“Kalau Ada yang Mengaku, Jangan Percaya.Laporkan Langsung ke Saya”
PURBALINGGA, EDUKATOR – Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menegaskan tidak ada praktik jual beli jabatan, nepotisme, maupun kepentingan kelompok selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Dimas Prasetyahani.
Demikian ditegaskan saat memimpin Apel Gabungan ASN dan BUMD di Alun-alun Purbalingga, Senin (15/9), yang diikuti lebih dari 2.300 peserta.
Apel gabungan tersebut menjadi momentum bagi Bupati Fahmi untuk mengingatkan bahwa aparatur sipil negara dan pegawai BUMD memegang peran penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Menurutnya, setiap program dan kegiatan harus bermuara pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar administrasi.
Bupati Fahmi M Hanif
Selanjutnya Bupati Fahmi menegaskan, tujuannya menjadi Bupati bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. “Yang saya pikirkan hanya satu: bagaimana kewenangan dan sumber daya yang ada bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Purbalingga,” tegas Fahmi.
Ia menyatakan bahwa setiap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dilakukan berdasarkan prinsip kompetensi, integritas, dan loyalitas, bukan atas dasar kedekatan politik atau hubungan pribadi.
“Saya tidak memberikan kewenangan kepada siapa pun—baik keluarga, teman, maupun orang dekat—untuk memperjualbelikan jabatan atas nama saya. Kalau ada yang mengaku, jangan percaya. Laporkan langsung kepada saya,” ujarnya.
Menurut Fahmi, profesionalisme dan meritokrasi menjadi prinsip utama dalam manajemen ASN. Ia mendorong aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi tinggi agar berani tampil ke depan dan mengambil peran strategis.
“Saya ingin melihat banyak pegawai dengan integritas tinggi menempati posisi penting. Mereka bisa menjadi kekuatan baru Purbalingga,” tambahnya.
Bupati juga menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran dan memastikan seluruh program memiliki output yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kalau tidak bisa meyakinkan saya bahwa program tersebut berdampak positif, maka anggarannya akan saya alihkan ke program yang lebih dibutuhkan,” katanya.
Fokus pembangunan, menurutnya, diarahkan pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ia meminta agar seluruh ASN dan pegawai BUMD bekerja profesional dan berorientasi pada pelayanan. “Mari kita pastikan waktu dan anggaran kita digunakan sebaik mungkin untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen moral, Fahmi bahkan menolak menerima gaji dan tunjangan selama menjabat. “Saya merasa tidak pantas menerima gaji bila belum mampu memastikan seluruh amanah ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah, rezeki saya cukup dari usaha pribadi,” jelasnya.
Apel gabungan tersebut menjadi momentum penting untuk mengingatkan seluruh pegawai bahwa ASN dan BUMD memiliki peran sentral dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat.(Prasetiyo)
