JAKARTA, EDUKATOR — Sebanyak 253 satuan pendidikan di tujuh kabupaten di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), rusak dan terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada Sabtu (15/8/2026).
Dari jumlah tersebut, 199 satuan pendidikan merupakan jenjang PAUD/TK, SD, SMP, dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, sedangkan 54 lainnya terdiri atas SMA, SMK, dan SLB di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Ketujuh wilayah terdampak tersebut meliputi Kabupaten Ngada, Nagekeo, Ende, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Sikka.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bergerak melakukan pendataan, penanganan darurat, serta menyiapkan bantuan agar kegiatan pendidikan dapat kembali berlangsung secara aman.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam atas bencana yang menimpa masyarakat Flores. Kemendikdasmen juga telah berkomunikasi dengan Gubernur NTT untuk memastikan pendataan kerusakan dilakukan secara akurat sehingga bantuan dapat diberikan sesuai kebutuhan.
“Keselamatan warga sekolah menjadi prioritas, dan proses pemulihan pendidikan akan kami kawal bersama pemerintah daerah hingga pembelajaran kembali berlangsung dengan aman dan nyaman,” kata Abdul Mu’ti, dikutip dari keterangan resmi Kemendikdasmen, Senin (17/8/2026).
Manggarai Catat Kerusakan Terbanyak
Berdasarkan pendataan awal Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK), Kabupaten Manggarai menjadi daerah dengan jumlah sekolah terdampak terbanyak, yakni 104 satuan pendidikan dari berbagai jenjang.
Kerusakan berikutnya tercatat di Manggarai Timur sebanyak 52 sekolah, Nagekeo 44 sekolah, Ende 39 sekolah, Ngada 35 sekolah, Sikka 27 sekolah, dan Manggarai Barat 23 sekolah.
Di Manggarai Timur, dua sekolah yang memperoleh ruang kelas baru melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 kembali mengalami kerusakan akibat gempa. Sekolah tersebut adalah SDN Wae Wulan dan SDI Lengko Randang.
Bencana tersebut juga menyebabkan korban jiwa di lingkungan pendidikan. Dua murid dan seorang guru dilaporkan menjadi korban gempa Flores.
Kemendikdasmen Siapkan 50 Tenda Darurat
Untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran, Kemendikdasmen menyiapkan 50 tenda Ruang Kelas Darurat yang dikirim melalui dua klaster distribusi. Klaster pertama mengirim 30 tenda dari tempat penyimpanan di Jakarta dan Yogyakarta menuju Pelabuhan Labuan Bajo.
Pengiriman tersebut juga membawa 1.000 paket family kit, 200 paket school kit umum, serta 2.000 paket school kit untuk jenjang SMA/SMK. Bantuan ini ditujukan bagi warga satuan pendidikan di Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat.
Bantuan klaster pertama dijadwalkan berangkat dari Surabaya pada 20 Agustus 2026 menggunakan KM Dharma Rucitra 7 dan tiba di Labuan Bajo pada 22 Agustus 2026. Pemasangan tenda ditargetkan mulai dilakukan pada 23 Agustus 2026.
BGTK NTT akan menerima dan mengelola bantuan tersebut melalui Posko Kemendikdasmen di Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo.
Sementara itu, klaster kedua mengirim 20 tenda Sekolah Darurat dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika (BBPPMPV BOE) Malang menuju Pelabuhan Ende. Bantuan ini diperuntukkan bagi sekolah terdampak di Ende, Ngada, Sikka, dan Nagekeo.
Pengiriman klaster kedua dijadwalkan menggunakan KM Dharma Rucitra 8 dari Surabaya pada 21 Agustus 2026. BPMP NTT akan menerima bantuan di Posko Klaster 2 yang berlokasi di SKB Ende sebelum logistik didistribusikan ke daerah sasaran.
Tim Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) di bawah koordinasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) akan mengawal seluruh proses, mulai dari pengiriman dan distribusi hingga pemasangan tenda di lokasi terdampak.
Pembelajaran Dipindahkan ke Tempat Aman
Kemendikdasmen mengarahkan satuan pendidikan untuk menghentikan sementara pembelajaran di ruang kelas yang mengalami kerusakan. Kegiatan belajar dapat dipindahkan ke ruang yang dinilai aman, menggunakan tenda belajar, atau dihentikan sementara sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Selain penanganan fisik, pemerintah juga menyiapkan dukungan psikososial bagi warga sekolah yang terdampak. Layanan tersebut akan diberikan melalui kerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) setelah tim pendahuluan memastikan kondisi lapangan.
Dukungan konektivitas juga disiapkan melalui Starlink untuk wilayah yang mengalami gangguan listrik maupun jaringan komunikasi. Tim lintas direktorat Kemendikdasmen turut diterjunkan untuk mempercepat asesmen, verifikasi kerusakan, dan koordinasi pemulihan layanan pendidikan.
Verifikasi Kerusakan Dipercepat
Kemendikdasmen juga mempercepat identifikasi satuan pendidikan yang mengalami kerusakan. Data awal akan dihimpun Tim Revitalisasi Satuan Pendidikan hingga 18 Agustus 2026.
Setelah itu, verifikasi lapangan dan penanganan melalui perjanjian kerja sama (PKS) ditargetkan berlangsung pada pekan berikutnya. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan penanganan sekolah terdampak dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Pemulihan pendidikan pascagempa tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki bangunan sekolah, tetapi juga memastikan keselamatan murid dan guru, menyediakan ruang belajar sementara, memenuhi kebutuhan dasar warga sekolah, serta memulihkan kondisi psikologis dan akses komunikasi di wilayah terdampak.(Iko)
