Mayjend TNI (Purn.) Fulad, S.Sos, M.Si
Penasihat Militer RI untuk PBB (2017–2019)
Pendahuluan
ADA peristiwa yang pada mulanya tampak sebagai perkara hukum biasa, tetapi sesungguhnya menyimpan persoalan yang jauh lebih besar. Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satunya.
Pernyataan Ahrie Sonta Nasution melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, mengenai kesediaannya bersikap kooperatif dan membantu penyidik mengungkap perkara ini patut dicermati. Namun, kesediaan memberikan keterangan tentu tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai pengakuan, apalagi sebagai bukti keterlibatan pihak lain.
Justru di sinilah arti penting proses penyidikan yang profesional. Keterangan setiap pihak harus diuji, bukti harus dibuka, dan seluruh rangkaian peristiwa harus direkonstruksi secara objektif.
Bagi saya, persoalan ini tidak boleh berhenti pada siapa yang menyadap dan siapa yang memerintahkan. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: bagaimana mungkin kewenangan yang diberikan negara untuk melindungi keamanan nasional justru diduga digunakan di luar mandat hukum?
Jika dugaan tersebut terbukti, yang terluka bukan hanya privasi seorang kepala negara. Yang dipertaruhkan adalah kehormatan institusi, kepercayaan publik, dan kedaulatan Republik Indonesia.
Penyadapan: Dari Persoalan Teknologi Menjadi Ancaman Kedaulatan
Dalam perkembangan dunia modern, informasi telah menjadi salah satu sumber kekuatan strategis sebuah negara. Penguasaan data, teknologi komunikasi, intelijen, dan keamanan siber menentukan kemampuan suatu bangsa melindungi kepentingan nasionalnya.
Penyadapan sendiri bukan sesuatu yang otomatis melanggar hukum. Dalam batas tertentu, kegiatan tersebut dapat menjadi instrumen penegakan hukum dan perlindungan keamanan negara. Namun, legitimasi penyadapan sepenuhnya bergantung pada dasar hukum, kewenangan, tujuan, dan prosedur yang mengaturnya.
Persoalannya menjadi serius ketika perangkat dan kewenangan tersebut diduga digunakan tanpa dasar yang sah, termasuk untuk memantau komunikasi pejabat negara di luar kepentingan penegakan hukum.
Dalam perkara ini, kepolisian mengungkap dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) serta dugaan penghapusan data dan jejak elektronik. Kapolri juga menyampaikan bahwa sasaran pemantauan diduga tidak terbatas pada Presiden, tetapi mencakup sejumlah pejabat, tokoh politik, dan kelompok masyarakat.
Apabila seluruh dugaan itu terbukti, kita sedang berhadapan dengan persoalan yang memiliki setidaknya tiga dimensi strategis.
Pertama, ancaman terhadap kedaulatan informasi, karena data dan komunikasi strategis dapat menjadi instrumen pengaruh terhadap keputusan negara.
Kedua, ancaman terhadap integritas kelembagaan, apabila kewenangan aparat digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan mandatnya.
Ketiga, ancaman terhadap supremasi hukum, apabila institusi yang seharusnya menjaga hukum justru diduga melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Inilah batas yang tidak boleh dilanggar. Teknologi yang seharusnya menjadi perisai negara tidak boleh berubah menjadi instrumen yang membahayakan negara.
Membuka Keterangan, Menemukan Rantai Tanggung Jawab
Kesediaan seorang tersangka untuk bersikap kooperatif dapat menjadi pintu penting bagi pengungkapan perkara. Namun, penyidikan tidak boleh bergantung pada satu orang atau satu kesaksian.
Dalam kejahatan yang diduga melibatkan sistem teknologi dan hubungan komando, penyidik harus mampu membangun gambaran utuh mengenai bagaimana suatu operasi direncanakan, dijalankan, digunakan, dan kemudian ditutupi apabila memang terdapat upaya penghilangan jejak.
Karena itu, ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab secara terang.
Siapa yang menginisiasi kegiatan tersebut? Siapa yang memberikan persetujuan? Siapa yang memasukkan nomor sasaran ke dalam sistem? Siapa yang menerima dan memanfaatkan hasil pemantauan? Apakah terdapat perintah penghapusan data? Jika ada, siapa yang bertanggung jawab?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk membangun tuduhan, melainkan untuk memastikan tidak ada mata rantai pertanggungjawaban yang terputus.
Saya berpandangan bahwa penyidikan harus menjangkau seluruh jenjang tanggung jawab, tanpa berhenti pada operator teknis. Namun, setiap orang harus dinilai berdasarkan bukti dan perannya masing-masing.
Kepada pihak yang memiliki informasi penting, negara wajib memberikan perlindungan sesuai ketentuan hukum. Kepada penyidik, saya berharap tidak ada tekanan politik maupun kepentingan institusional yang menghalangi pencarian kebenaran.
Sikap kooperatif juga tidak otomatis menjadikan seseorang berstatus justice collaborator. Status tersebut harus ditentukan melalui mekanisme dan persyaratan hukum yang berlaku.
Jangan Biarkan Hukum Menjadi Instrumen Kekuasaan
Perkara ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar tentang hubungan antara kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawab.
Dalam negara demokrasi konstitusional, tidak ada institusi yang berada di atas hukum. Presiden, menteri, jenderal, aparat penegak hukum, maupun pejabat publik lainnya memiliki batas kewenangan yang ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, penyelesaian perkara ini tidak boleh berubah menjadi pertarungan antara kekuatan politik masa kini dan masa lalu.
Nama-nama besar tidak boleh dilindungi hanya karena memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Sebaliknya, seseorang juga tidak boleh dinyatakan bersalah hanya karena memiliki hubungan politik atau pernah berada dalam lingkaran kekuasaan tertentu.
Termasuk dugaan keterlibatan pihak-pihak di luar para tersangka yang telah diumumkan, semuanya harus dibuktikan melalui proses hukum.
Di sinilah Presiden Prabowo menghadapi ujian kepemimpinan yang penting. Ketegasan tidak cukup ditunjukkan melalui pernyataan atau pergantian pejabat. Ketegasan harus terlihat dari kesediaan pemerintah membiarkan proses hukum berjalan secara independen, transparan, dan tanpa perlakuan istimewa.
Presiden harus memastikan bahwa penegakan hukum tidak digunakan untuk membalas masa lalu, melainkan untuk memperbaiki masa depan.
Sebab, keberhasilan seorang pemimpin bukan diukur dari seberapa jauh ia mengonsolidasikan kekuasaan, tetapi dari seberapa kuat ia membangun institusi yang tetap tegak meskipun orang-orang di dalamnya berganti.
Prahara Ketiga: Ketika Ancaman Datang dari Dalam
Saya ingin menempatkan peristiwa ini dalam kerangka pemikiran Prahara Ketiga yang selama ini saya kemukakan.
Indonesia pernah melewati prahara ideologi pada 1965 dan prahara ekonomi-politik pada 1998. Kedua peristiwa tersebut memberikan pelajaran bahwa ancaman terhadap keberlangsungan bangsa dapat muncul dalam bentuk yang berbeda pada setiap zaman.
Kini, tantangannya semakin kompleks.
Persaingan geopolitik, perang informasi, operasi siber, manipulasi data, ketergantungan teknologi, dan persaingan pengaruh antarnegara telah mengubah wajah ancaman terhadap kedaulatan.
Dalam konteks tersebut, saya menyebut Prahara Ketiga sebagai ujian kedaulatan bangsa.
Ancaman tidak selalu hadir melalui agresi militer atau kekuatan bersenjata dari luar wilayah. Ia juga dapat muncul melalui kerentanan sistem digital, penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan, serta rusaknya kepercayaan di dalam institusi negara.
Penyadapan ilegal, apabila terbukti, merupakan salah satu gambaran bagaimana teknologi dan kewenangan dapat menjadi instrumen ancaman dari dalam.
Namun, kita harus memahami bahwa Prahara Ketiga bukanlah vonis bahwa bangsa ini sedang menuju kehancuran. Ia merupakan peringatan agar negara tidak terlambat membaca perubahan karakter ancaman.
Kedaulatan tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan menjaga wilayah darat, laut, dan udara. Kedaulatan juga berarti kemampuan menjaga informasi strategis, melindungi sistem komunikasi, mengendalikan penggunaan teknologi, serta memastikan seluruh aparatur negara tunduk pada konstitusi.
Negara yang kuat bukan negara yang memberikan kewenangan tanpa batas kepada aparatnya. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki institusi berwibawa, sistem pengawasan efektif, dan mekanisme pertanggungjawaban yang tidak dapat dinegosiasikan.
Reformasi Institusi, Bukan Sekadar Pergantian Personel
Salah satu kesalahan yang kerap terjadi dalam menghadapi krisis kelembagaan adalah menganggap pergantian pejabat sebagai penyelesaian masalah.
Padahal, persoalan yang bersifat sistemik tidak akan selesai hanya dengan mengganti orang.
Jika benar terdapat penyalahgunaan sistem penyadapan, pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola intelijen, pengamanan data, penggunaan perangkat pengawasan elektronik, dan mekanisme pengendalian internal.
Pengawasan harus melibatkan mekanisme yang independen dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap akses terhadap sistem penyadapan harus memiliki dasar hukum, otorisasi yang jelas, pencatatan digital yang tidak mudah dimanipulasi, serta mekanisme audit yang memadai.
Di samping itu, perlu ada pemisahan yang tegas antara kepentingan keamanan negara dan kepentingan politik praktis.
Aparat negara tidak boleh dijadikan alat untuk mengamankan kepentingan pribadi, kelompok, maupun kekuasaan tertentu.
Kita membutuhkan reformasi yang memperbaiki sistem, memperkuat profesionalisme, dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Bukan pembersihan yang didasarkan pada perbedaan loyalitas politik.
Penutup
Kotak Pandora yang mulai terbuka harus menjadi momentum untuk menemukan kebenaran, bukan alasan untuk memperluas kecurigaan dan memperuncing perpecahan.
Saya berharap penyidikan perkara ini dilakukan secara tuntas, profesional, dan transparan. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak boleh ada perlindungan karena pangkat, jabatan, kedekatan, atau pengaruh politik.
Kepada Presiden, saya berharap ketegasan dalam perkara ini diwujudkan melalui penguatan institusi dan supremasi hukum. Kepada aparat penegak hukum, jangan berhenti pada pelaksana apabila bukti menunjukkan adanya tanggung jawab pada jenjang yang lebih tinggi. Kepada seluruh penyelenggara negara, jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran bahwa kewenangan adalah amanah, bukan hak untuk bertindak tanpa batas.
Sebagai seorang prajurit yang pernah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, saya meyakini bahwa kesetiaan tertinggi seorang aparat bukan kepada figur, kelompok, patron, ataupun kekuasaan. Kesetiaan tertinggi adalah kepada Pancasila, konstitusi, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jabatan dapat berganti. Kekuasaan dapat berpindah. Generasi kepemimpinan dapat datang dan pergi. Namun, kehormatan negara dan keselamatan bangsa harus tetap menjadi kepentingan yang tidak boleh dikompromikan.
Kotak Pandora boleh terbuka untuk mengungkap kebenaran. Tetapi jangan biarkan bangsa ini kehilangan arah. Sebab, yang harus kita selamatkan bukanlah kekuasaan seseorang, melainkan kehormatan negara dan masa depan Republik Indonesia.(*)
Jakarta, November 2026
