Ilustrasi AI
PURWOKERTO, EDUKATOR–Kabupaten Banyumas masih menghadapi kekurangan 1.788 guru. Di tengah kondisi tersebut, sekitar 15 persen guru di Banyumas masih berstatus honorer dan PPPK paruh waktu. Persoalan itu menjadi perhatian dalam Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Aston Purwokerto, Selasa (12/5/2026).
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Wahyu Adhi Fibrianto, mengatakan krisis tenaga pendidik masih menjadi persoalan serius di daerah. Dari total 8.153 guru yang ada saat ini, hanya sekitar 35 persen berstatus PNS. Sementara itu, sebanyak 48,7 persen merupakan guru PPPK, 7,03 persen PPPK paruh waktu, dan sekitar 8 persen masih berstatus guru wiyata bakti atau honorer.
Dalam hal ini, Dindik Banyumas fokus mengurusi guru dari jenjang PAUD, SD dan SMP.
“Setiap tahun jumlah guru yang pensiun cukup besar. Tahun 2025 ada lebih dari 500 guru yang purna tugas, dan tahun 2026 jumlahnya juga hampir sama,” ujar Wahyu.
Menurutnya, persoalan pendidikan di Banyumas juga dipengaruhi belum optimalnya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat sendiri berencana menata ulang skema guru honorer atau tenaga pengajar non-ASN di sekolah negeri mulai 31 Desember 2026 sesuai Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026.
Honor Minim dan Distribusi Tidak Merata
Wahyu mengungkapkan sebagian besar guru honorer masih menerima honor antara Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan. Kondisi itu diperparah dengan distribusi guru yang belum merata di sejumlah wilayah.
Ia mencontohkan, guru tetap harus menjalankan tugas sesuai lokasi penempatan meski jarak dari tempat tinggal cukup jauh.
“Kalau rumahnya di Purwokerto tetapi penugasannya di Sumpiuh, ya tetap harus bertugas di Sumpiuh,” katanya.
Selain itu, petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan pendidikan dinilai sering terlambat diterbitkan sehingga sekolah kesulitan mempersiapkan pelaksanaan program.
“Sekolah-sekolah sudah banyak bertanya, tetapi juknis baru keluar mendekati waktu pelaksanaan,” lanjutnya.
Anak Tidak Sekolah Masih Tinggi
Di sisi lain, Dinas Pendidikan Banyumas juga masih menghadapi tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Saat ini tercatat sekitar 15.000 anak masuk kategori ATS di Banyumas.
“Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kami,” ujar Wahyu.
Untuk menekan angka tersebut, Dinas Pendidikan Banyumas mengoptimalkan 21 unit Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di 27 kecamatan.
Keberadaan PKBM diharapkan mampu membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang belum terlayani sekolah formal. (Prasetiyo)
