
BANJARNEGARA, EDUKATOR–Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banjarnegara menetapkan tahun 2026 yang merupakan tahun kedua kepengurusan Masa Bakti XXIII sebagai “Tahun Kekuatan”. Hal ini untuk memperkokoh organisasi, ekonomi, sumber daya manusia (SDM), dan pengaruh organisasi profesi guru terbesar di Kabupaten Banjarnegara.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Konferensi Kerja Kabupaten II PGRI Banjarnegara yang digelar di Rumah Guru PGRI Banjarnegara, Kamis (30/7/2026).
Konferensi kerja diikuti 202 peserta yang merupakan perwakilan dari 22 cabang dan cabang khusus PGRI se-Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penyusunan langkah strategis organisasi pada tahun kedua masa kepengurusan.
Perkuat Organisasi dan Kemandirian Ekonomi
Ketua PGRI Banjarnegara, Heling Suhono, mengatakan tahun pertama kepengurusan difokuskan untuk membangun kepercayaan terhadap organisasi serta memperkuat nilai spiritual anggota melalui pembangunan tempat ibadah dan penyempurnaan fasilitas Rumah Guru.
“Tahun pertama kita membangun PGRI Banjarnegara menjadi organisasi yang terpercaya. Tahun kedua kita canangkan menjadi tahun organisasi yang kuat,” tegas Heling.
Menurutnya, penguatan organisasi akan diwujudkan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, pengembangan SDM, kemandirian ekonomi, serta perluasan pengaruh PGRI dalam mendukung kemajuan pendidikan di Banjarnegara.
Untuk mencapai target tersebut, PGRI Banjarnegara akan terus memperkuat kemitraan dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dindikpora) sebagai mitra strategis, menjaga soliditas pengurus, serta mengembangkan Koperasi Dwija Usaha Mandiri agar organisasi tidak hanya bergantung pada iuran anggota.
Heling juga mengajak seluruh anggota dan pengurus untuk memiliki rasa cinta dan tanggung jawab terhadap organisasi.
“PGRI harus dimiliki bersama, bukan untuk dikuasai. Regenerasi dan kaderisasi harus terus berjalan,” ujarnya.
Soroti Mutasi Guru dan Kesejahteraan PPPK
Dalam kesempatan itu, Heling turut menyoroti persoalan kekurangan tenaga pendidik yang dinilai masih menjadi hambatan dalam penataan mutasi guru di Banjarnegara. Menurutnya, PGRI perlu dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan terkait mutasi guru.
“Selama kekurangan guru belum terpenuhi, mutasi tidak akan pernah selesai. Kami juga berharap kesejahteraan PPPK Paruh Waktu semakin terjamin,” katanya.
Ia menambahkan, PGRI ingin berkontribusi lebih besar dalam menyukseskan berbagai program pemerintah daerah, termasuk program yang dicanangkan Bupati Banjarnegara di bidang pendidikan.
Guru Diminta Menjaga Marwah Profesi
Sementara itu, Pengurus Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) PGRI Banjarnegara, Esti Widodo, mengingatkan seluruh anggota agar terus menjaga nama baik profesi guru sebagai profesi yang terhormat dan dipercaya masyarakat.
“Guru adalah profesi yang dimuliakan. Jagalah etika, termasuk saat bermedia sosial,” pesannya.
Esti mengimbau guru lebih bijak menggunakan media sosial, menghindari siaran langsung saat jam kerja, perilaku pamer berlebihan (flexing), maupun tindakan lain yang dapat menurunkan martabat profesi.
Melalui Konferensi Kerja Kabupaten II tersebut, PGRI Banjarnegara menegaskan komitmennya menjadikan tahun kedua kepengurusan sebagai momentum memperkuat organisasi, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta memperbesar kontribusi dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Banjarnegara. (Heni Purwono/Prs)