Dr. Tyas Retno Wulan, M.Si (pegang tas) bersama peserta Konferensi Nasional Sosiologi (KNS) XII dan Kongres APSSI V di Badung, Bali. (Foto: Istimewa/EDUKATOR)
BADUNG, EDUKATOR–Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) mendesak kepada pemerintah mengubah paradigma pembangunan agar lebih berkeadilan, partisipatif, dan menghormati dimensi sosial. Seharusnya, pembangunan nasional tidak boleh hanya berorientasi pada investasi dan penyelesaian proyek fisik saja.
Selain itu, APSSI juga menyampaikan keprihatinan dan meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) untuk meninjau kembali kebijakan moratorium dan penataan pembukaan program studi (Prodi) baru di bidang sosial-humaniora. APSSI juga menolak kebijakan itu, karena berpotensi melemahkan keberadaan Prodi Sosiologi.
Demikian pernyataan sikap yang dihasilkan dalam Konferensi Nasional Sosiologi (KNS) XII dan Kongres APSSI V yang digelar di Bali Paragon Resort Hotel, Kabupaten Badung, Bali, Selama dua hari (24-25/6/2026).
Dalam konferensi itu, terplih Ketua Umum APSSI periode 2026–2030, Dr. Tyas Retno Wulan, M.Si, yang juga dosen Jurusan Sosiologi FISIP Unsoed. Ia menggantikan ketua lama periode 2022-2026, Dr. Harmona Daulay, M.Si, dosen Universitas Sumatera Utara.
Tyas Retno Wulan mengatakan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya investasi maupun kecepatan penyelesaian proyek fisik. Menurutnya, pembangunan harus memperhatikan dimensi sosial, budaya, lingkungan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.
“Pembangunan yang berkualitas harus menjaga martabat manusia dan menghadirkan keadilan,” ujar Tyas.
Ia menambahkan, suara masyarakat harus menjadi bagian penting dalam proses perencanaan maupun evaluasi setiap Proyek Strategis Nasional (PSN. APSSI memandang berbagai persoalan yang muncul di sejumlah lokasi proyek strategis menunjukkan pentingnya keterlibatan ilmu sosiologi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif dan berkeadilan.
Sosiologi Berperan Penting
Selain menyoroti pelaksanaan PSN, APSSI menilai kebijakan moratorium pembukaan program studi baru di bidang sosial-humaniora dan wacana penataan program studi berpotensi melemahkan eksistensi sosiologi di perguruan tinggi.
Ketua Dewan Pengawas APSSI periode 2026–2030, Dr. Harmona Daulay, M.Si, mengatakan, relevansi sebuah program studi tidak dapat diukur hanya dari tingkat serapan lulusan di dunia industri.
“Sosiologi berperan penting dalam membaca persoalan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” kata Harmona.
Cara Pandang Sempit
Menurutnya, pendekatan yang hanya mengutamakan kebutuhan pasar kerja jangka pendek merupakan cara pandang yang terlalu sempit. Di tengah meningkatnya kompleksitas persoalan sosial yang menyertai berbagai proyek pembangunan nasional, Indonesia justru membutuhkan lebih banyak sosiolog yang mampu menghasilkan kajian ilmiah berbasis realitas masyarakat.
Melalui pernyataan sikap tersebut, APSSI merekomendasikan pemerintah melakukan kajian dampak sosial secara komprehensif dan partisipatif terhadap setiap PSN.
Organisasi ini juga meminta pemerintah membangun mekanisme dialog yang melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan serta mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pengetahuan lokal dalam seluruh proses pembangunan.
Kepada Kemdiktisainstek , APSSI merekomendasikan agar moratorium pembukaan program studi sosial-humaniora ditinjau kembali. APSSI juga meminta indikator serapan industri tidak dijadikan satu-satunya ukuran relevansi program studi serta mendorong pelibatan APSSI secara substantif dalam proses evaluasi dan penataan program studi sosiologi di Indonesia.
Perkuat Kontribusi Akademik
Sebagai tindak lanjut, APSSI berkomitmen memperkuat riset kolaboratif, mengembangkan participatory action research, serta mendokumentasikan dampak sosial PSN di berbagai daerah sebagai kontribusi akademik terhadap pembangunan nasional.
Baik Harmona maupun Tyas menegaskan Indonesia memerlukan lebih banyak sosiolog agar mampu menghadapi persoalan sosial yang semakin kompleks.(Prasetiyo)
