Oleh: Mayjen TNI (Purn) Fulad, S.Sos, M.Si
Penasihat Militer RI untuk PBB (2017–2019)
SAYA pernah duduk di Dewan Keamanan PBB. Saya menyaksikan bagaimana resolusi lahir dari kompromi, bukan dari kebenaran. Dan saya juga menyaksikan bagaimana negara kuat selalu kebal hukum, sementara negara lemah selalu dihukum.
Tahun 2026 mengajarkan sesuatu yang lebih buruk dari itu. Hukum perang tidak lagi ditegakkan. Gencatan senjata tidak lagi dihormati. Dan sekutu tidak lagi dipercaya.
Ini bukan ramalan perang dunia ketiga. Ini laporan bahwa perang dunia ketiga sudah berlangsung, hanya saja tidak semua pihak menyadarinya.
Pertama: Gencatan Senjata di Lebanon, tapi Bom Jatuh Setiap Hari
Sebagai mantan pengamat militer, saya tahu bahwa gencatan senjata adalah fondasi paling dasar operasi perdamaian. Tanpa penghormatan terhadap gencatan senjata, tidak ada misi PBB yang bisa berjalan.
Fakta hari ini seperti dilaporkan ABC News pada 27 April 2026: Israel terus menggempur Lebanon selatan, bahkan hingga ke desa-desa di utara Sungai Litani, lebih dalam dari wilayah yang telah diduduki Israel selama invasi bulan lalu. Wilayah ini sebelumnya merupakan “zona penyangga” yang disepakati. Kini, perintah evakuasi pun meluas ke sana.
Lebih mencengangkan lagi, semua ini terjadi di tengah gencatan senjata. ABC News secara gamblang menyebut situasi ini sebagai “ceasefire in name only”—gencatan senjata sekadar nama.
Media tersebut juga mengutip pernyataan pejabat senior Israel kepada Israel Hayom yang mengakui bahwa “tidak ada cara militer bagi Israel untuk menghentikan Hizbullah”. Pengakuan ini penting. Jika musuh sendiri mengakui bahwa perang tidak bisa dimenangkan secara militer, lalu untuk apa terus menumpuk korban?
Utusan PBB, Sekjen António Guterres, telah memperingatkan pada 8 April 2026 bahwa aktivitas militer di Lebanon menimbulkan risiko serius terhadap gencatan senjata dan upaya menuju perdamaian yang langgeng. Namun peringatan itu tidak menghentikan satu rudal pun.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa serangan Israel ke Lebanon membuat perundingan menjadi tidak berarti. Sementara Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Türk, menyebut skala korban jiwa dan kehancuran sebagai sesuatu yang mengerikan.
Saya bertanya pada diri sendiri: di mana mandat Dewan Keamanan yang dulu begitu cepat dijatuhkan untuk negara-negara Afrika atau Timur Tengah yang lemah? Di mana konsistensi penerapan hukum humaniter internasional? Jawabannya pahit: hukum internasional hanya bekerja ketika pelanggarnya bukan sekutu AS.
Kedua: Iran vs AS + Israel, Perang Tanpa Bendera, Dampak Tanpa Batas
Dunia dibohongi dengan narasi “serangan terbatas” dan “respons proporsional”. Fakta di lapangan seperti dilaporkan ABC News menunjukkan bahwa blokade laut AS terhadap Iran telah memasuki hari ke-14. Selat Hormuz, jalur minyak vital dunia, sebagian besar masih ditutup.
Akibatnya, Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengungkapkan bahwa defisit pasokan minyak global mendekati 700 juta barel hingga akhir April 2026. Sejumlah besar minyak tidak mencapai pasar, sementara banyak kapal tertahan di Selat Hormuz.
Yang lebih mengkhawatirkan, mekanisme diplomasi berjalan di tempat. ABC News melaporkan bahwa pembicaraan tingkat dua antara AS dan Iran yang dimediasi Pakistan mengalami kebuntuan. Presiden Trump bahkan membatalkan perjalanan para penasihat seniornya ke Pakistan dengan alasan Iran berada dalam keadaan kacau dengan kepemimpinan yang terfragmentasi.
Iran sebenarnya telah menawarkan proposal untuk membuka Selat Hormuz, namun ditolak karena AS masih memprioritaskan isu program nuklir Iran.
Perang ini tidak memiliki pintu keluar. Iran tidak akan menyerah. Israel tidak akan berhenti sebelum rezim Teheran tumbang. Dan AS tidak akan mengakui bahwa mereka telah terjebak dalam perang proksi yang berubah menjadi perang langsung. Sementara itu, rakyat biasa yang menanggung harganya.
Ketiga: Eropa Mulai Percaya Diri, atau Putus Asa?
Selama 75 tahun, Eropa bergantung pada payung militer AS melalui NATO. Namun Joschka Fischer, Menteri Luar Negeri Jerman periode 1998–2005, menulis analisis yang mengagetkan di Ahram Online pada 27 April 2026.
Ia menyatakan bahwa tidak ada keraguan lagi Presiden AS Donald Trump ingin mengakhiri aliansi Atlantik Utara. Bahkan menurutnya, pertanyaannya kini bukan lagi apakah NATO akan melemah, tetapi apakah AS akan keluar secara resmi atau sekadar mengosongkannya melalui pengabaian.
Fischer menjelaskan bahwa aliansi seperti NATO tidak runtuh seketika, tetapi terkikis oleh hilangnya kepercayaan terhadap komitmen pertahanan bersama. Ia menyebut kondisi itu sudah terjadi selama masa kepresidenan Trump, terutama karena Eropa tidak ikut dalam perang di Timur Tengah.
Saya membaca ini sebagai peringatan keras bagi Indonesia. Jika sekutu formal AS seperti Eropa mulai meragukan Washington, apa jaminan bagi negara seperti kita? Jika NATO bisa terkikis oleh pengabaian, apa yang tersisa dari janji kerja sama bilateral?
Tidak ada jaminan. Hanya ada kepentingan. Dan kepentingan bisa berubah kapan saja. Fischer memperingatkan bahwa Eropa kini harus menentukan nasib dan keamanannya sendiri, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam delapan dekade.
Keempat: Sikap Indonesia di Tengah Badai
Saya tidak menulis opini ini untuk menakut-nakuti. Saya menulis untuk mengingatkan berdasarkan pengalaman di PBB, laporan intelijen, dan dinamika global.
Ada tiga hal yang harus dilakukan Indonesia sekarang.
Pertama, evaluasi semua bentuk kerja sama pertahanan dengan negara-negara yang sedang berkonflik. Netralitas aktif berarti mengambil jarak dari blok yang bertikai, bukan diam.
Kedua, bangun ketahanan maritim yang sungguhan. Blokade di Hormuz adalah simulasi nyata. Jika jalur itu terganggu, maka Selat Malaka juga bisa menjadi titik rawan.
Ketiga, perkuat diplomasi ASEAN. Dalam situasi konflik global, negara yang tidak bersatu akan menjadi korban. Indonesia harus memimpin suara kawasan, bukan berjalan sendiri.
Penutup
Dunia berubah cepat. Kursi pengamat PBB yang pernah saya duduki memberi pandangan bahwa multilateralisme masih bisa diandalkan. Namun perkembangan hari ini—dari peringatan Sekjen PBB yang diabaikan, pengakuan ketidakmampuan militer di Lebanon, hingga analisis tentang melemahnya NATO—menunjukkan sistem lama sedang runtuh.
Indonesia tidak bisa menghentikan runtuhnya sistem itu, tetapi Indonesia bisa memastikan tidak ikut hancur bersamanya. Hubungan transatlantik dan konsep “Barat” mungkin perlu didefinisikan ulang. Demikian juga posisi Asia Tenggara di dunia yang sedang terbakar ini.
Itu tugas kita semua, khususnya TNI dan para pembuat kebijakan di Jakarta.
Jakarta, 28 April 2026
