data tes untuk penyempurnaan pembelajaran. Ini berarti mengidentifikasi domain spesifik yang membutuhkan penguatan penalaran logis, tanpa harus membongkar total struktur kurikulum nasional setiap kali peringkat diumumkan.
Kembali ke Akar Kebutuhan Siswa Indonesia
Data empiris satu dekade PISA memperlihatkan bahwa akar masalah pendidikan kita bukan terletak pada kurangnya potensi anak Indonesia, melainkan pada ketimpangan akses, kualitas guru, dan sarana belajar yang belum merata. Kebijakan pendidikan nasional harus berani berakar pada realitas sosial dan kebudayaan bangsa sendiri.
Melampaui obsesi PISA Shock berarti mengembalikan esensi persekolahan: membangun generasi yang tidak hanya mahir secara akademis, tetapi juga berkarakter, berdaya kritis, dan memiliki rasa kepedulian terhadap komunitas serta lingkungannya.
Skor PISA hanyalah salah satu cermin kecil. Kedaulatan arah pendidikan nasional tetap berada di tangan kita sendiri.(*)
