Oleh: Mayjen TNI (Purn) Fulad, S.Sos, M.Si
Pemerhati Masalah Sosial
Pendahuluan
Ada masa ketika sebuah bangsa tidak diuji oleh perang, bukan pula oleh krisis ekonomi, tetapi oleh sesuatu yang jauh lebih halus: kemampuan menjaga ketenangan ketika institusi negara sedang mengambil keputusan yang menentukan.
Indonesia sedang berada pada salah satu titik tersebut.
Mahkamah Konstitusi tengah menangani Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024.
Perkara ini telah melalui rangkaian persidangan dan pembuktian. Pada 2 Oktober 2026, Mahkamah masih mendengarkan keterangan dari unsur Kemendikdasmen serta Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Australia. Artinya, proses konstitusional masih berjalan dan Mahkamah masih memiliki kewajiban untuk menilai seluruh fakta, bukti, serta argumentasi secara utuh.
Pada saat yang hampir bersamaan, Republik memasuki fase baru kepemimpinan Polri. Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026. Sehari kemudian, Polri melakukan mutasi terhadap 88 perwira tinggi dan menengah, termasuk 19 Kapolda. Polri menyebut rotasi tersebut sebagai bagian dari dinamika organisasi, kebutuhan organisasi, pengembangan karier, dan penyegaran pelaksanaan tugas.
Dua peristiwa ini secara kelembagaan berbeda.
MK berada di wilayah konstitusi dan hukum. Polri berada di wilayah keamanan dan ketertiban masyarakat.
Tetapi keduanya bertemu pada satu kepentingan yang sama: bagaimana memastikan Republik tetap tenang ketika keputusan hukum berpotensi menimbulkan gelombang politik.
Inilah sesungguhnya ujian sebuah negara hukum.
Bukan apakah semua orang menyukai putusan yang akan diambil, melainkan apakah seluruh pihak mampu menerima bahwa dalam demokrasi konstitusional, keputusan akhir harus lahir dari hukum, bukan dari tekanan.
Ketika Sebuah Perkara Hukum Menjadi Ujian Kepercayaan Publik
Perkara yang sedang diperiksa MK tidak boleh dipersempit hanya menjadi persoalan ada atau tidak adanya ijazah.
Persoalannya lebih mendasar: bagaimana negara memastikan bahwa setiap syarat konstitusional seorang calon pejabat negara benar-benar dipenuhi, bagaimana dokumen diverifikasi, dan apakah prosedur administrasi yang ditempuh dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Para pemohon mempersoalkan pemenuhan Pasal 169 huruf r UU Pemilu mengenai syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden.
Dalam persidangan, Kemendikdasmen menjelaskan bahwa surat keterangan penyetaraan bukanlah penerbitan ijazah baru. Pemerintah juga menerangkan dasar dan proses yang digunakan dalam penerbitan surat keterangan tersebut. Pada saat yang sama, keterangan mengenai keberadaan atau tidak adanya arsip pendidikan di luar negeri juga menjadi bagian dari materi yang didengar Mahkamah.
Semua fakta itu penting.
Tetapi ada satu disiplin yang harus kita pegang: fakta persidangan bukanlah putusan.
Kesaksian bukanlah vonis.
Pendapat ahli bukanlah keputusan hakim.
Dan kegaduhan di luar ruang sidang tidak boleh menggantikan proses pembuktian di dalam ruang sidang.
Di sinilah kedewasaan negara hukum diuji.
Kita boleh mempertanyakan proses. Kita boleh mengkritik penyelenggara pemilu. Kita boleh berbeda pendapat dengan pemohon maupun pihak yang mempertahankan hasil pemilu.
Tetapi kita tidak boleh mengambil alih kewenangan hakim konstitusi.
Kebenaran hukum tidak lahir dari siapa yang paling keras berbicara. Ia lahir dari bukti, argumentasi, integritas proses, dan keberanian hakim mengambil keputusan berdasarkan konstitusi.
MK Harus Bebas, Polri Harus Netral
Karena perkara ini menyentuh posisi Wakil Presiden, maka dimensi politiknya tidak mungkin diabaikan.
Tetapi justru karena itulah disiplin institusional harus semakin kuat.
Mahkamah tidak boleh merasa berada di bawah tekanan siapa pun.
Pemerintah tidak boleh mencampuri proses hukum.
Kelompok pendukung tidak boleh mengintimidasi.
Kelompok penentang juga tidak boleh membangun tekanan massa.
Dan Polri harus memastikan semua pihak memperoleh ruang yang sama untuk menyampaikan pendapat secara damai.
Inilah makna netralitas yang sesungguhnya.
Polri bukan penjaga satu kelompok.
Polri bukan pelindung satu kepentingan politik.
Polri adalah penjaga hukum dan ketertiban agar seluruh proses demokrasi dapat berlangsung tanpa kekerasan.
Dalam situasi seperti ini, netralitas bukan berarti pasif.
Netralitas justru menuntut kehadiran yang aktif, terukur, dan profesional.
Polri harus mampu mendeteksi potensi kerawanan sebelum menjadi konflik, tetapi tidak boleh menciptakan kerawanan baru melalui respons yang berlebihan.
Tongkat Komando Baru: Antara Konsolidasi Dan Kesinambungan
Pergantian Kapolri pada 1 Oktober 2026 dan rotasi 88 Pati/Pamen sehari setelahnya merupakan momentum besar dalam organisasi Polri. Sembilan belas jabatan Kapolda turut berganti. Secara organisasi, Polri menyebutnya sebagai bagian dari kebutuhan organisasi, penyegaran, dan pengembangan karier.
Saya tidak ingin membaca mutasi tersebut secara gegabah sebagai manuver politik.
Itu akan menjadi kesimpulan yang terlalu sederhana.
Namun dari perspektif kepemimpinan dan manajemen komando, ada satu hal yang harus diperhatikan: setiap pergantian komando menciptakan masa transisi.
Dalam keadaan normal, transisi adalah proses organisasi.
Dalam keadaan sensitif, transisi adalah persoalan manajemen risiko.
Komandan baru membutuhkan waktu untuk memahami karakter wilayah, jaringan sosial, peta kerawanan, struktur informal, hubungan dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga pola komunikasi publik.
Karena itu, tantangan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bukan hanya memastikan bahwa orang yang tepat duduk pada jabatan yang tepat.
Tantangannya lebih jauh: memastikan tidak ada satu pun celah dalam kesinambungan komando.
Komando boleh berganti.
Personel boleh bergeser.
Tetapi sistem peringatan dini, pertukaran informasi, koordinasi kewilayahan, dan kemampuan merespons krisis tidak boleh ikut terputus.
Ini prinsip sederhana dalam manajemen keamanan: ketika komando berubah, kesiapsiagaan tidak boleh menurun.
Solo Jangan Dijadikan Arena Pertarungan
Saya tidak sependapat dengan kebiasaan memberikan label yang menyederhanakan masyarakat Solo dan sekitarnya sebagai satu kelompok politik.
Solo bukan milik satu kubu. Solo adalah bagian dari sejarah republik.
Di sana terdapat pendukung, penentang, relawan, tokoh agama, tokoh budaya, akademisi, pedagang, buruh, mahasiswa, dan warga biasa yang mungkin sama sekali tidak ingin terseret dalam pertarungan politik.
Karena itu, yang harus diwaspadai bukan identitas masyarakatnya, tetapi potensi eskalasi emosional setelah putusan dibacakan.
Jika putusan MK sesuai dengan harapan suatu kelompok, akan ada euforia.
Jika tidak sesuai, akan ada kekecewaan.
Keduanya adalah hal yang manusiawi.
Yang tidak boleh adalah ketika euforia berubah menjadi penghinaan, dan kekecewaan berubah menjadi tindakan yang mengganggu ketertiban.
Dalam perspektif keamanan, kita tidak boleh menunggu konflik terjadi baru kemudian bertindak.
Deteksi dini harus mendahului eskalasi.
Komunikasi harus mendahului pengerahan kekuatan.
Dialog harus mendahului tindakan represif.
Dan aparat harus hadir sebagai penenang, bukan sebagai pihak yang ikut masuk ke dalam pertarungan narasi.
Inilah Ujian Sebenarnya Bagi Kapolri Baru
Kapolri baru tentu membutuhkan konsolidasi internal. Itu sudah menjadi bagian dari fokus awal kepemimpinannya. Suyudi juga menyatakan akan mengevaluasi program yang telah berjalan, mempertahankan yang masih baik, dan memperbaiki bagian yang membutuhkan pembenahan.
Tetapi situasi saat ini memberikan satu ujian tambahan.
Polri harus membuktikan bahwa pergantian kepemimpinan tidak mengurangi kemampuan negara dalam mengelola ketegangan sosial.
Saya melihat sedikitnya empat kemampuan yang harus berjalan bersamaan.
Pertama, unity of command.
Semua jajaran harus memahami siapa yang memberikan komando dan apa garis kebijakannya.
Kedua, early warning.
Informasi dari lapangan harus bergerak lebih cepat daripada rumor di media sosial.
Ketiga, escalation control.
Setiap tindakan aparat harus dihitung dampaknya. Jangan menyelesaikan masalah kecil dengan cara yang justru menciptakan masalah besar.
Keempat, crisis communication.
Dalam situasi sensitif, keterlambatan komunikasi dapat menciptakan ruang bagi spekulasi. Karena itu, pemerintah dan Polri harus memiliki pesan publik yang jelas, konsisten, dan tidak partisan.
Inilah yang membedakan kekuatan negara dengan sekadar kekuatan aparat.
Negara yang kuat tidak harus selalu memperlihatkan kekuatan.
Negara yang kuat justru mampu membuat kekuatan itu tidak perlu digunakan.
Tiga Pedoman Kenegarawanan
Pertama, kembalikan semuanya kepada konstitusi.
Apa pun putusan MK, masyarakat harus menghormati proses dan keputusan konstitusional. Perbedaan pendapat tetap boleh hidup, tetapi tidak boleh berubah menjadi alasan untuk merusak negara.
Dalam negara hukum, kita tidak harus menyukai setiap putusan.
Tetapi kita wajib menghormati mekanisme yang membuat putusan itu lahir.
Kedua, jaga Polri tetap berada di atas semua kepentingan politik.
Kapolda dan jajaran di daerah harus memahami bahwa mereka bukan hanya mengamankan gedung dan jalan raya.
Mereka sedang menjaga kepercayaan masyarakat kepada negara.
Karena itu, pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, FKUB, organisasi kepemudaan, relawan, pemerintah daerah, dan seluruh simpul masyarakat harus dilakukan sebelum muncul persoalan.
Datangi mereka. Dengarkan mereka.
Berikan ruang untuk menyampaikan kegelisahan.
Tetapi pada saat yang sama, tegaskan batas hukum.
Pendekatan yang demikian bukan kelemahan.
Itulah kepemimpinan keamanan yang matang.
Ketiga, jangan biarkan sengketa konstitusional berubah menjadi konflik sosial.
Elite boleh berbeda. Pengacara boleh berdebat.
Akademisi boleh berbeda tafsir. Relawan boleh berbeda sikap.
Tetapi rakyat jangan menjadi korban.
Jangan biarkan persoalan yang bermula di ruang sidang Jakarta menjalar menjadi friksi di kampung, pasar, tempat kerja, rumah ibadah, bahkan di dalam keluarga.
Sebab ketika politik mulai merusak hubungan sosial masyarakat, persoalannya sudah tidak lagi semata-mata soal sebuah putusan.
Ia telah berubah menjadi persoalan ketahanan nasional.
Di Atas Ada Allah, Di Bawah Ada Tanah
Saya teringat sebuah falsafah yang sederhana: Di atas ada Allah, di bawah ada tanah.
Di atas ada Allah berarti kekuasaan manusia tidak pernah mutlak.
Jabatan akan berakhir. Kekuasaan akan berganti.
Nama yang hari ini diagungkan, suatu saat akan menjadi bagian dari sejarah.
Karena itu, siapa pun yang memegang kekuasaan harus memahami bahwa di atas seluruh kekuasaan manusia masih ada kekuasaan Tuhan Yang Maha Mengadili.
Sedangkan di bawah ada tanah.
Tanah tempat rakyat bekerja.
Tanah tempat petani menanam padi.
Tanah tempat anak-anak bermain. Tanah tempat rakyat mencari nafkah.
Tanah yang tidak mengenal istilah kubu politik. Tanah itulah yang harus kita jaga.
Sebab ukuran keberhasilan negara sesungguhnya sederhana: apakah rakyat dapat tidur dengan tenang, bekerja dengan aman, beribadah tanpa rasa takut, dan menyekolahkan anak-anaknya tanpa terganggu oleh pertikaian politik elite.
Kalau itu masih terjaga, negara masih kuat.
Penutup
Republik ini tidak dibangun untuk menjadi negara yang gaduh setiap kali terjadi perbedaan.
Para pendiri bangsa memahami bahwa perbedaan adalah keniscayaan. Yang mereka perjuangkan adalah sebuah sistem yang mampu mengelola perbedaan tanpa menghancurkan persatuan.
Hari ini kita sedang berada pada salah satu ujian itu.
MK memiliki kewenangan untuk memutus.
Polri memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan.
Pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan pemerintahan tetap berjalan.
Dan rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sekaligus kewajiban menjaga ketertiban.
Semua harus kembali kepada batas masing-masing.
Dalam pengalaman panjang mengelola persoalan keamanan, satu hal selalu relevan: krisis jarang membesar hanya karena satu peristiwa. Krisis membesar ketika informasi terlambat, komunikasi gagal, emosi dibiarkan menguasai keputusan, dan institusi kehilangan disiplin.
Karena itu, yang paling kita butuhkan setelah putusan nanti bukan suara yang paling keras.
Kita membutuhkan kepemimpinan yang paling tenang.
Bukan aparat yang paling keras. Tetapi aparat yang paling profesional.
Bukan kelompok yang paling banyak massa. Tetapi masyarakat yang paling dewasa.
Dan bukan politik yang paling agresif. Tetapi politik yang paling mampu menempatkan kepentingan Republik di atas kepentingan kelompok.
Pada akhirnya, MK harus tetap menjadi rumah konstitusi, Polri harus tetap menjadi penjaga ketertiban, dan rakyat harus tetap menjadi pemilik sah Republik ini.
Biarkan hakim bekerja dengan hati nurani dan konstitusi.
Biarkan Polri menjaga dengan profesionalisme.
Biarkan perbedaan politik tetap berada dalam batas demokrasi.
Dan jangan biarkan satu putusan, apa pun isinya membuat kita lupa bahwa kita semua masih sebangsa dan setanah air.
Solo boleh berbeda suara. Jakarta boleh berbeda pendapat. Tetapi Indonesia tidak boleh kehilangan persaudaraan.
Sebab di atas kita ada Allah.
Di bawah kita ada tanah rakyat.
Dan di antara keduanya, kita semua mempunyai kewajiban yang sama: menjaga Republik Indonesia tetap berdiri, tetap tenang, tetap bermartabat, dan tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh anak bangsa.(*)
Jakarta, 4 Oktober 2026
